Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR, Fraksi Partai Golkar

Oleh : Bambang Soesatyo , Anggota Komisi III DPR, Fraksi Partai Golkar

HMINEWS- TRAGEDI berdarah di Cekeusik dan Temanggung melengkapi kerusakan  Indonesia.  Tingkatkan kewaspadaan agar kita bisa terhindar dari situasi chaos. Ada yang sedang mencoba  peruntungan dari karut marut Indonesia dewasa ini.

Jika sistem berjalan, tidak mungkin kerusuhan berdarah Cikeusik dan  Temanggung bisa terjadi dalam  rentang waktu kurang dari 24 jam. Dua kerusuhan itu diduga direkayasa,  sehingga sistem yang sudah rusak tentu saja tak mampu lagi antisipatif. Dan, korban jiwa pun berjatuhan.

Kronologi tragedi Cikeusik menggambarkan skala kerusakan  negara, dan Kita layak cemas. Massa penyerang bukan warga Cikeusik. Kepala desa Cikeusik pun tidak mengenali massa penyerang. Warga Cikeusik tak tahu persis kejadian, karena sebagian besar sedang berada di sawah. Belakangan, massa penyerang bisa dikenali  dari tanda-tanda di tubuh mereka, yakni mengenakan pita biru dan pita hijau.

Kalau periode sekarang disebut sebagai transisi atau konsolidasi demokrasi, pola rekayasa tragedi di Cikeusik itu jelas-jelas menggambarkan kerusakan yang amat  menakutkan. Apalagi jika mencermati kenyataan bahwa upaya preventif  dan perlindungan  terhadap pihak yang diserang terbilang sangat minim, sehingga timbul kesan pembiaran. Kerusakan itu makin nyata karena kurang dari 24 jam setelah  tragedi Cikeusik, tragedi serupa terjadi di Temanggung.

Tidak salah jika publik yang cemas bertanya;  dimanakah negara? Dimana pemerintah? Setelah Cikeusik dan Temanggung, dimana  lagi tragedi berdarah akan direkayasa? Dan,  mengapa polisi tampak begitu lemah  menghadapi massa penyerang? Kepada siapa rakyat boleh meminta  perlindungan manakala terjadi  kerusuhan berlatarbelakang SARA? Esensi semua pertanyaan ini,  sejatinya, menggambarkan kerusakan  sistem kenegaraan kita. Dan, kerusakan itu kini sudah terekam kuat di benak rakyat kebanyakan.

Tragedi Cikeusik dan Temanggung pantas dipahami sebagai eskalasi karut marut Indonesia menuju kerusakan.  Ada yang memaknai dua tragedi itu sebagai pengalihan isu. Tidak salah dan bisa diterima. Tetapi layak pula  untuk curiga kalau rekayasa dua tragedi itu tak sekadar bertujuan  mengalihkan isu. Kalau sekadar mengalihkan isu,  pihak yang paling pantas dicurigai adalah pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena citra pemerintah sedang terpuruk akibat kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintahan sekarang ini. Tetapi, akal sehat kita mengatakan bahwa dua tragedi itu terlalu mahal  bagi  pemerintah jika tujuannya  sekadar mengalihkan isu. Lagi pula, risikonya terlalu tinggi bagi pemerintah dan negara jika yang ditunggangi isu berlatarbelakang SARA.

Masyarakat mencatat kerusuhan berlatarbelakang SARA sudah terjadi  berulangkali. Belum lagi tindakan anarkis skala kecil yang mengatasnamakan agama.  Dan, kita  juga mencatat bahwa  perlakuan hukum terhadap semua  pelakunya tidak tegas, pun tidak lugas. Melihat hal  ini,  masyarakat sudah  lama memendam kecewa terhadap penegak  hukum. Muncul asumsi yang tidak menguntungkan bagi  pemerintah. Timbul kesan pelaku kerusuhan itu sengaja ‘dipelihara’ untuk dimanfaatkan sebagai pressure group pada saat yang diperlukan.

Banyak kalangan cemas pasca tragedi Cikeusik dan Temanggun. Alasan pertama,  massa penyerang sudah berani membunuh. Kedua, dua tragedi itu terjadi ketika citra pemerintah  sudah sulit dipulihkan karena akumulasi kekecewaan rakyat akibat kinerja ekonomi negara yang buruk, tebang pilih  penegakan  hukum, serta keengganan  membongkar  mafia pajak. Tidak salah jika tragedi Cikeusik  dan Temanggung layak  dikaitkan  dengan kecaman para tokoh lintas  agama tentang kebohongan publik yang dilakukan pemerintah. Seperti diketahui, pasca pernyataan para tokoh lintas agama  itu, gerakan anti  pemerintahan sekarang ini terus  menguat, tak hanya di Jakarta, tetapi juga  diberbagai  daerah.

Faktor ketiga yang juga sangat mencemaskan adalah inkonsistensi antara  pernyataan kehendak presiden dengan langkah-langkah menteri dan penegak hukum. Presiden menegaskan  organisasi masyarakat yang sering bertindak anarkis harus dibubarkan. Tetapi, para  pembantu presiden tidak memiliki keberanian untuk melaksanakan perintah itu. Berarti, tragedi serupa berikutnya hanya soal waktu dan tempat.

Penggulingan Atau Darurat

Kalau sudah begitu, siapa yang sedang bermain api saat ini? Itulah pertanyaan publik saat ini. Sikap Pemerintah sendiri  tidak meyakinkan, dan cenderung menyederhanakan persoalan. Cara para pembantu presiden menyikapi dan menangani dua tragedi itu justru menimbulkan saling curiga di ruang publik. Masyarakat sudah terlanjur curiga Ormas tertentu sebagai pelaku penyerangan. Apalagi, ada temuan mengenai massa penyerang menerima imbalan uang. Tetapi, penegak hukum mengatakan tidak ada Ormas yang terlibat.

Jika dalam jangka dekat ini pemerintah dan penegak hukum tidak bisa mengungkap dalang dan pelaku dua kerusuhan itu, kecurigaan terhadap pemerintah akan menguat. Publik semakin yakin bahwa dua tragedi itu direkayasa tangan-tangan kotor pemerintah untuk sekadar mengalihkan isu.

Mengungkap dalang dan pelakunya saja tidak cukup. Sebab, publik ingin melihat proses hukum dan ganjaran terhadap mereka. Polisi sudah menangkap sejumlah tersangka. Itu kita apresiasi. Tetapi lebih penting lagi adalah menangkap dan menghukum aktor intelektual dua tragedi berdarah itu.

Penegak hukum harus bergerak cepat agar saling curiga antarelemen masyarakat bisa segera diakhiri. Sebab, membiarkan saling curiga antarelemen masyarakat tentang siapa dalang dan pelaku dua kerusuhan itu sangat berbahaya. Kalau eksesnya tak terkendalikan, negara bisa terperangkap situasi chaos. Karena itu, saya mengimbau seluruh elemen masyarakat cinta damai untuk tidak terprovokasi, sambil terus meningkatkan kewaspadaan dan mengamati dengan cermat dinamika di ruang publik.

Beberapa kalangan melihat gelagat buruk pihak tertentu dibalik dua tragedi berdarah itu. Keadaan karut marut sekarang dieskalasi dengan merekayasa kerusuhan di sejumlah tempat. Isu SARA ditunggangi, karena dengan isu itu paling mudah untuk meledakan konflik horizonthal. Sempat beredar cerita bahwa setelah isu SARA, terget serangan berikutnya adalah partai-partai politik.

Ketika konflik horizontal itu meluas dan tak terkendali, negara masuk perangkap chaos. Dalam situasi seperti itu, ada dua alternatif yang harus dipilih. Pertama, mengganti pemerintah yang dinilai tak mampu menjaga stabilitas nasional. Atau kedua, pemerintah yang berkuasa menetapkan negara dalam situasi darurat.

Menghadapi proses pengrusakan negara itu, Kita ditantang untuk selalu berpikir jernih, agar negara terhindar dari perangkap chaos. Namun, Kita harus tetap kritis dan proporsional agar segala sesuatunya terkontrol. Memang, akhir-akhir ini, perhatian rakyat terhadap masalah-masalah strategis, seperti korupsi, tebang pilih penegakan hukum  dan mafia pajak, sering dibuyarkan dengan strategi pengalihan isu. Namun, kita tidak boleh lengah atau lupa.

Masalahnya sekarang terpulang kepada pemerintah. Persepsi publik tentang kegagalan negara melindungi rakyat bisa menurunkan legitimasi pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab,  Ketidakmampuan pemerintah mengelola masalah sosial dan kesejahteraan umum tak hanya mengikis kepercayaan publik, tetapi bisa mendorong publik membuat kesimpulan final bahwa SBY gagal menjalankan amanat dan mandat rakyat.

Bukan karena kerusuhan itu sendiri yang membuat banyak kalangan cemas, tetapi rakyat gelisah karena melihat pemerintahan SBY lagi-lagi melakukan pembiaran, dan sangat minimalis.

Harus diingat bahwa dampak dari persoalan kesejahteraan umum dan masalah sosial saat ini tidak lagi sesederhana yang diasumsikan pemerintah. Hidup kenegaraan kita mengalami kerusakan yang parah. Hampir seluruh elemen masyarakat terang-terangan menyatakan keraguan mereka atas kapabilitas SBY melaksanakan amanat dan mandat kepresidenan yang telah diberikan rakyat pada Pemilu 2009.

Kalau presiden tidak segera meningkatkan efektiftivitas kepemimpinan dan pemerintahannya, bukan tidak mungkin rakyat mencabut legitimasi dari genggaman SBY