Bambang Soesatyo

Oleh: Bambang Soesatyo

HMINEWS- Korupsi justru makin merajalela ketika negara menyatakan perang dan mengerahkan “mesin” perang bernama KPK. Penyebabnya, bukan hanya karena strategi pemberantasan korupsi yang belum efektif, tapi juga sikap inkonsistensi pemerintah dan institusi penegak hukum. Inkonsistens itu terbaca jelas pada beberapa kasus.

Pertama, dalam kasus Cicak versus Buaya, sikap pemerintah yang serba abu-abu menyebabkan status hukum Bibit-Chandra terkatung-katung cukup lama. Publik sampai pada kesimpulan bahwa pemerintah inkonsisten dalam memerangi korupsi karena membiarkan KPK dilumpuhkan.

Kedua, pada skandal Bank Century, inkonsistensi itu demikian mencolok. Pemerintah tidak menunjukkan kepedulian, sementara institusi penegak hukum sama-sama enggan. Bahkan terkesan takut, untuk menindaklanjuti proses hukum skandal itu. Mungkin karena ada indikasi skandal ini melibatkan nama sejumlah orang kuat. Padahal sudah menjadi keputusan DPR.

Ketiga, vonis ringan atau vonis bebas dalam persidangan sejumlah tersangka koruptor pun tak hanya megecewakan publik, tetapi juga melahirkan tafsir lain. Begitu juga pada masalah kebijakan obral remisi terhadap para terpidana korupsi. Apa pun argumentasi pemerintah maupun penegak hukum, vonis ringan dan remisi untuk para koruptor dilihat sebagai inkonsistensi dalam memberantas korupsi negara ini.

Keempat, ketika seorang whistleblower berpangkat jenderal justru dijadikan tersangka, inkonsistensi pemberantasan korupsi di Indonesia ibarat sosok orang dewasa tanpa busana. Ketelanjangannya tak terbantahkan.

Kelima, inkonsistensi itu kini malah mengundang tawa, ketika baik Presiden maupun semua institusi penegak hukum memberi perhatian ekstra pada kasus Gayus. Namun ujung-ujungnya juga tidak jelas.

Bagaimanapun pemberantasan korupsi tidak sepenuhnya ada dalam kewenangan KPK, tetapi juga ditentukan oleh kehendak atau political will pemerintah. Mendirikan 100 KPK sekalipun tak akan bisa mengubur korupsi di Indonesia, kalau perilaku pemerintah tetap seperti saat ini.

_____________________________________

*) Anggota Komisi III DPR RI