Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar Inisiator Hak Angket Century

Oleh : Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar Inisiator Hak Angket Century

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan penghapusan pasal 184 ayat 4 UU No. 27 tahun 2009 yang mengatur kuorum 3/4 untuk mengajukan usul hak menyatakan pendapat, dan harus disetujui 3/4 anggota dewan yang hadir, sungguh tepat. Saya beserta Akbar Faisal dan Lily Wahid sebagai pemohon gugatan, sangat menyambut baik putusan MK tersebut. Karena pasal 184 ayat 4 tidak sejalan dengan konstitusional dan mempersulit kewenangan konsitusional.

Pasal 184 ayat 4 UU No. 27 tahun 2009 jelas bertentangan dengan pasal 7b UUD 1945. Pada pasal 7b UUD 1945 ayat 3 disebutkan usul menyatakan pendapat terkait usul permohonan pemberhentian presiden cukup mendapat dukungan 2/3 dari jumlah anggota DPR dan disetujui sedikit 2/3 dari anggota DPR. Bagaimana mungkin UU yang jelas kedudukannya dibawah UUD, bisa mendapat legitimasi yang lebih kuat.

Perubahan jumlah kuorum yang ditentukan jauh lebih banyak dalam pasal 184 ayat 4 UU No. 27 tahun 2009, juga merupakan bentuk perampasan atau pengurangan hak konstitusional DPR. Akibatnya, DPR kemudian tidak bisa menjalankan fungsi check and balance terhadap kebijakan pemerintah. Perbedaan ini jumlah kuorum ini juga bisa dianggap sebagai upaya untuk merusak tatanan kehidupan demokrasi, karena seolah-olah dibuat untuk kepentingan kekuasaan.

Dengan dikabulkannya gugatan kami, artinya kedepan Presiden tidak boleh bermain-main dalam mengambil suatu keputusan. Sebab, hak penggunaan menyatakan pendapat di DPR dapat berjalan tanpa Demokrat, PAN dan PKB. Itu juga berarti jalan utk penuntasan kasus Century terbuka lebar tanpa tergantung pada KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Dan ini pertama kali terjadi dalam peristiwa hukum kita, anggota DPR yang melakukan gugatan memiliki legal standing di MK, dimana gugatan atas UU yang dibuat DPR dpt dikoreksi oleh anggota DPR lainnya.