HMINEWS-  Tindakan pemerintah melakukan pelarangan buku mendapat perlawanan dari berbagai elemen masyarakat sipil seperti HMI-MPO, Institut Sejarah Sosial, dan lain-lain. Mereka mengajukan kasus ini untuk ditinjau secara hukum oleh Mahkamah Konstiusi, di saat yang sama pihak lain mengkampanyekan anti-pelarangan buku.

Sebagaimana diketahui, dipenghujung tahun 2009 pemerintah melarang sejumlah buku karena dianggap membahayakan ketertiban publik. Larangan ini didasarkan pada peraturan yang sudah tidak relevan lagi (UU No. 4/PNPS/1963) mengenai barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban publik. Perlawanan oleh elemen-elemen sipil tersebut menuai hasilnya dengan dicabutnya UU No. 4/PNPS/1963 mengenai pelarangan buku oleh Mahkamah Konstitusi pada menjelang penghujung tahun 2010.

Pemantau Regulasi & Regulator Media (PR2media), sebuah LSM yang bergerak di bidang demokratisasi media menangkap fenomena perlawanan tersebut dengan melakukan penelitian yang akhirnya mewujud dalam sebuah buku. Penelitian dilakukan atas pihak-pihak yang berhubungan dengan pelarangan buku, termasuk pembuat peraturan, pemerintah (dalam hal ini Kejaksaan Agung dan Departmen Pendidikan Nasional), penulis, penerbit, distributor dan toko buku, pengamat media, aktivis hukum, dan kelompok masyarakat sipil atau komunitas lainnya.

Mengenai bagaimana perlawanan yang dilakukan oleh HMI-MPO, Institut Sejarah Sosial, dan melibatkan beberapa penulis seperti Darmawan, Muhidin M Dahlan, dll dituangkan dalam satu bab khusus di bab V: Advokasi dan Perlawanan Terhadap Pelarangan Buku (halaman 143-173). Dalam bab tersebut dikisahkan bagaimana perjuangan melawan pelarangan oleh pemerintah serta perdebatan yang terjadi diantara kaum intelektual sendiri. Misalnya bagaimana perdebatan antara ketua HMI-MPO dengan para alumninya yang mendukung pelarangan buku, dikisahkan secara detail dalam bab tersebut.

Fakta menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan tindakan yang tidak demokratis dengan melakukan pelarangan buku melalui proses-proses yang tidak sah, termasuk tidak adanya surat pemberitahuan tertulis kepada penerbit dan/atau penulis buku yang dilarang tersebut. Penghapusan UU No.4/PNPS/1963 harus diikuti dengan penghapusan dasar-dasar hukum bagi pelarangan buku lainnya yang tidak lagi sesuai.

Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, bisa mendapatkannya di toko-toko buku besar. Namun jika Anda enggan untuk mencari buku ini dalam bentuk cetakan, Anda juga bisa mendapatkannya dalam versi e-book di website milik Friedrich-Ebert-Stiftung (http://www.fes.or.id). Atau bisa juga langsung diunduh melalui link ini http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/07640.pdf

Judul    : Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi

Penulis : Tim Peneliti pr2media bekerja sama dengan Friedrich-Ebert-Stiftung

ISBN     :  9789798981067

Harga   : Bisa didapatkan secara gratis di kantor Friedrich-Ebert-Stiftung, Jakarta