SBY, Doktor Ilmu Pertanian yang Gagal Wujudkan Harga Beras Murah bagi Rakyat

HMINEWS- Derek Manangka, wartawan senior, mencatat bahwa munculnya tudingan tokoh lintas agama kepada pemerintahan SBY bahwa rezim ini sudah melakukan banyak kebohongan sebetulnya bisa dimengerti. Bisa dipahami.

Sejauh ini, pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan para tokoh lintas agama belum sepenuhnya melegakan semua pihak. Selain respon presiden yang dianggap masih terlalu normatif dan belum menyentuh akar persoalan, digelarnya pertemuan secara tertutup juga menimbulkan rasa kecewa di kalangan tokoh lintas agama.

Betapa tidak, SBY adalah doktor pertanian, namun justru harga beras dan sembako lain meningkat terus, membuat rasa miris. Banyak orang meramalkan, akan terjadi  krisis pangan dan kerusukan sosial. Menyedihkan, mengerikan.

Sekalipun terminologi yang digunakan terasa vulgar untuk ukuran kesopan santunan budaya Indonesia, tetapi isi tudingan itu pada tatanan tertentu mengandung banyak kebenaran. Kalau boleh menerka-menerka mengapa tudingan itu demikian vulgar bahasanya padahal yang berbicara adalah orang-orang santun, figur-figur yang tahu tata krama.

Boleh jadi karena para tokoh lintas agama itu, terlalu mencintai Presiden SBY. Karena kecintaan itu mereka sangat berharap, SBY bisa sukses membawa bangsa ke kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera.

Ironisnya, sudah 7 tahun, sejak 2004 mereka menunggu, ingin melihat persembahan keberhasilan dari SBY. Namun yang ditunggu tak kunjung tiba. SBY kelihatan sibuknya luar biasa, tetapi hasil kesibukannya itu tidak dirasakan rakyat. SBY rajin berwacana, malas berintrospeksi.

Kalau boleh berspekulasi, sebagai refleksi dari sebuah ungkapan cinta yang tak terbalas, maka perasaan itu berubah bentuk, sebuah amarah bercampur kebencian. Bagaimana tidak marah dan benci?

Sejak SBY menjadi Presiden, barang-barang menjadi serba mahal. Yang murah ujar orang yang sinis, cuma harga diri (bangsa). Beras misalnya yang merupakan komoditi terpenting bagi jutaan rakyat Indonesia, harganya tidak terkendali.

Pada 2004 ketika Indonesia dipimpin Megawati harga beras berkualitas terbaik, kurang dari Rp.3.000 per kilogram. Di 2011, harga beras jenis yang sama mencapai Rp.9.000. Dampak dari kenaikan harga beras ini, merembet kemana-mana.

Sebmilan bahan kebutuhan pokok (sembako), harganya naik berlipat. Kenaikan ini tentunya tidak akan dirasakan sebagai sebuah beban. Kalau saja pendapatan tetap (gaji) maupun yang tidak tetap (honorarium) ikut mengalami kenaikan. Faktanya, harga barang kebutuhan naik, pendapatan rakyat (pekerja) tidak!

Bagi orang awam, lonjakan harga ini tidak bisa dimengerti. Sebab dalam dua kali kampanye Pilpres, SBY menjanjikan lebih baik. Apalagi bagi para tokoh agama yang tingkat intelektualitas mereka rata-rata lebih baik. Mereka pasti bertanya atau heran. Mengapa negara agraris, kok tidak bisa memberikan beras berkualitas berharga murah?

Terhadap pertanyaan ini, presiden pasti punya jawabannya. Tetapi jawabannya itu tetap saja tidak menjawab pertanyaan apalagi menyelesaikan persoalan. Bahkan kalau jawaban itu terlalu teoritis, akademis dan dogmatis, presiden bisa dianggap berbohong lagi.

Ketidak mengertian atas kenaikan harga produk pertanian ini, terus berlanjut. Sebab SBY merupakan presiden pertama Republik Indonesia yang bergelar doktor di bidang pertanian.

Menjelang Pilpres 2004, SBY berhasil meraih doktornya di Institut Pertanian Bogor. Sehingga diam-diam banyak yang berharap kepakaran SBY di bidang pertanian ini bakal dapat mendongkrak kehidupan menjadi lebih baik dari para petani Indonesia.

Namun dengan kegagalan SBY membuktikan bahwa dia seorang pakar pertanian, maka banyak orang bertanya untuk apa ilmu yang dipelajarinya itu kalau tak bisa diaplikasikan? Jangan-jangan tesis dan gelar doktor itu hanya dibuat, dikejar untuk kebutuhan pencitraan semata.

Banyak kalangan yang melihat, SBY sebetulnya seorang yang pintar. Karena kepintarannya itu, maka ia memiliki demikian banyak obsesi. Salah satu obsesinya ia ingin dicatat sejarah sebagai presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Nah akibat keinginannya itu, ia tidak ingin punya cacat. Itu sebabnya ia prioritaskan masalah pencitraan.

Dalam abad modern, pencitraan memerlukan biaya dan kosmetik. Konsekwensinya biaya pencitraan menjadi mahal. Pencitraan menjadi sebuah industri. Industri pencitraan memerlukan bahan kosmetik. Sementara sebuah kosmetik dibutuhkan untuk membungkus kemasan.

Sebuah kemasan sebagai produk pencitraan harus bisa menutupi semua kekurangan. Yang kurang dibilang sudah genap, busuk dibilang wangi, yang gagal dibilang berhasil. Paradigma inilah yang digunakan SBY untuk memimpin Indonesia.

Iromisnya, Pak Presiden sangat percaya pada konsep pecitraan itu. Sehingga dalam melihat dirinya, meneropong hasil-hasil kerjanya, menanggapi keluhan hidup rakyatnya, Pak Presiden akan selalu berbeda dengan siapapun atau para tokoh lintas agama tersebut.

Ada lagi hal lain yang tidak disadari presiden, kepekaannya terhadap lingkungan yang jauh dari lingkar kekuasannya, menjadi sangat berkurang. Sekalipun SBY besar dari lingkungan rakyat kebanyakan, tetapi sistem dan protokol yang mengikatnya selama lebih dari 6 tahun ini, telah membuat dia tidak bisa merasakan lagi derita atau kesulitan yang dialami rakyat kebanyakan.

Coba simak, tatkala banyak rakyat sedang dilanda kesulitan, baik oleh bencana alam ataupun bencana yang tidak terlihat, SBY masih bisa mengundang media merekam dan memberitakan kegiatan di waktu lowongnya bernyanyi solo diiiringi Home Band Cikeas. Ini merupakan sebuah pemandangan yang absurd. Lain halnya kalau hal itu tidak diekspose dan dicitrakan.

Hampir tujuh tahun menjadi presiden, dapat dipastikan, SBY tidak pernah lagi membawa uang, kartu kredit ataupun dompet. Kemanapun dia pergi, dia tidak akan takut terlantar. Keadaan ini tanpa disadarinya telah membuatnya tidak tahu lagi situasi dan harga-harga barang di luar. Sehingga SBY sudah tidak bisa membedakan adanya kenaikan harga semua barang-barang.

Omongan SBY sebagai pemimpin banyak yang ‘nyambung’ dengan tema yang dibicarakan rakyat banyak. Hal ini terkesan dari reaksi Sidang Kabinet terhadap kenaikan harga cabe yang sudah mendekati Rp100 ribu per kilogram.

Kata seorang peserta sidang kabinet yang dipimpin presiden, kalau mau harga cabe turun, rakyat harus mengurangi konsumsi makanan pedas. Pernyataan tersebut enak dikutip menjadi berita, tapi rasa pedasnya sampai ke sum sum. (Derek M/Inilah)