Bambang Soesatyo

HMINEWS- Pemerintah diminta tidak menyesali anggaran subsidi yang diberikan kepada rakyat berapapun besarnya. Demikian ditegaskan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bambang Soesatyo.

“Jangan pernah sekalipun menyesali besarnya anggaran subsidi bagi kepentingan pembangunan ekonomi rakyat. Sebab subsidi bukan kebijakan haram,” kata Bambang, Minggu (12/12/2010).

Menurut anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Golkar ini, sah-sah saja pemerintah menerapkan politik subsidi, sebab itu opsi yang halal.

“Demi ketahanan ekonomi negara, siapa pun yang coba mengharamkan politik subsidi di Indonesia tak perlu didengar,” ujarnya.

Yang terpenting, tutur Bambang, subsidi yang diberikan, berapapun besarnya, bisa tepat sasaran dan tepat guna.

Dalam pengamatan Wakil Bendahara Umum Partai Golkar ini, anggaran belanja subsidi pada 2010 diperkirakan melonjak sampai 104 persen. Angka ini nampak mengejutkan, sebab APBN-P 2010 hanya mengalokasikan belanja subsidi Rp 201,8 triliun.

“Akibat subsidi pupuk, benih dan bunga kredit, realisasi belanja subsidi hingga akhir tahun ini diperkirakan mencapai Rp 209,872 trilyun,” paparnya. Namun, besaran anggaran tersebut tidak perlu dipersoalkan.

“Menurut saya, berapa pun besarnya, selama alokasi dan distribusi anggaran subsidi tepat sasaran dan tepat guna, volume subsidi tak perlu dipersoalkan. Pupuk, benih dan bunga kredit adalah faktor-faktor yang besar pengaruhnya dalam penguatan ekonomi rakyat,” urainya.

Bambang menjelaskan, tugas utama pemerintah dan DPR adalah merancang alokasi anggaran pembangunan seefisien mungkin, serta menghindari Indonesia dari perangkap krisis akibat gelembung subsidi, sebagaimana yang terjadi di Uni Eropa saat ini.[]inl/dni