Hak Kelola Masyarakat Pesisir Akan Dukung Penyelamatan Satwa Laut Terancam Punah dan Habitat Kuncinya

HMINEWS- Berbagai informasi dan laporan masyarakat yang diterima dan dihimpun oleh lembaga-lembaga anggota dan mitra strategis Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (Jaringan KuALA) dalam beberapa bulan terakhir (September 2010 s.d. Januari 2011) terkait adanya isolasi (baca: pengurungan) penyu pasca penemuan yang tidak disengaja (by catch) di pesisir pantai ataupun di laut maupun kegiatan aktif perburuan telur penyu di beberapa pantai di Aceh, semisal di Kepulauan Banyak (Aceh Singkil), Aceh Besar maupun Aceh Tamiang, menggambarkan bahwa penyelamatan satwa laut terancam punah di wilayah pesisir belum mendapatkan dukungan luas masyarakat pesisir.

“Kami telah menjumpai langsung bahwa telur penyu diperdagangkan secara terang-terangan di salah satu pasar utama di Banda Aceh” ungkap Gemal Bakri, Staff Jaringan KuALA, yang turut aktif bersama komunitas ‘Gank Lampuuk’ melakukan pemantauan penyu di Pantai Lampuuk, Aceh Besar, pada Desember 2010 lalu.

Laporan Gemal memperkuat informasi sebelumnya yang didapatkan Jaringan KuALA dari Ardinur, staff Yayasan Pulau Banyak (YPB). Ardinur mengungkapkan bahwa telur penyu diperjual-belikan di beberapa pasar utama di Banda Aceh dan diduga telah berlangsung sejak lama.

Disamping itu, salah satu lembaga anggota Jaringan KuALA berbasis di Aceh Tamiang, Lembaga Bina Arsitektur Madani (LSM Le’BAM), juga melaporkan bahwa telah terjadi isolasi penyu pasca dijumpai oleh salah seorang warga pesisir di Kecamatan Seruway pada Desember 2010 lalu. Ilyas, salah seorang staf LSM Le’BAM mengungkapkan bahwa penyu tersebut ditempatkan di dalam tambak dan menjadi tontonan warga.

Lebih lanjut, kegiatan investigasi bersama yang dilakukan oleh Walhi Aceh dan Jaringan KuALA pada Agustus 2010 lalu juga mendapati secara langsung adanya isolasi penyu dalam keramba jaring apung milik salah satu warga di Pulau Balai, Aceh Singkil.

Belum adanya dukungan luas masyarakat pesisir tersebut disebabkan sejumlah faktor, seperti kurangnya penyuluhan dan informasi, alasan ekonomi, penegakan hukum lingkungan yang lemah, hingga persoalan ketidaktuntasan dalam pengelolaan habitat kunci beberapa satwa laut terancam punah yang notabene merupakan kawasan bernilai konservasi tinggi di wilayah pesisir dan laut, seperti kawasan pantai berpasir, mangrove, padang lamun, gambut pesisir dan terumbu karang.

“Banyak faktor penyebab masyarakat pesisir belum secara luas mendukung penyelamatan satwa laut terancam punah seperti penyu, hiu dan ikan duyung, namun menurut analisis kami kondisi ini disebabkan oleh dua hal utama, pertama ketidaksanggupan pemerintah selama ini dalam menjalankan peran-peran pengayoman masyarakat pesisir dan pelaku bisnis perikanan, dan kedua hak-kelola masyarakat lokal terhadap sumberdaya alam pesisir dan laut belum menjadi paradigma dan mainstream pembangunan nasional dan daerah.” Ungkap Arifsyah, M. Nasution, Koordinator Jaringan KuALA periode 2009-2011.

“Saat ini, menyoal partisipasi masyarakat pesisir adalah bicara mengenai pengembalian hak-hak kelola masyarakat lokal dan hak-hak adat masyarakat pesisir. Menjadi tidak adil bila pemerintah hanya meminta masyarakat pesisir untuk proaktif melakukan perlindungan ekosistem dan penyelamatan satwa tetapi hak-hak kelola masyarakat lokal itu tidak sepenuhnya diwujudkan,” imbuh Arifsyah.

Arifsyah melanjutkan bahwa indikator perwujudan hak-kelola masyarakat pesisir tersebut dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan tahapan.

Pada tahap awal, pemerintah harus memiliki kebijakan, prioritas wilayah dan kerangka aksi yang jelas serta kontinu untuk meningkatkan kapasitas dan keberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yaitu melalui penguatan pemerintahan lokal, adat dan keorganisasian masyarakat nelayan tradisional –dalam konteks Aceh adalah penguatan gampong, mukim dan panglima laot lhok– serta pengembangan dan pembinaan matapencaharian alternatif yang ramah lingkungan.

Keseriusan pemerintah dalam tahap awal itu secara bersamaan juga harus dibuktikan dengan pengganggaran yang memadai. “Kita mendukung adanya kerangka kerja pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang berjangka multiyears terkait penguatan kapasitas dan keberdayaan ekonomi masyarakat pesisir,” lanjut Arifsyah.

Tahap menengah, adalah semakin menguatnya kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut secara bertanggungjawab dan berkelanjutan. Kondisi ini akan terus mendorong munculnya berbagai inisiatif kelola masyarakat pesisir yang mengedepankan prinsip-prinsip berkearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam bahari. Pada tahap menengah ini juga akan lahir banyak contoh wilayah kelola masyarakat lokal yang benar-benar dapat dijadikan model dan pembelajaran yang baik oleh banyak pihak.

Tahap paling ideal, ditandai dengan teregenerasinya kapasitas, komitmen dan keunggulan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut secara bertanggungjawab dan berkelanjutan. “Saat masyarakat lokal kembali mampu mengorganisir dirinya sendiri dan dapat melakukan proses transfer pengetahuan secara mandiri kepada generasi berikutnya, kondisi ini merupakan wujud dari hak-kelola yang sesungguhnya.” Demikian urai Arifsyah.

“Hak kelola masyarakat pesisir terhadap sumberdaya alam pesisir dan laut secara nyata akan mendukung penyelamatan satwa laut terancam punah dan habitat kuncinya,” tegas Arifsyah.[]kl/dni