Pro Kontra Keistimewaan, Warga Yogya Desak SBY Harus Minta Maaf

HMINEWS- Ketua Paguyuban Dukuh Semar Sembago, Sukiman Hadiwiyoyo mengatakan, pernyataan SBY soal monarki di Yogyakarta adalah tidak benar karena pada kenyataannya sistem kerajaan hanya berlangsung di Keraton. Sedangkan, pemerintahannya berjalan umum seperti provinsi lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Oleh karena itu, SBY harus mencabut pernyataan itu,” kata Sukiman Rabu (1/12/2010).

Sukiman menegaskan, sampai saat ini masyarakat Yogyakarta masih menginginkan agar gubernur dan wakil gubernur dipilih melalui penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX.

“Sampai kapan pun kami akan menolak draf undang-undang yang tidak sesuai aspirasi rakyat,” katanya. “Tidak akan ada pemilihan langsung maupun pemilihan oleh DPRD,” tegasnya lagi.

Atas nama masyarakat Yogya, Sukiman juga mengingatkan agar pemerintah pusat tidak memaksakan kehendak yang justru bertentangan dengan demokrasi. Pemaksaan hanya akan berujung pada kebuntuan karena bisa saja masyarakat DIY menolak pemilihan langsung.[]okz/dni