oleh Radwan Masmoudi

Washington, DC – Dalam empat pekan terakhir, telah terjadi revolusi demokrasi di Tunisia. Ini adalah sebuah era baru yang menggairahkan dalam sejarah Tunisia, dan contoh bagi negara-negara lain di dunia Arab.

Namun sayangnya, semua ini bermula saat seorang tamatan universitas berusia 26 tahun membakar diri dipusat keramaian di Sidi-Bouzid, Tunisia selatan, 17 Desember lalu. Ia meninggal beberapa hari kemudian.

Tiap hari, unjuk rasa dan bentrokan dengan polisi pun lalu terjadi. Hal ini dengan cepat merembet ke kota-kota lain. Tuntutan para pengunjuk rasa awalnya terfokus masalah ekonomi, seperti pengangguran dan pengentasan kemiskinan, tapi dengan cepat menjalar ke isu politik: mengecam korupsi, serta menuntut akuntabilitas, kebebasan berekspresi, dan pemerintahan representatif.

Sebagian besar unjuk rasa berlangsung damai, dengan jumlah peserta yang beragam, dari ratusan hingga lebih dari 40.000 orang. Besaran dan kekuatan demonstrasi-demonstrasi spontan ini, serta ketulusan tuntutan politik mereka mengejutkan pemerintah, oposisi dan para pengamat di Tunisia.

Tunisia telah sering disebut sebagai “murid yang baik” oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Negara tersebut telah mengalami pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam 20 tahun terakhir –luar biasa untuk ukuran dunia Arab – dengan tingkat pertumbuhan rata-rata lima persen setiap tahun. Namun, keuntungan pembangunan ini tidak dinikmati secara merata di semua sektor dan daerah di negara tersebut.

Korupsi merajalela. Segelintir keluarga dan orang semakin mengontrol ekonomi. Rakyat Tunisia sehari-harinya bicara tentang bagaimana “marga Trabelsi” – keluarga dari istri presiden – kebal hukum, dan secara paksa merampas tanah dan kekayaan milik pribadi orang lain ataupun publik.

Secara resmi, angka pengangguran mencapai 14 persen, namun di tingkat lulusan sarjana (85.000 mahasiswa lulus sarjana setiap tahunnya), angkanya diperkirakan mencapai 34 hingga 36 persen.

Seorang pemuda yang resah dengan keadaan ini memutuskan untuk mengambil langkah sendiri demi menyikapi masalah-masalah ini. Separuh penduduk Tunisia di bawah 25 tahun menyatakan “cukup sudah” dan turun ke jalan-jalan untuk menuntut perubahan segera.

Janji-janji yang diberikan Presiden Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali, untuk menciptakan 300.000 pekerjaan dalam dua tahun mendatang, dan menjamin tersedianya pekerjaan bagi setiap lulusan yang sudah memasuki bursa kerja selama dua tahun tampaknya tidak memuaskan keinginan rakyat terhadap pembaruan-pembaruan besar, khususnya di tingkat politik. Pada 12 Januari, Ben Ali menutup semua sekolah dan universitas tanpa batas waktu, memanggil tentara, mengumumkan dilepaskannya semua tahanan penjara, dan diusutnya dakwaan-dakwaan korupsi. Tapi itu sudah terlambat. Pada 14 Januari, Ben Ali pun lengser.

Oposisi kini telah digalang dan lebih bersatu ketimbang sebelumnya. Pada masa lalu, pemerintah memecah kekuatan Islam dengan kekuatan sekular, untuk menjaga oposisi agar lemah dan terbelah, tapi rakyat Tunisia tidak suka kekerasan dan ekstremisme, dan tidak menginginkan pemerintahan yang teokratis. Yang mereka benar-benar inginkan adalah sebuah sistem pemerintahan yang demokratis berdasarkan nilai dan identitas Islam.

Tampak bahwa para pemimpin oposisi pada akhirnya tidak lagi takut pada rezim penguasa, dan bisa saling mempercayai, serta mau bekerjasama untuk melancarkan reformasi politik dan ekonomi. Rakyat Tunisia, dari segenap lapisan, menyadari bahwa kemakmuran bagi sebagian besar orang atau pembangunan ekonomi yang menguntungkan semua orang, tidak akan mungkin terjadi tanpa reformasi politik, pelarangan korupsi secara ketat, dan adanya pemerintahan yang representatif dan akuntabel yang mendengarkan suara rakyat, serta melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat.

Aturan permainan kini sudah berubah. Pemerintahan sementara sekarang, ataupun pemerintah di masa depan, harus memperhatikan seksama pendapat dan perasaan masyarakat. Mereka berjanji untuk melegalkan semua partai politik, menyelenggarakan pemilu yang bebas dan jujur serta adil dengan dipantau para peninjau internasional dalam enam bulan mendatang. Mereka juga menjanjikan untuk mereformasi sistem politik guna memungkinkan adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih. Para pejabat pemerintah telah diingatkan bahwa mereka adalah pelayan masyarakat. Mari kita tunggu apakah mereka bisa menjalankan peran mereka.

Melihat keberhasilan kekuatan rakyat di Tunisia, tak melepas kemungkinan bahwa warga negara Arab lain juga akan menuntut hak-hak dan reformasi serupa dalam beberapa bulan atau tahun mendatang. Kabarkabar mengenai pengorbanan-diri oleh orang-orang di Aljazair, Mesir dan Mauritania, dengan harapan untuk didengarkan dan menempatkan negara mereka di jalan yang serupa dengan Tunisia sudah bermunculan. Para pemimpin Arab harus mereformasi diri atau menghadapi kekuatan rakyat mereka.

Perubahan demokratis tengah terjadi.

###

* Radwan A. Masmoudi ialah Presiden Center for the Study of Islam and Democracy, Washington DC. Artikel ini adalah kerja sama HMINEWS dengan Kantor Berita Common Ground (CGNews).