Jakarta, HMINEWS-  Bertempat Doekoen Cafe, Pancoran, Jakarta  (Ahad, 16/1/2011) HMINEWS meng-host diskusi terbuka sebuah acara diskusi publik merespons keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Hak Menyatakan Pendapat.

Diskusi menghadirkan dua inisiator utama Pansus Century yaitu: Bambang Soesatyo (Golkar) dan  Ahmad Yani (PPP). Sementara Lili Wahid (PKB) dan Desmon Mahesa (Gerindra) yang sedianya akan hadir batal karena ada alasan keluarga. Nampak hadir juga sebagai pembicara adalah Permadi (paranormal), Dr. Hardi Sahrasad (PSIK Paramadina), Haris Rusli Moti (Petisi 28) dan Sunardi Panjaitan (Kepala Redaksi HMINEWS.COM).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, beberapa inisiator Pansus Century Bambang Soesatyo, Lili Wahid, Akbar Faisal, dll mengajukan judicial review atas  UU No 27/2009 tentang Hak Menyatakan Pendapat. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan  yang mengubah syarat kuorum Hak Menyatakan Pendapat dari 3/4 ke 2/3.

Bambang Soesatyo yang mendapat kesempatan berbicara pertama menyatakan bahwa meskipun permohonan judicial review-nya terkabul, dirinya masih pesimis kalau kasus Century bisa diselesaikan dengan tuntas. Menurut alumnus HMI-MPO tahun 80-an tersebut, ada indikasi konspirasi yang akan menyeting kasus Century menguap.

“Transaksi politiknya terlalu tinggi, sehingga sulit susah bagi kami untuk mendorong kasus ini secara tuntas”, kata Bambang. Oleh karena itu beliau berharap ada tekanan dari publik kepada para anggota legislatif agar kasus tersebut bisa diselesaikan secara serius.

dari kiri: Sunardi (redaktur HMINEWS), Ahmad Yani (PPP), Bambang Soesatyo (Golkar)

Sementara itu Ahmad Yani dari PPP mengiyakan pendapat rekannya Bambang Soesatyo. Yani menyarankan kelompok-kelompok sipil untuk kembali mengorganisi aksi-aksi yang bisa menekan agar kasus Century bisa selesai.

Redaktur HMINEWS Sunardi Panjaitan menyatakan bahwa biang berlarut-larutnya penyelesaian kasus Centiry adalah karena terbentuknya Sekretariat Gabungan (Setgab). Menurut Sunardi, Setgab adalah biang masalah dari rusaknya sistem demokrasi dan penegakkan hukum di Indonesia karena segala masalah diselesaikan melalui negosiasi-negosiasi politik. [] lara