Bambang Soesatyo Anggota Badan Anggaran DPR/ Wakil Ketua Umum Kadin

Oleh : Bambang Soesatyo, Anggota Badan Anggaran DPR dan Wakil Ketua Umum Kadin

BERSELANG puluhan jam setelah pemerintah mengumumkan sukses pengelolaan ekonomi negara per 2010, klaim keberhasilan itu langsung dicampakkan rakyat. Ketidakpercayaan diri menyebabkan pemerintah lebih memuja statistik dan mendengar apa kata orang asing, namun takut mengakui kegagalannya menyejahterakan rakyat.

Pertengahan Desember 2010 di Surabaya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam nada bangga melukiskan posisi Indonesia yang di peringkat tiga dalam komunitas G-20, yakni di bawah China dan India. Presiden mengacu pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,8 persen per 2010, sementara China dan India mencatat pertumbuhan di atas 8%.

Awal Januari 2011, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa berupaya menguatkan klaim presiden itu. “Mungkin,(diantara) kita, masih ada yang belum menyadari bahwa kita (Indonesia) adalah negara perekonomian 18 besar di dunia. Kita sudah menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia,” kata Hatta Rajasa.

Argumentasi Hatta itu mengacu pada nilai produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang lebih dari 700 miliar dolar AS. Sekadar diketahui, PDB dipahami sebagai nilai semua barang dan jasa yang diproduksi suatu negara pada periode tertentu. Wajar kalau PDB kita besar, sebab Indonesia pun negara besar dengan total penduduk lebih 230 juta jiwa.

Memperkuat argumentasi tadi, Hatta tak lupa membeberkan indikator makro ekonomi  2010. Antara lain cadangan devisa per Desember 2010 yang 94,7 miliar dolar AS. Nilai ekspor mencapai150 miliar dolar AS dan nilai tukar rupiah yang menguat.

Penilaian itu tentu saja amat bertolak belakang dengan apa yang sedang dihadapi rakyat kebanyakan. Saat Hatta memaparkan penilaian itu, jutaan ibu rumah tangga, bahkan juga para bapak rumah tangga, sedang menggerutu karena nilai tukar uang belanja harian
keluarga-keluarga anjlok akibat kenaikan tajam harga kebutuhan pokok. Ada beberapa keluarga diantaranya tewas akibat mengkonsumsi tiwul karena tak sanggup membeli beras.

Tapi, Hatta tak berhenti berupaya meyakinkan publik. Untuk mendukung argumentasinya tadi, dia lalu mengutip penilaian pihak asing tentang trend ekonomi Indonesia. Misalnya, penilaian World Economic Forum (WEF) dan penilaian The Economist edisi Desember 2010. Pada uraian bertema Global Competitiveness Report, WEF menaikkan peringkat daya saing Indonesia  Menurut WEF, Indonesia telah mencapai peningkatan pola pembangunan ekonomi, dari factor driven economy atau tatanan pembangunan ekonomi berbasis bahan baku, menjadi efficiency driven economy atau tatanan pembangunan ekonomi negara maju yang ditopang efisiensi, daya saing dan pemanfaatan progresif ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan The Economist menyatakan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru yang memiliki perspektif perekonomian yang baik dan karenanya Indonesia diproyeksikan menjadi kekuatan unggulan dunia atau world leading economies dalam beberapa tahun mendatang.

Upaya Hatta itu gagal meyakinkan masyarakat. Survei tentang tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintah mengelola ekonomi negara memperlihatkan tingginya persentase ketidakpuasan publik. Dalam bahasa sederhana, rakyat menolak klaim pemerintah tentang progres pembangunan ekonomi. Hasil survei yang dipublikasikan pekan lalu itu boleh diibaratkan sikap rakyat mencampakan klaim pemerintah.

Menurut saya, penilaian WEF maupun The Economist itu omong kosong belaka. Saya mengajak masyarakat untuk juga mencampakan penilaian itu. Lebih baik selalu bersikap  realistis. Sebab, mereka menjebak dan coba meninabobokan Rakyat Indonesia. Pujian mereka semu. Mereka kepanjangan tangan negara-negara industri kaya. Mereka ingin kita terbuai oleh pujian semu itu, dan berharap bisa terus mendapatkan akses untuk menjadikan Indonesia pasar aneka produk dari negara-negara industri maju.

Mendebat penilaian WEF bahwa Indonesia sudah berstatus efficiency driven economy butuh argumentasi dan data komprehensif. Tetapi, untuk mempermudah pemahaman, kita harus bertanya sudah seberapa jauh perkembangan industri pengolahan yang bisa mewujudkan nilai tambah sumber-sumber alam kita. Indonesia masih ekspor minyak mentah. Tanpa proses nilai tambah sedikit pun, Batubara dari perut bumi langsung diekspor. Kayu-kayu di hutan ditebang dan langsung diekspor. Produk hasil laut seperti ikan, juga tanpa proses nilai tambah, langsung diekspor. Industri manufaktur masih menggantungkan nasibnya pada komponen impor. Akhirnya, kalau penilaian WEF itu benar, mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengandalkan konsumsi masyarakat dalam beberapa tahun terakhir ini?

Kalau kita memercayai begitu saja dan termakan oleh penilaian semu itu, berati kita memang mau dibodoh-bodohi. Kita harus kritis menyikapi pujian maupun cercaan. Dengan bersikap kritis, kita bisa obyektif menilai mana penilaian yang jujur dan tidak jujur.

Jangan Terbuai

Besaran PDB pun tidak merefleksikan kemajuan atau keunggulan.Sebab, PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Jelas bahwa kita merasa tidak pantas dijuluki raksasa ekonomi jika untuk bahan pangan pun Indonesia masih memiliki ketergantungan pada produk impor. Bahkan, dewasa ini,
ketergantungan kita pada bahan pangan impor sangat tinggi. Belanja bahan pangan per tahunnya rata-rata Rp50 triliun lebih untuk impor beras, kedelai, susu, gandum hingga garam.

Lalu,  untuk membuat sejumlah produk manufaktur seperti televisi, kulkas, AC dan mesin cuci, kita masih harus mendatangkan banyak komponen impor. Kandungan komponen impor setiap produk itu terbilang masih sangat besar, antara 20 hingga 40-an persen. Bahkan untuk industri otomotif, persentasenya lebih tinggi lagi.

Beberapa tahun lalu, lebih dari 50 juta unit bisnis UMKM telah teridentifikasi. Jumlah  ini menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya ulet dan militan membangun kemandiriannya. Namun, akses bagi UMKM beradaptasi dengan globalisasi sangat minim. Sejak dasawarsa 80 hingga kini, UMKM masih diselimuti masalah minimnya modal, manajemen lemah, standar mutu hingga keterbatasan mendapat akses pasar.
Akibatnya, dari total unit bisnis UMKM itu, tak sampai 30 persen yang hidup dan kompetitif.

Sementara itu, utilisasi kapasitas terpasang industri manufaktur diperkirakan sudah di bawah 50  persen. Dampak ikutannya adalah  anjloknya  kemampuan sektor riil dan UMKM menyerap angkatan kerja. Hal ini terjadi karena biaya produksi di dalam negeri sangat mahal, menyebabkan produk dalam negeri tidak kompetitif di pasar ekspor maupun pasar dalam negeri. Kalau pemerintah tidak menyediakan energi dengan harga murah dan otoritas moneter tidak mengoreksi suku bunga yang tinggi saat ini, industri manufaktur Indonesia akan mati suri berkepanjangan.

Dengan sedikit ilustrasi ini, jelaslah bahwa perekonomian kita tidak sehebat yang digambarkan Hatta Rajasa, WEF, maupun The Economist. Saya tidak bermaksud merendahkan ke-indonesia-an kita, tetapi saya hanya berniat mengajak masyarakat bersikap realistis, tidak terbuai dan selalu menyadari bahwa pekerjaan rumah kita masih banyak dan semuanya serba berat. Kita memang masih harus bekerja keras.

-Saat ini, kita semua prihatin karena tidak tahu siapa yang bisa menstimulir penurunan harga aneka komoditas kebutuhan pokok. Keprihatinan saya bertambah karena melihat pemerintah begitu memuja data statistik tentang pertumbuhan ekonomi, serta  sangat percaya pada penilaian semu orang asing. Sebaliknya, pemerintah  tidak pernah mau mengakui atau menunjukan simpati kepada rakyat yang merasakan kehidupan setahun terakhir ini benar-benar tidak nyaman karena harga terus melonjak. Ketidaknyamanan ini terasa begitu lama karena lonjakan harga bahan pangan telah berlangsung sejak Januari 2010.

Kalau pemerintah begitu memercayai pendapat orang asing dan tidak mengakui masalah riil yang dihadapi rakyat, itu pertanda pemerintah kurang percaya diri menghadapi rakyatnya sendiri. Rakyat dicekoki dan dipaksa percaya bahwa pendapat orang asinglah yang paling benar, sedangkan keluh kesah  rakyat bukan urusan pemerintah. Cara seperti itu adalah model pencitraan yang salah, karena rakyat Indonesia tak bisa lagi dibodoh-bodohi. Banyak orang mencibir karena upaya pencitraan itu dilihat sebagai modus lari dari tanggungjawab.

Tentang kinerja ekonomi negara, persepsi  presiden dan  para menter, termasuki para ekonom pendukung pemerintah, mungkin dibentuk oleh indikator ekonomi terkini, baik makro maupun mikro. Persepsi saya sederhana saja karena dibentuk oleh  fakta-fakta riel tentang derajat kesejahteraan rakyat terkini, yang tergambar dari data tentang kemiskinan  dan pengangguran, tentang memburuknya  kinerja sektor swasta dalam negeri, termasuk UMKM, hingga ambruknya fondasi ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional.

Jangan samakan tujuan pengelolaan ekonomi negara dengan sebuah ujian akhir. Dalam ujian akhir, kalau Anda mengerjakan soal dengan benar, Anda meraih nilai tinggi, lulus dan persoalan pun selesai. Mengelola ekonomi negara, persoalan tidak otomatis selesai jika statistik pertumbuhan menelurkan angka yang bagus atau tinggi. Angka pertumbuhan yang tinggi itu bermutu atau tidak bermutu?

Tolok ukur kemajuan pembangunan ekonomi harus dicerminkan oleh derajat kesejahteraan  rakyat. Bukan sekadar klaim dengan statistik atau puja puji orang asing.