Bambang Soesatyo Anggota Komisi III DPR/ Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

Oleh : Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR/Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

FAKTA dan pengalaman membuktikan instruksi presiden berkait penegakan hukum tidak pernah efektif. Maka, sangat kecil kemungkinan 12 instruksi presiden untuk menuntaskan Kasus Gayus Tambunan bisa mengungkap tuntas jaringan mafia pajak.

Alasan utamanya, mafia pajak itu lahir dari rahim, dan tumbuh berkembang di tubuh birokrasi negara. Tidak dari mana pun. Aturan main atau tradisi, perluasan jaringannya, kaderisasi, sampai dengan distribusi manfaatnya dirancang dan dietapkan oleh oknum birokrat yang dipercaya mengutip dan mengelola pajak negara. Jadi,  jangan pernah beramsumsi bahwa jaringan mafia pajak hanya eksis di lingkungan Ditjen Pajak dan para bos mereka di Kementerian Keuangan. Jaringannya sudah melebar ke mana-mana, terus ke atas, ke samping dan ke bawah. Gayus adalah produk kaderisasi mafia pajak.

Mengapa mafia pajak selama ini sulit terungkap? Karena ketaatan anggota mafia pada aturan main dan tradisi mereka. Dalam tradisi para koruptor di Indonesia, hasil curian tak boleh dimakan sendiri, saling melindungi, bawahan yang bermain sedangkan atasan terima bersih. Dan, tentu saja, jangan berkhianat. Tradisi ini pun diadopsi mafia pajak dan anggota jaringannya.

Bagaimana manfaat hasil pajak curian itu didistribusikan? Anggota mafia pajak eselon bawah hanya menikmati bagi hasil, dan dengan itu mereka boleh menerapkan pola hidup mewah yang jauh di atas standar rata-rata pegawai negeri sipil (PNS), Lihat Gayus; eselon tiga tapi gaya hidupnya bak pengusaha yang selalu mendapat untung besar dengan isi deposito puluhan miliar rupiah.

Namun, Gayus tahu bahwa dia harus mengamankan modus pencuriannya. Maka dia harus berbagi dengan rekan di kiri kanannya maupun yang berada di bawahnya.

Cara para atasan Gayus memanfaatkan bagi hasil itu sedikit berbeda. Mereka memang menjadi PNS kaya raya, namun ada tuntutan pada mereka untuk mengamankan posisi dan jabatan. Bahkan makin ke atas, makin ambisius, yaitu promosi jabatan atau karier yang lebih tinggi. Otomatis, hasil curian pajak itu disetor lagi ke eselon-eselon yang lebih tinggi hingga ke kementerian Keuangan dan di atasnya.

Jumlah setoran oknum Ditjen pajak itu tidaklah kecil. Logikanya, eselon di atas patut mempertanyakan sumber uang setoran, karena sama sekali tak sepadan dengan gaji dan jabatan mereka. Tetapi, demi kenikmatan, sumber uang setoran tak perlu dipertanyakan. Prinsipnya, saling pengertian atau tahu sama tahu. Penerima setoran pada eselon tertinggi akan menggunakan penerimaan bagi hasil curian pajak itu untuk membiayai ambisi politiknya.

Kalau struktur jaringan dan tradisinya saja sudah seperti itu, mungkinkah ada institusi negara yang powerfull sekalipun bisa mendapatkan akses utuh tanpa reserve untuk memberangus mafia pajak? Kita semua beralasan untuk pesimis. Hanya arus tekanan publik yang kuat bisa menjadi faktor kekuatan dan pendorong gerakan memberangus mafia pajak.

Dalam Dupliknya, Gayus berpendapat bahwa mantas atasannya, Darmin Nasution, eks Dirjen Pajak yang kini menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI), mestinya juga menjadi terdakwa. Sebab, menurut Gayus dalam Dupliknya,penanganan keberatan PT Surya Alam Tunggal (SALT) merupakan pekerjaan tim dan sesuai prosedur, karena semua atas persetujuan seluruh pihak hingga petinggi Dirjen Pajak, termasuk Darmin Nasution. Maka, dalam kasus SALT, tidak hanya dirinya yang didakwa melainkan juga Johny Marihot Tobing, Bambang Heru Ismiarso dan Darmin Nasution.

Pendapat Gayus masuk akal, sebab pangkatnya hanya eselon III yang tak mungkin bisa memberi pernyataan hingga membuat keputusan final. Gayus barangkali hanya menghitung, sedangkan dasar-dasar pertimbangan untuk menolak atau menyetujui keberatan itu dirumuskan oleh para atasannya. Berdasarkan jumlah, Putusan finalnya mungkin tetap  menjadi kewenangan Dirjen Pajak.

Kalau kemudian kebijakan pajak terhadap PT SALT itu bermasalah, tidak masuk akal jika hanya Gayus yang dimintai pertanggungjawabannya. Sebab, di Ditjen Pajak, bahkan pada level Negara Republik Indonesia sekali pun , tidak berlaku aturan The King (atasan) can do no wrong.

Desakan Publik

Bagaimana mekanismenya jika pemerintah harus membuat keputusan final untuk restitusi pajak sampai trilyunan rupiah? Seorang Dirjen Pajak sekalipun pasti tak mau atau tak berani membuat keputusan final. Dia pasti akan berkonsultasi atau sekadar memberi rekomendasi pada atasannya, menteri keuangan. Kalau jumlah restitusinya sudah sangat besar, Menteri keuangan pun pasti tak mau gegabah membuat keputusan sendiri. Setidaknya, dia akan konsultasi atau melapor kepada atasannya, presiden. Proses penyelamatan Bank Century saja harus dilaporkan atau sepengetahuan Presiden. Apalagi mengambil trlyunan rupiah dari kas negara untuk dibayarkan begitu saja kepada pihak di luar unsur negara.

Pada era kepemimpinannya di Ditjen Pajak, Darmin pernah mengabulkan permintaan restitusi pajak Rp 7,2 trilyun rupiah. Restitusi sejumlah itu diminta oleh  PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT Multimas Nabati Asahan (MNA) milik Wilmar Group. Mayoritas atau 96 persen saham WNI-MNA dikuasai Tradesound Investment Ltd yang beralamat di PO BOX 71, Craigmuir Chamber Road Town, Tortola, British Virgin Island.

Kasus ini diawali dengan pernyataan Ditjen Pajak bahwa WNI – MNA sebagai Wajib Pajak Patuh per Januari 2009. Setelah pernyataan itu, terjadi lonjakan nilai pengajuan restitusi PPN. Per 2009, restitusi PPN yang diminta WNI Rp 2,232 triliun, dan sudah dicairkan Rp1,093 triliun. MNA mengajukan Rp 1,162 triliun dan dicairkan Rp 484,05 miliar. Klaim restituasi yang belum dibayarkan diajukan lagi. Maka, sepanjang periode September 2009 – Februari 2010, WNI mengajukan resititusi Rp 1,597 triliun dan MNA meminta Rp 808,5 miliar

Belakangan, KPP Besar Dua mengendus dugaan pidana dalam pengajuan restitusi WNI-MNA. Ada indikasi direksi WNI – MNA  merekayasa laporan transaksi jual-beli demi mendapat restitusi. Pada Oktober dan November 2009, Kepala KPP Besar Dua Mohammad Isnaeni mengajukan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (penyelidikan) atas dugaan tindak pidana oleh WNI dan MNA.Tetapi usul ini tidak digubris Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Pontas Pane maupun Dirjen Pajak M. Tjiptardjo.

Saat mendalami kasus ini, Panja Pengawasan Pajak Komisi III DPR sempat memanggil Darmin, tetapi Dia mangkir dengan alasan sakit.  Padahal, peran Darmin dan Mantan Dirjen Pajak Tjiptardjo sangat signifikan dalam memenuhi permintaan restitusi dari WNI- MNA. Tjiptardjo yang saat itu menjabat Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak, dan penggantinya, Pontas Pane,  terbukti tidak menerapkan tindakan sebagaimana diamanatkan oleh kewenangan dan jabatan mereka.

Kalau saja ada kemauan politik dari presiden untuk mengungkap kasus restitusi yang satu ini, penegak hukum sudah barang tentu harus mendengar keterangan dari mantan atasan Darmin, yakni mantan menteri keuangan Sri Mulyani.

Berdasarkan struktur dan tradisi mafia pajak itu, kita memang layak untuk pesimistis bahwa organisasi pencuri pajak ini bisa diperangi dalam jangka dekat ini. Apalagi, dari 12 instruksi itu, presiden tidak menyinggung urgensi penyelidikan oleh sebuah tim independen. Karena penanganan semua instruksi itu oleh institusi negara yang sedang mengalami krisis kepercayaan dari publik, efektivitas 12 instruksi memang layak diragukan. Kita ingat bahwa Instruksi presiden tentang penyelesaian kasus Bibit-Chandra tidak dilaksanakan. Lalu, Instruksi presiden sebelumnya agar kasus Gayus tuntas dalam temp 60 hari pun tidak efektif. Apa alasannya bagi kita untuk yakin bahwa 12 instruksi terbaru itu akan efektif? Jangan-jangan, yang lebih mengemuka politisasi lagi.

Saya tidak berniat provokatif. Tetapi saya yakin bahwa tekanan publik yang kuat akan mampu mendorong presiden lebih tegas dan berani memerangi mafia pajak. Karena itu, kita jangan berhenti menggunakan hak menyatakan pendapat  pasca para tokoh agama mengecam pemerintah.

Mari bersama Selamatkan Pajak Negara.