Apakah Pakistan Perlu Punya Orang seperti Assange?

Huma Yusuf
Karachi, Pakistan/Washington, DC – Sepekan setelah WikiLeaks membuka dokumen-dokumen rahasia belum lama ini, dua organisasi nirlaba menggelar sebuah seminar di Karachi bertajuk, “Kebebasan Informasi: Akses pada Informasi, Menggunakan Kebebasan Informasi untuk Advokasi”. Para peserta diskusi ini menyerukan diterapkannya undang-undang kebebasan informasi di Pakistan secara lebih baik untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Meskipun pilihan waktu seminar ini mungkin merupakan kebetulan semata (bertepatan dengan kehebohan WikiLeaks), acara ini adalah sebuah diskusi tepat selepas skandal “Cablegate”.

Retorika kemarahan tentang keamanan nasional, spionase dan pengkhianatan telah mendominasi reaksi-reaksi yang bermunculan terhadap WikiLeaks. Meski demikian, Amerika Serikat dan komunitas internasional sepatutnya menganggap ini sebagai momen pembelajaran.

Selain banyak berbicara tentang peran jurnalisme dalam kebijakan publik, WikiLeaks juga berbicara tentang hubungan luar negeri AS serta diplomasi. Seperti yang telah banyak dinyatakan sebelumnya; jika sebuah kawat rahasia terbongkar, lantas dimuat pers, kata “pengkhianat” tidak akan diteriakkan. Lagipula, dalam memenuhi peran pers sebagai watchdog atau pengawas , mereka dituntut untuk mempublikasikan hal-hal yang ditutupi pemerintah dari mata publik. Serangan-serangan terhadap WikiLeaks karenanya dapat dianggap sebagai serangan terhadap praktik jurnalisme itu sendiri, dan juga kebebasan pers secara lebih luas.

Atas dasar inilah, 19 profesor dari School of Journalism Columbia University mengirimkan surat terbuka pada Presiden AS Barack Obama, yang meminta agar WikiLeaks tidak dituntut.

Saat kehebohan masih mengiringi peristiwa bocornya kawat-kawat itu, para pejabat pemerintah mau mengakui bahwa skandal WikiLeaks bisa jadi memiliki dampak positif. Publik AS kini punya pengetahuan yang lebih baik tentang kompleksnya hubungan internasional, dan bukti nyata betapa aktif dan berwawasannya para diplomat Amerika.

Pemerintah AS juga punya dorongan untuk memperbaiki keamanan dunia maya dan protokol akses informasinya, dan dengan begitu, berjalan seiring dengan kemajuan teknologi di era daring ini. Ini bisa membuat informasi rahasia lebih aman di masa depan.

Dalam semangat yang sama, tanggapan-tanggapan terukur dari pemerintah-pemerintah terkait terhadap penyingkapan dokumen ini semestinya dilihat sebagai peluang untuk menegaskan kembali komitmen internasional pada kebebasan pers.

Bulan lalu, pengumuman bahwa Washington akan menggelar Hari Kebebasan Pers Dunia pada 2011 – yang muncul saat Departemen Keadilan AS memikirkan cara-cara untuk menuntut pendiri WikiLeaks, Julian Assange – membuat banyak bloger Amerika menuduh pemerintah bertindak munafik. Sepanjang sejarah, berbagai pemerintahan telah menggunakan argumen keamanan dan kepentingan nasional untuk menyensor pers dan memiskinkan informasi publik. “Cablegate” tidak semestinya dibiarkan menjadi satu contoh lain kecenderungan yang mengganggu ini. Sebaliknya, demi transparansi dan akuntabilitas, pemerintah dan media seharusnya menggarisbawahi fakta-fakta tertentu yang telah luput dari kecamuk seputar penyingkapan dokumen rahasia tersebut. Pertama, WikiLeaks tidak membocorkan kawat diplomatik; WikiLeaks hanya mempublikasikan informasi yang bocor – ini praktik yang rutin bagi para jurnalis dan karenanya tidak semestinya dikriminalkan.

Selain itu, WikiLeaks berbagi kawat ke berbagai surat kabar kenamaan seperti The New York TimesThe Guardian, dan Der Spiegel. Bicara di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Washington DC Desember lalu, Scott Shane, koresponden keamanan nasional The New York Times, menerangkan bahwa koran-koran ini secara hati-hati menyisir lebih dari 250.000 kawat, berkonsultasi pada Departemen Luar Negeri AS tentang mana yang bisa dimuat, menyensor nama-nama dan detil-detil yang bisa membahayakan nyawa atau merusak kesepakatan diplomatik, dan bahkan meredaksikan ulang kawat-kawat yang bisa mengancam keamanan nasional. Dengan demikian, pembeberan rahasia itu adalah bukti akan tanggung jawab, profesionalisme dan etika jurnalisme, yang bertujuan menyeimbangkan kebutuhan akan keamanan nasional dengan hak warganegara untuk mengetahui apa yang pemerintah lakukan.

Aspek WikiLeaks inilah yang pemerintah-pemerintah di luar negeri seperti Pakistan perlu perhatikan. Dalam pengungkapan dokumen rahasia itu terdapat pelajaran penting tentang nilai instrinsik jurnalisme untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan kebijakan pemerintah yang koheren.

Ironisnya, sementara sebagian orang tengah meratapi matinya kerahasiaan selepas WikiLeaks, sebuah berita mengenai “dana rahasia” sebesar hampir 7 juta dollar yang dikelola Kementerian Informasi dan Penyiaran justru mengguncang Pakistan. Meskipun kementerian menolak untuk mengatakan untuk apa dana itu digunakan, para politisi oposisi menuding uang itu telah digunakan untuk memanipulasi opini publik dengan menggaji para jurnalis dan – dalam bahasa anggota Majelis Nasional dari Liga Muslim Pakistan-Q, Riaz Pirzada – “membeli nurani” orang-orang yang bisa menciptakan masalah bagi pemerintah.

Jelas, tokoh seperti Assange perlu muncul dari kalangan publik Pakistan untuk mendorong hak warganegara atas informasi dan mendorong kebebasan pers setempat. Faktanya, kebebasan informasi meningkatkan pemerintahan karena kebebasan informasi membuat birokrasi dan pembuatan kebijakan lebih transparan, dan membuat para pejabat pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan mereka.

Jika satu-satunya alasan hanyalah untuk memberikan peringatan, serta sebagai bentuk dukungan akan pemerintahan yang lebih baik di negara-negara yang demokrasi yang baru tumbuh, khususnya Pakistan, tidak semestinya pemerintah AS melarang WikiLeaks.

###

* Huma Yusuf ialah seorang jurnalis dan peneliti dari Karachi. Ia kini menjadi Sarjana Pakistan di Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews).