Tokoh Agama kian Lantang, Rakyat Harus Lawan Kebohongan SBY-Boed!

PERTEMUAN silaturahim biasanya melahirkan kesejukan. Segala silang pendapat dan ketegangan cair ketika perjumpaan digelar dalam suasana kekerabatan.

Namun, pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para tokoh lintas agama pada Senin (17/1) malah menjadi bumerang. Bumerang karena pertemuan tidak meredakan suasana, tetapi kian mengibarkan kritik keras.

Pada mulanya sembilan tokoh lintas agama dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu meneken seruan perlawanan terhadap kebohongan pemerintah.

Pemerintah pun tersengat. Presiden Yudhoyono lalu menggelar pertemuan untuk berdiskusi dengan tokoh lintas agama.

Namun, yang muncul di Istana Negara tidak hanya penanda tangan seruan. Yang lebih banyak malah pemimpin organisasi keagamaan. Jumlahnya sekitar 100 orang.

Tidak hanya itu. Para menteri pun setia mendampingi Presiden. Dalam pertemuan itu, celakanya, ada pula menteri yang emosional karena merasa tersinggung dengan seruan antikebohongan.

Diskusi menjadi tidak efektif, bahkan Pendeta Andreas Yewangoe menyebutnya sekadar basa-basi.

Pertemuan yang berlangsung hingga dini hari itu tidak menyimpulkan apa-apa. Para tokoh agama terkesan kecewa. Kecewa karena pemerintah belum menangkap pesan moral di balik seruan perlawanan terhadap kebohongan.

Para pemuka lintas agama juga kecewa karena dialog di Istana tidak menyentuh substansi penyelesaian janji kesejahteraan yang gemar didendangkan pemerintah. Mereka juga kecewa karena pemerintah masih berkutat pada definisi kebohongan.

Sebaliknya para tokoh agama lebih menegaskan substansi. Mereka berharap pemerintah menangkap kekhawatiran yang disampaikan kemudian melakukan perbaikan. Pemuka agama berjanji bicara lebih keras lagi jika pemerintah terus lalai dan alpa.

Kita mengingatkan apa yang disampaikan para tokoh lintas agama adalah pesan moral, bukan agenda politik. Yang disampaikan adalah kekhawatiran pengingkaran atas konstitusi, bukan agenda pemakzulan.

Setiap dialog memerlukan ketulusan. Tanpa ketulusan, tidak ada keikhlasan menerima kritik maupun saran. Tanpa ketulusan, sebuah niat baik akan disambut dengan menggerakkan preman untuk meneror, seperti munculnya spanduk yang mengecam Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Bangsa dan negara ini milik bersama. Segenap kritik, betapa pun keras dan pedasnya, betapa pun lantangnya, haruslah dipandang sebagai ekspresi rasa cinta terhadap Tanah Air ini.

Suara keras tokoh agama itu adalah suara lantang yang mengingatkan bahwa di era politik transaksional ini masih ada pemimpin umat yang tidak bisa dikooptasi, tidak bisa digertak, dan tidak bisa dibeli.

Itulah kekuatan yang berbasiskan hati nurani, bersendikan keikhlasan. Dengan alasan apa gerakan moral itu hendak dipandang sebagai musuh pemerintah?

Daripada pemimpin negara menghabiskan waktu untuk curhat perihal gaji, lebih baik Presiden menindaklanjuti daftar kebohongan yang diserukan tokoh agama.[]media Indonesia