Muhammadiyah dalam Gejolak Politik

Dalam jejak historisnya, Muhammadiyah kerap terjebak dalam kalkulasi politik yang tidak sehat, sehingga persyarikatan terjebak dalam untung-rugi kekuasaan, bukan pada persoalan keummatan. Tarikan politik kekuasaan memang tidak mudah dilalui, karena syahwat politik bukan sekedar melekat dalam diri persyarikatan sendiri, tetapi juga dalam diri para fungsionaris Muhammadiyah.

Dalam konteks dinamika politik inilah, Syarifuddin Jurdi menyuguhkan buku bertajuk “Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006”. Penulis menyuguhkan analisis ihwal dinamika politik Muhammadiyah yang berkembang sejak lahirnya Orde Baru dan orde reformasi. Tatkala Orde Baru lahir, Muhammadiyah ikut serta dalam jebakan politik, karena sebelumnya, yakni setelah kemerdekaan sampai runtuhnya orde lama, Muhammadiyah terlibat aktif dalam gerakan politik yang dijalankan Partai Masyumi. Beberapa kali kader Muhammadiyah menduduki jabatan penting dalam organisasi Masyumi.

Ketika orde baru lahir, lewat Masyumi lah Muhammadiyah menyalurkan aspirasi politiknya. Kader-kader Muhammadiyah banyak terlibat dalam lembaga legislative dan lembaga eksekutif. Banyaknya kader Muhammadiyah yang terlibat aktif ini justru menjadikan energi persyarikatan banyak terkuras dengan berbagai lobi politik dan kekuasaan. Karena itu, I’tikad menjalankan roga organsiasi pengelami pergeseran. Cita-cita pendiri Muhammadiyah untuk terus melakukan amar ma’ruf nahi munkar banyak tertelantarkan.

Karena itulah, pada Muktamar di Makassar tahun 1971, Muhammadiyah memutuskan untuk kembali ke khittah 1912. Kembali kepada jati diri yang dicetuskan para pendiri inilah yang menjadi momentum strategis Muhammadiyah untuk menjaga netralitas politiknya. Kembli kapada Khittahnya menjadikan Muhammadiyah semakin solid dalam mengembangkan dakwah dan pendidikannya. Terbukti Muhammadiyah akhirnya mendirikan berbagai rumah sakit, sekolah, dan perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Muhammadiyah semakin maksimal menjalan peran profetiknya tersebut karena kader-kader Muhammadiyah menumpahkan segala keseriusan dan kesungguhannya dalam membesarkan organisasi dan mengandikan diri kepada umat.

Solidnya kekuatan Muhammadiyah ini menjadikannya semakin seksi dan berkembang. Politik keummatan yang dijalankan pasca Khittah di Makassar menjadikan gerak politiknya selalu memberikan oase ketenangan dan ketentraman buat ummat. Karena pengurus organisasi juga semakin ramah dan murah hati dalam mendakwahkan ajaran agama kepada umat, tanpa dibarengi dengan berbagai intrik politik yang membingungkan umat. Pengalaman semasa demokrasi terpimpin menjadi pelajaran penting Muhammadiyah untuk membangun politik keummatan yang bervisi kemanfaatan dan kemajuan umat Islam.

Sayang, netralitas ini agak terganggu tatkala elite Muhammadiyah yang diprakarsai Prof Amien Rais, Ketua PP Muhammadiyah saat itu, pada era reformasi (tahun 1998) mendirikan partai politik yang bernama Partai Amanat Nasional (PAN). Walaupun PAN tak ada kaitan organisasional dengan Muhammadiyah, tetapi fakta politik tak disanggah bahwa PAN lahir dari rahim Muhammadiyah.  Karena tarikan politik era reformasi itulah, Muhammadiyah kembali banyak terjebak dengan agenda politik. Tenaga organisasional banyak digunakan untuk perjuangan politik praktis, sehingga tidak sedikit program kerja organisasi yang tertambat dan tersandera agenda politik. Ini tak lain karena Amien Ras merupakan tokoh sentral dalam reformasi, sehingga gerak langkahnya menjadi isu politik yang disorot banyak pihak, dan memang akhirnya menjadikan Amien Rais sebagai Ketua MPR RI era reformasi.

Walaupun demikian, tidak lama itu berlangsung, karena Muhammadiyah terus meningkatkan perjuangan kulturalnya seraya menjauh dari hiruk-pikuk politik kekuasaan. Buya Syafi’I Ma’arif yang menggantikan Amien Rais menggerakkan kembali gerakan cultural Muhammadiyah disertai dengan pengembangan kekuatan intelektual. Kekuatan kultural mendapat perhatian serius Buya Syafi’I, karena dakwah kepada umat tidak hanya dilakukan di perkotaan saja, tetapi juga harus menyentuh berbagai daerah pedesaan. Karena watak desa yang kuat dimensi kulturalnya, maka Muhamamdiyah menjadikan momentum kembali kepada dakwah cultural, sehingga Muhammadiyah bisa menjadi ramah dan menetramkan seluruh elemen bangsa, khususnya mereka di berbagai pelosok pedessan.

Di samping itu, Syafi’i Ma’arif selalu menegaskan sikap netral politik dengan tidak mengaitkan diri dengan partai politik tertentu, sehingga seratus tahun umurnya kini, Muhammadiyah merupakan salah satu gerakan Islam yang tidak pernah menjadi partai politik. Pengalaman politik dengan Masyumi yang tidak mulus dan berbagai situasi yang menyebabkan partai politik menjadi tidak berdaya, inilah yang memberi bobot Muhammadiyah. Oleh sebab itu Muhammadiyah yang telah menyatu dengan denyut nadi bangsa ini dengan filsafat sosialnya yang telah teruji tidak akan pernah putus asa dan patah harapan. Bangsa ini adalah milik kita semua. Kita tidak akan lari meninggalkan bangsa yang sedang dililit banyak masalah ini.

Netralitas inilah, bagi penulis buku ini, yang harus kembali ditegaskan Muhammadiyah  Tugas besar menjadi tulang punggung bangsa masih menghadang, makanya Muhammadiyah jangan terpelesat dalam kubangan politik yang menjatuhkan diri Muhammadiyah  di masa depan.

___________________________________

Judul                : Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006

Penulis             : Syarifuddin Jurdi

Peresensi        : Siti Muyassarotul Hafidzoh (Peneliti Center for Developing Islamic Education (CDIE) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Pengantar        : Prof. Ahmad Syafi’I Ma’arif

Penerbit           : Pustaka Pelajar Yogyakarta

Cetakan           : I, April 2010

Tebal               : 520 halama