SBY Diingatkan Betapa Merosotnya Moralitas Kekuasaan Istana

HMINEWS- Tokoh Nasional yang juga mantan Menko Perekonomian Dr Rizal Ramli  dan cendekiawan Muslim Yudi Latif PhD mengingatkan Presiden SBY bahwa memasuki 2011, pemerintah SBY-Boed menghadapi tantangan merosotnya moralitas kekuasaan yang terjadi sepanjang 2010 yang ditandai dengan korupsi yang merajalela, hukum yang diperjualbelikan, ambivalensi istana atas megaskandal seperti Century dan mafia pajak. Akibatnya, kepercayaan rakyat tergerus terus-menerus.

Dalam dialog di Metro TV Sabtu senja (1/1/11), Rizal Ramli menyatakan, ada kesulitan ekonomi rakyat yang upahnya terus merosot selama  enam bulan terakhir,  sementara kasus Century merugikan negara/rakyat Rp6,6 trilyun,  kasus privatisasi Krakatau Steel merugikan  rakyat/negara Rp2 trilyun, dan terakhir kasus Komputerisasi KTP Rp6,6 trilyun yang dimenangkan teman Presiden SBY sendiri.

‘’Saya dengar proyek komputerisasi KTP itu dimenangkan teman Bapak Presiden SBY sendiri, padahal dulu ketika  kelompok pengusaha istana itu menang proyek IT KPU pemilu 2009, ternyata tidak bekerja profesional dan DPT kacau balau. Mohon kini jangan diulangi Bapak Presiden lagi,’’ imbau Rizal Ramli, ekonom senior.

Rizal mengingatkan dan mengimbau Presiden SBY,”Bahwa dulu kita sama-sama berjuang memberantas dan mengatasi KKN  yang terjadi zaman Pak Harto, kini jangan lagi hal itu diulangi. Bapak Presiden , harus ingat ada impor beras  1,3 juta ton dengan penunjukkan.  Ada proyek KTP yang sudah saya sebut tadi dan proyek lain yang berbau KKN. Jangan jadikan tahun 2011  tahun permainan atau tahun KKN untuk mengumpulkan uang untuk politik,  dan pemilu, sebab dulu kita berjuang dan komitmen bersama untuk memerangi KKN, kini mohon jangan ulangi lagi itu,’’ kata Gus Romli,  panggilan akrab Rizal Rami di kalangan NU.

Laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat, tahun 2010 sebagai tahun ketidakadilan bagi rakyat kecil dan didominasi pula oleh kasus kekerasan oleh aparat. Statistik hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga November lalu, serta laporan pengaduan publik kepada Satgas Mafia Hukum per 21 Desember 2010, terkuak fakta lama bahwa korupsi masih menjadi primadona kejahatan.

Dari 285 hasil analisis tindak pidana asal per November 2010, 119 diantaranya berada pada katagori korupsi. Sementara data Satgas menunjukkan, korupsi menjadi kasus kedua terbanyak yang dilaporkan publik kepada lembaga itu, dengan 466 laporan. Korupsi hanya dikalahkan laporan atas kasus tanah yang tercatat 740 laporan.

Data itu sangat menyentakkan, sementara aneka jargon, pidato dan kampanye antikorupsi sudah menggelegar sejak kampanye 2004 lalu. Bahkan pesan kampanye itu kembali dikerek pada Pemilu 2009 lalu.

Survei Transparency International (TI) menunjukkan peringat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tidak berubah. Jika tahun lalu IPK Indonesia di posisi 2,8, tahun ini pun sama, meski ada perubahan peringkat dari 111 dari 178 negara yang disurvei tahun lalu menjadi 110 tahun ini. Menurut TI, angka itu menunjukkan tidak ada kemajuan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Indonesia hanya lebih baik dari Somalia (1,1), Myanmar (1,4), Afghanistan (1,4), Irak (1,5), Uzbekistan (1,6), Turkmenistan (1,6), Sudan (1,6), Chad (1,7), Burundi (1,8), Guinea Equatorial (1,9), dan Angola (1,9). Alhasil, di tingkat ASEAN saja, Indonesia jawara dalam hal buruk rupa.

Sementara, laporan Ketua YLBHI, Erna Ratnaningsih menyebutkan jumlah kasus ketidakadilan dan kekerasan pada tahun 2010 sebesar 3.091 kasus. Tahun Ketidakadilan dan Kekerasan jumlah kasus yang ditangani 2010 sekitar 3.091, meski jumlah ini menurun dari jumlah pada tahun 2009 yaitu 3.406 kasus dimana jumlah kasus tertinggi.

Dari jumlah tersebut, YLBHI-LBH Jakarta merupakan LBH yang paling tertinggi menerima pengaduan dibanding dengan 14 kantor LBH dengan jumlah 1.150 pengaduan. LBH Jakarta mengklaim dari jumlah pengaduan tersebut, sedikitnya 146,478 sudah terbantu.

Sementara itu, dari sektor penegakan HAM, pelanggaran paling tertinggi adalah pelanggaran hak ekonomi sosial budaya yang tercermin pada banyaknya konflik pengelola Sumber Daya Alam (SDA) sebesar 72%.

Disusul, posisi kedua adalah pelanggaran hak sipil dan politik, berjumlah 22% yang terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat dan persamaan di depan hukum. Di posisi terakhir, justru YLBHI mencatat hanya 6% jumlah kasus perempuan dan anak.

Menarik bahwa pelaku pelanggaran hak ekonomi-sosial-budaya masih dominan dilakukan oleh perusahaan, suatu fakta bahwa kolusi pengusaha dan penguasa/aparat makin rapat saja.

Dengan melihat fakta-fakta terurai di atas, jika pemerintahan SBY-Boed berniat memberantas korupsi, seharusnya berani menegakkan keadilan dan hukum, walaupun langit runtuh.

SBY tidak cukup memperkuat hukum (KPK, MK, Pengadilan Tipikor, KY, hingga Satgas Pemberantasan Mafia), sebab terbukti korupsi kian meninggi era 2010 ini.

Realitasnya, hukum era SBY dengan segala perkuatannya di negara yang disebut Indonesia ini hanya mampu membuat berbagai ketentuan dan aturan hukum, tetapi tak mampu ‘’menegakkan hukum. ‘’ Sumber utama adalah krisis moral, hancurnya moralitas kekuasaan,’’ kata Yudi Latif, Direktur Reform Institute.

Meminjam perspektif Kolonel Adji Suradji yang pernah mengkritik SBY dalam esainya di sebuah koran nasional, quid leges sine moribus (Roma)—apa artinya hukum jika tak disertai moralitas? Apa artinya hukum dengan sedemikian banyak perkuatannya jika moral pejabatnya rendah, berakhlak buruk, dan bermental pencuri, pembohong, dan pemalas? Inilah sejumlah tantangan berat era SBY-Boed memasuki 2011, yang tidak boleh gagal sebab kegagalan bisa membuat situasi makin brutal  (*)