Curhat SBY bahwa Gajinya Tak Naik Justru Menjijikkan dan Memalukan

HMINEWS- Para analis, aktivis dan publik menilai curhat Presiden SBY soal gajinya yang tak naik sejak 2004  itu justru  menyebalkan, menjijikkan dan memalukan, sebab presiden mendapat banyak fasilitas  negara dan diduga kuat anak-istri/kerabatnya pun mendapatkan fasilitas atau bahkan sabetan atau pemberian, yang rakyat tentu tidak bisa melihat langsung namun yakin  dan tahu akan hal itu.

Bambang Soesatyo, anggota DPR dari Golkar menyatakan, tentunya presiden juga ada fasilitas dan ‘sabetan’ di luar gaji, dimana anak istri dan kerabat bisa menikmati atau merasakan.

Aktivis HAM dan perempuan Fikriyah Rasyidi, peneliti PSIK Indonesia Fahrurozy dan Khalid Zabidi (aktivis 1998 dan alumnus ITB) melihat pernyataan SBY itu membuat mahasiswa dan masyarakat merasa   SBY tak bermutu,  menimbulkan rasa malu dan jijik karena presiden sudah mapan secara ekonomi, mendapat pesangon pensiun kelak Rp20-30 milyar atau berupa rumah di Menteng Jakarta atau tempat lain, pokoknya mendpaat fasilitas negara dan juga kalangan pengusaha swasta. itu kalau mau jujur diakui, tentunya.

”Belum lagi diduga  banyak pengusaha yang memberi bantuan dana atau hadiah kepada keluarga presiden, bisa saja terjadi, Sejak era Orba dan Orla, hal macam itu  sebagai upeti yang mentradisi di negeri ini, dimana tentu tak semua orang bisa melihatnya, namun tahu hal itu, sudah bukan rahasia lagi,” imbuh aktivis prodemokrasi Bob Randilawe.

Artinya, kata Cokro Wibowo  aktivis GMNI, kehidupan presiden dan keluarga sudah kelas menengah yang mapan sehingga curhat soal gajinya yang tak naik, jelas tidak pada tempatnya, itu berlebihan, lebay, sekedar penctraan. Dan para aktivis menilai,  hal itu justru menjijikkan dan memalukan serta menyebalkan.

Apakah presiden masih punya rasa malu, jijik dan sebal macam itu? Publik tidaklah tahu.

Berdasarkan situs resmi SBY yakni www.presidensby.info, gaji Presiden Indonesia adalah Rp 62.497.800 per bulan. Ini merupakan data Januari 2006. Namun, SBY sebenarnya tidak hanya diberi gaji oleh negara. Sebagai pemimpin di negeri ini, ia mendapat dana operasional atau taktis Rp2 miliar per bulannya. Jumlah ini tentu saja tidak bisa dibilang kecil.

Untuk ukuran Presiden, gaji SBY mungkin terbilang kecil. Namun, berdasarkan majalah bergengsi asal Inggris, The Economist, gaji SBY sesungguhnya 28 kali lipat dari pendapatan per kapita rakyat Indonesia. Sedangkan di China, gaji Perdana Menteri Wen Jiabao hanya sekitar 2,5 kali lipat dari pendapatan per kapita penduduknya. Ini merupakan survei The Economist tahun lalu.

Jumat ini,  di Balai Samudera, Kelapa Gading, mendadak cair ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bercerita tentang dirinya yang tak kunjung naik gaji sejak pertama kali menjabat pada 2004.

Dalam acara ini, presiden melakukan penegasan soal dirinya yang tidak pernah berbohong juga diucapkan SBY ketika menjelaskan bahwa kabinetnya bekerja sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

“Misi, agenda, dan prioritas pemerintah 2011 terkuak dalam RKP 2011 dan APBN. Ini bukan ngarang-ngarang, ngambil sana ngambil sini. RKP juga sudah kita kukuhkan dalam Peraturan Presiden,” kata SBY.

Penegasan itu kembali dilontarkan saat membacakan 11 prioritas pembangunan yang salah satu di antaranya penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan masuk prioritas keempat setelah reformasi birokorasi dan tata kelola, pendidikan, serta kesehatan. SBY membantah telah mengeluarkan pernyataan bahwa kemiskinan di Indonesia telah hilang. Menurutnya, kemiskinan telah berkurang secara sistematis meski masih saja ada kantung-kantung kemiskinan.

“Angka kemiskinan 13 persen itu juga besar dari 237 juta rakyat Indonesia. Tentu saja masih ada kantung-kantung kemiskinan. Itu yang kita berikan bantuan langsung tunai bersyarat. Saya tidak pernah mengatakan di negeri kita tidak ada kemiskinan lagi. Masih ada dan jumlah itu masih besar meski menurun secara sistematis,” ujarnya.

Kebiasaan SBY yang tidak membeberkan seluruh fakta secara apa adanya tentunya akan berdampak buruk. Apalagi, ketika itu dilakukan di hadapan para tentara dan aparat penegak hukum seperti Polisi. Masyarakat Indonesia masih menganut sistem patron yang akan mencontoh kebijakan tuannya.

Ibarat pepatah Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga yakni sifat-sifat anak biasanya menurun dari sifat orang tuanya. Dikhawatirkan kebiasaan itu menjadi pembenaran untuk oleh TNI dan Polri untuk tidak mengungkapkan fakta yang sesungguhnya ke pada publik.