Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Oleh : Suhartono, Nur Hidayati, dan J Osdar

Kamis (16/12/2010) malam di Nusa Dua, Bali, di sela-sela kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, dan Juru Bicara Presiden Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah secara tidak formal berbincang-bincang tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan penampilan Istana yang berkaitan dengan berbagai masalah di Indonesia selama tahun 2010 ini.

Jumat (17/12/2010), Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi Jusuf ikut bergabung dalam pembicaraan santai ini.

Jumat pagi di ruang kerja Sekretaris Kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan dan Sekretariat Negara, Dipo Alam, Daniel Sparringa, dan Jusuf mengadakan pembicaraan evaluasi lagi tentang sebagian wajah istana menghadapi sejumlah masalah.

Selain itu, wartawan Kompas juga mengadakan wawancara tersendiri dengan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Julian, dan Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat.

Pembicaraan dan wawancara ini merupakan sebagian suara Istana mengenai berbagai masalah yang dihadapinya tahun 2010. Sebagian hasil pembicaraan dan wawancara ini menjadi evaluasi Istana tahun ini.

Selain Presiden sendiri yang tampil di depan publik, sepuluh staf khususnya juga punya peran penting memberi warna pada Istana selama tahun ini. Menghadapi hujan kritik, kecaman, cemooh, dan caci-maki terhadap istana tahun ini, mereka bagaikan The Ten Musketeers. “Pak Dipo adalah dirijen dari pasukan ini,” ujar Jusuf.

Menghadapi berbagai kritik, kecaman, dan cemooh dari luar, para staf khusus setuju apabila suasana ini adalah bagian dari tanda bahwa tuntutan demokratisasi Indonesia pada awal perjuangan reformasi akhir tahun 1990-an benar-benar dilaksanakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mengenai masalah Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta, Dipo Alam mengatakan, “Apa yang dilakukan pemerintah tak lain kecuali untuk mengawal konstitusi.” Daniel Sparringa mengatakan, “Kalau Presiden bicara soal ini, karena RUU Keistimewaan ini sudah jatuh tempo untuk dibahas dan diajukan ke DPR.”

Seperti yang dikatakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Daniel Sparringa, dan Julian Aldrin, saat ini RUUK Yogyakarta baru diserahkan ke DPR. “Kami bersikap RUU Keistimewaan ini sudah kami serahkan ke DPR. Diterima atau tidak adalah masalah di DPR. Yang penting pemerintah telah melakukan sesuatu tentang ini dan ini akan dicatat sejarah,” ujar Daniel.

Mengenai tuduhan bahwa SBY lebih banyak melakukan politik pencitraan, Daniel mengatakan, “Justru SBY tidak pandai bersolek dan menciptakan panggung politik untuk pencitraan itu. Daniel mengatakan, banyak kecaman terhadap SBY lebih bersifat personal dan emosional dan tidak ke arah kebijakan.”

Apabila pada awal tahun ini serangan soal kasus Bank Century merebak dan menyerbu Istana, maka Dipo Alam mengatakan, “Sebenarnya kami tidak khawatir tentang hal ini. Silakan hal itu dibuka selebar-lebarnya. Kami tak akan mungkin menekan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan rekayasa.”

Mengenai masalah Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, terutama di Arab Saudi dan Malaysia, Dipo Alam mengatakan, “Justru Presiden sudah sejak awal telah memberi perhatian tentang ini dengan membicarakan dengan Pemerintah Arab Saudi dan Malaysia.”

Bagi Dipo Alam, apa yang telah dilakukan SBY di bidang politik, ekonomi, hukum, dan lainlainnya telah membuat Indonesia dibanggakan berbagai pihak di dunia internasional. Menurut Dipo, pidato-pidato SBY cukup luar biasa dan runtut.

Jusuf mengatakan, SBY telah berhasil membangun ekonomi, kesejahteraan, keamanan, dan martabat bangsa ini.

Soal staf khusus presiden, Dipo Alam yang bertugas sebagai koordinatornya mengatakan, “Staf khusus ini bukan juru bisik seperti di masa lalu.” Menurut Dipo, setiap staf khusus bisa memberi penjelasan tentang kebijakan Istana sesuai bidangnnya. Akan tetapi, batasan ini tidak terlalu kaku.

Sejumlah staf Presiden adalah Daniel Sparringa, Jusuf, Julian Aldrin Pasha, Teuku Faizasyah, Heru Lelono (Bidang Informasi), Agus Purnomo (Bidang Perubahan Iklim), Andi Arief (Bidang Bencana Alam), Sardan Marbun (Bidang Komunikasi Sosial), Velix Wanggai (Bidang Otonomi Daerah), Ahmad Yani Basuki (Bidang Publikasi), dan Denny Indrayana (Bidang Hukum).

Julian Aldrin Pasha dan Teuku Faizasyah hampir tiap saat tampil di publik karena selalu menyampaikan pernyataan Presiden. Selain kedua orang ini, yang andal tampil adalah Daniel Sparringa yang punya keahlian menulis artikel dan Jusuf yang pandai melobi orang. Penampilan Istana selama 2010 ini sebagian banyak diwarnai aksi mereka. Ke depan aksi mereka kemungkinan masih akan tampil.

Dipo Alam mengatakan, memang komunikasi antara Istana dan dunia pers masih perlu perbaikan pada masa mendatang. Inilah suara Istana dari para staf khusus dan koordinatornya, Dipo Alam.

Belum selesai

Adapun suara Presiden Yudhoyono tentang pengelolaan negeri ini ia sampaikan saat pidato kenegaraannya di depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, 16 Agustus 2010. Presiden menyatakan, pekerjaan besarnya mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran rakyat

Indonesia masih belum selesai.

Hingga kini, diakuinya, masalah bangsa belum berkurang, tetapi justru berkembang dan semakin kompleks. Namun, meski demikian, Presiden menegaskan, banyak capaian dan prestasi yang dinilainya sangat membesarkan hati. Di antaranya soal kemajuan demokrasi, penanganan konflik, pemberantasan korupsi, dan penanganan ekonomi yang semakin baik.

Apa yang disebutnya “Reformasi Gelombang Pertama”, pascareformasi 1998-2009 juga banyak mengalami hambatan sekaligus juga kekurangan. Namun, juga masih menyisakan sejumlah persoalan dalam tahapan konsolidasi demokrasi, desentralisasi, dan reformasi birokrasi.

Menteri Sekretariat Negara Sudi Silalahi saat ditanya Kompas, Sabtu malam, mengakui masih adanya hambatan terutama dalam koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi, antara pemerintah pusat sendiri, dan di antara pemerintah pusat dengan daerah. Namun, Presiden Yudhoyono terus berupaya memperbaiki dan meningkatkannya.

Ada harapan, ada tantangan, dan juga persoalan. Presiden tidak henti-hentinya mengingatkan para menteri untuk terus meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam kinerja kabinet maupun dengan kepala daerah. “Hal itu karena memang diakui, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi antarpusat dan juga antara pusat dan daerah,” tandas Sudi.

Menurut Sudi, upaya meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi para kabinet dilakukan Presiden dengan menggelar rapat kerja yang sudah tiga kali dilakukan sejak dilakukan di Istana Kepresidenan Cipanas, Jawa Barat, pada Februari tahun ini. Rapat kerja ini pertama kali digelar Presiden dengan mengundang para gubernur se-Indonesia.

Rapat kerja kedua dilanjutkan di Istana Kepresidenan Tampaksiring, Gianyar, Bali, April 2010. Peserta rapat diperluas dengan pimpinan DPRD dan para ekonom. Rapat kerja ketiga pemerintah dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, yang melibatkan Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional Agustus 2010.

Julian Aldrin Pasha menegaskan, sejumlah capaian memang telah dilampaui dalam setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono ini. Akan tetapi, masih ada persoalan yang masih harus ditangani dalam waktu empat tahun mendatang lagi. “Mulai dari masalah efisiensi, penghematan anggaran, konektivitas antarpulau agar satu daerah dengan daerah tidak terjadi kesenjangan harga dan ekonomi,” tutur Julian.

Untuk mengurai kemacetan dan hambatan birokrasi, Wapres Boediono ditugaskan memimpin Ketua Komite Reformasi Birokrasi. Rencana induknya sudah diselesaikan dan tinggal dilaksanakan. Tak mudah bagi Wapres mengurai reformasi birokrasi yang puluhan tahun dinilai “terkontaminasi” dan dipolitisasi. Namun, kehendak yang bulat untuk mendobrak kemacetan birokrasi tak lagi berhenti meskipun dibayang-bayangi tembok yang kuat.

Namun, kinerja para menteri memang belum semuanya baik. Menurut Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto, masih ada menteri yang rapotnya merah dan harus diperbaiki.(sumber : Kompas Cetak)