Pendidikan tak Berguna Tanpa Kebebasan Berpendapat

Oleh : Nagla Rizk

Kairo – Bulan lalu saya diundang ikut serta dalam The Doha Debates, sebuah forum yang disiarkan di televisi di mana para pakar berdebat tentang topik-topik paling kontroversial di kawasan, untuk membahas pernyataan: “Pendidikan tidak berguna tanpa kebebasan berpendapat”. Sepintas, orang bisa buru-buru menyetujui pernyataan yang disodorkan ini. Tentu kebebasan berpendapat adalah sesuatu yang berguna dan merupakan cita-cita luhur yang nyaris tak bisa ditentang, khususnya dalam konteks seperti di dunia Arab, di mana lingkungan yang sangat mengekang dapat menambah ketidaknyamanan akibat lumpuhnya kebebasan warga.

Tapi bila dibaca saksama, redaksi pernyataan itu membutuhkan analisis yang lebih dalam mengenai apa yang disiratkannya. Ini adalah mengenai kegunaan pendidikan, atau ketidakgunaan pendidikan sama sekali di tengah keabsenan kebebasan berpendapat. Ini bukan tentang sejauh mana pendidikan itu berguna. Pendidikan dalam situasi seperti itu, menurut tema debat tersebut, adalah bernilai atau tidak bernilai sama sekali.

Dan itulah mengapa saya tidak setuju dengan pernyataan yang diajukan.

Saya berpendapat bahwa tak peduli sejauh apa kebebasan berpendapat dibatasi, pendidikan tetap menjadi katalisator perubahan. Pendidikan membantu menciptakan dan memperluas kebebasan di semua lapisan – politik, sosial, budaya dan ekonomi. Pendidikan mendorong pembangunan manusia. Bahkan bila menghadapi kekangan-kekangan paling keras sekalipun, pendidikan tetap bisa membangun lumbung modal intelektual yang, tatkala berpadu dengan kreativitas, imajinasi dan kehendak alamiah manusia, bisa memunculkan kebebasan yang tumbuh dengan sendirinya.

Tema debat menyiratkan pendidikan bisa berfungsi bila ada kebebasan berpendapat. Saya berpandangan bahwa kebebasan itu sendiri adalah produk dari pendidikan. Apa yang melahirkan para bloger Mesir dan aktivis Tunisia kalau bukan sistem pendidikan di sana? Bagaimana perempuan Mesir yang mengikuti program pemberantasan buta aksara bisa mulai melaporkan pelecehan yang mereka terima begitu mereka mulai belajar cara membaca dan menulis? Dan mengapa persentase perempuan Mesir yang menentang khitan untuk perempuan, lebih tinggi di kalangan terpelajar ketimbang yang buta aksara?

Salah satu lawan debat saya, Tariq Ramadan dari Oxford University, berpandangan bahwa pendidikan tanpa kebebasan berpendapat hanya menghasilkan “beo dan domba”. Saya sepenuhnya menolak argumen ini. Pandangan itu mengecilkan kapasitas pikiran manusia dan kemampuan alamiahnya untuk menyelidiki, mempertanyakan dan menentang. Pandangan itu mengasumsikan adanya warganegara tak berdaya yang tak punya potensi untuk memahami atau meminta keterangan.

Sebaliknya, saya punya keyakinan kuat pada kekuatan inheren akal manusia dan potensi kreativitas dan imajinasinya yang tak terbatas, tak peduli seberapa dikekangnya. Tidaklah bisa diterima kalau kita mengira bahwa siswa sepasif itu, khususnya di dunia sekarang di mana pengetahuan dapat diraih dari berbagai sumber yang beragam, dan teknologi membuat proses belajar lebih demokratis.

Pendidikan menciptakan kebebasan sejati yang terbangun dari dalam, tidak didiktekan dari atas oleh pemerintah atau, yang lebih buruk lagi, dipaksakan oleh pemerintah asing yang mendukung rezim-rezim otoriter ini sembari mengekang kebebasan warganegara mereka sendiri.

Dan pendidikan menyelamatkan nyawa. Pendidikan yang dijuluki “vaksin sosial” untuk AIDS, sangat dibutuhkan di Afrika sub-Sahara, di mana ada 22 dari 33 juta orang dewasa dan anak-anak terkena HIV/AIDS di dunia. Memiliki pendapat bahwa bernilainya pendidikan itu menunggu stempel pengesahan dari kebebasan berbicara, dalam konteks itu berarti salah tangkap.

Pendidikan juga membantu memberi penghidupan. Lawan debat saya yang lain, Dennis dari University of Derby, berpendapat bahwa di tengah absennya kebebasan berbicara, pendidikan direduksi menjadi “sekadar pelatihan”. Saya pun bertanya, “Tidak bergunakah pelatihan yang membantu orang mendapat pekerjaan, memenuhi kebutuhan pokok dan memperoleh penghasilan bagi diri dan keluarganya, yang menaikkan martabat dan harga diri selaras dengan konsep Penerima Nobel Amartya Sen “pembangunan sebagai kebebasan”?”

Pendidikan memang semakin bernilai bila kebebasan diperluas dalam ranah teknologi, kesehatan, pekerjaan, sistem pendidikan, infrastruktur dan kurikulum.

Tapi tema debat itu bukan soal korelasi positif ini. Pernyataan yang dibahas adalah tentang titik tolok. Pernyataan itu mengandaikan kaitan positif ini dimulai sejak awal, di mana tidak adanya kebebasan sama sekali, juga berarti tidak bergunanya pendidikan sama sekali. Sementara, saya berpendapat bahwa korelasi positif ini dimulai di suatu perlintasan di mana, tanpa kebebasan sekalipun, pendidikan tetap akan menjadi lumbung nilai.

Pendidikan berguna dengan sendirinya, sekaligus berguna bagi dirinya sendiri. Di tengah tidak adanya kebebasan berpendapat, pendidikan mungkin menjadi kurang berguna, tapi pendidikan tidak pernah menjadi tidak berguna.

Dalam konteks yang lebih luas, debat ini adalah ajakan untuk mengurai kerumitan pengembangan kenyataan untuk melampaui yang telah dianggap jelas dan mapan. Ini adalah perbincangan penting bagi para pembuat kebijakan di ranah agenda pembangunan, di mana sering penilaian tentang kebutuhan pun dipolitisasi, dan di mana perhatian pada hal-hal empiris bisa mendukung adanya program yang lebih arif dan intervensi yang efektif.

###

* Nagla Rizk ialah Pembantu Dekan, guru besar madya ilmu ekonomi, dan Direktur Access to Knowledge for Development Center di School of Business, American University in Cairo. Ia adalah salah satu penyusun The Arab Knowledge Report 2009. Artikel ringkasan ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground (CGNews) seizin penulis.