http://www.jpnn.com/picture/watermark/20110118_083123/083123_17326_Nusron_Wahid.JPG

Siapa pun agaknya tahu, Ansor bukanlah partai politik (parpol), tapi siapa pun mungkin tahu bahwa Nusron Wahid adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang juga politisi.

Sejak awal, politisi Partai Golkar yang kelahiran Kudus, Jawa Tengah, 12 Oktober 1973 itu diprediksi memenangkan pemilihan Ketua Umum GP Ansor dalam Kongres ke-14 di Surabaya, 13-17 Januari 2011.

Pemuda asal Desa Mejobo, Kudus, yang alumnus Madrasah Qudsiyah dan SMA NU Al Ma`ruf di Kudus itu menjadi Ketua Umum PP GP Ansor setelah memenangkan “all final politisi” bersama Marwan Jakfar (DPR/PKB).

Dalam proses pemilihan, legislator yang juga alumnus Universitas Indonesia Jakarta dan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu terpilih dalam pemilihan dua putaran.

Saat putaran pertama pada Ahad (16/1) malam, Nusron meraih 257 suara dan putaran kedua pada Senin (17/1) siang dengan 345 suara. Dalam putaran pertama, Marwan Jakfar (PKB) memperoleh 183 suara, sehingga berhak maju ke putaran kedua bersama Nusron.

Politik Ansor

Masalahnya, apakah GP Ansor era kepemimpinan Nusron Wahid yang politisi itu akan membuat Ansor masuk ranah politik?

“Lima tahun ke depan, saya ingin melakukan perubahan besar untuk citra dan wajah Ansor yang dikenal sebagai OKP politik,” katanya sesaat setelah terpilih dalam Kongres XIV Ansor di Surabaya (17/1).

Didampingi Ketua PW GP Ansor Jatim Alfa Isnaini selaku Ketua Panitia Pelaksana Kongres XIV GP Ansor, ia mengatakan perubahan citra itu tidak hanya dilakukan dengan pernyataan, tapi juga tindakan.

“Di bidang politik, kader-kader Ansor selama ini belum disiplin, kapan berpolitik, kapan berjamiyah Ansor, sehingga Ansor tercitrakan sebagai OKP (organisasi kemasyarakatan pemuda) politik,” katanya.

Contoh lain, katanya, ketika dirinya yang kebetulan politisi menjadi kandidat Ketua Umum Ansor, maka hal itu langsung dikaitkan sebagai adanya intervensi politik.

“Ansor sebenarnya tidak mungkin melarang kadernya berpolitik, karena hal itu sama halnya dengan melarang kader Ansor menjadi pemimpin nasional, sebab pemimpin nasional itu bersumber dari partai politik,” katanya.

Namun, kata Ketua Umum PP GP Ansor pengganti H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) itu, politisi dari Ansor itu harus ada bedanya, yakni politisi yang disiplin, tidak korupsi, dan sebagainya.

“Ansor itu nggak ada urusan dengan politik, tapi individu boleh saja berpolitik, asalkan tanpa menggunakan baju Ansor, stempel Ansor, dan sebagainya. Kalau berpikir 2014 (Pemilu/Pilpres) juga nanti tahun 2014 saja,” katanya.

Mengenai hubungan Ansor dengan pemerintah, ia mengatakan hal itu sama dengan hubungan NU dengan pemerintah yakni bukan oposisional.

“Hubungan bukan oposisional itu mengeritik bila pemerintah bertindak zalim, tapi juga mendukung bila melayani rakyat,” kata mantan aktivis mahasiswa itu.

Ditanya tentang pesan Gus Ipul untuk membenahi hubungan antara Ansor dengan PBNU yang selama kepemimpinannya terkesan kurang harmonis, ia menegaskan bahwa hubungan NU-Ansor itu tidak ada masalah.

“Itu hanya kesan orang, tapi Ansor sebagai badan otonom (banom) NU tentu ada cara berorganisasi tersendiri dalam sinergi perkaderan,” katanya.

Oleh karena itu, katanya, NU-Ansor hendaknya tidak dibenturkan, karena Ansor itu bertugas merealisasikan cita-cita besar NU.

“Cita-cita NU adalah membangun peradaban dengan nilai ideologi ke-Islaman berbasis keindonesiaan, jadi tugas Ansor adalah penyelamatan ideologi,” katanya.

Agaknya, program pemuda yang bersifat membangun peradaban melalui ideologi kebangsaan dan kenegaraan yang kritis, objektif, dan tidak radikal itu merupakan politik Ansor, bukan Ansor politik atau Ansor yang berpolitik praktis.[] Edo/ ant