HMINEWS.COM

 Breaking News

KPK Sebut UU Parpol Pintuk Masuk Praktek Korupsi

December 20
12:57 2010

KPK Sebut UU Parpol Pintuk Masuk Praktek Korupsi

HMINEWS- Perubahan UU Partai Politik yang telah rampung sangat rawan jadi pintu masuk korupsi. Pasalnya mekanisme sumbangan untuk parpol yang tidak jelas menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikan hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto.

Menurut Bibit, UU Parpol terlalu mengakomodir perananan uang dalam sebuah kegiatan politik. Aturan sumbangan maksimal di angka Rp 7,5 miliar dinilainya terlalu tinggi dan dapat mengakibatkan parpol bernafsu mengejar target donasi.

“Jika hal itu terjadi maka celaka. Tentunya orang menyumbang tak hanya sumbang begitu saja, tapi pasti ada maksudnya,” katanya.

Dia berpandangan jika politik harus dipisahkan dengan uang. Yang terjadi saat ini, dinilai Bibit sebaliknya. Uamng masih menjadi panglima utama kegiatan politik. Pengumpulan massa, kampanye yang jor-joran, serta publikasi besar-besaran—menjadi rujukannya.

“Semua hal itu berpotensi menimbulkan politik uang. Ini yang harus diatasi. Politik harusnya dijauhkan semaksimal mungkin dengan adu uang,”kata pria yang juga pensiunan Polri itu.

UU Partai Politik baru saja dirampungkan DPR pada sidang paripuirna, Kamis (16/12). Dalam UU Parpol baru sejumlah regulasi baru menjadi prasyarat bagi sebuah parpol. Sel;ain soal struktural UU ini juga mengatur syarat finansial. Sebuah parpol diwajibkan memiliki rekening minimal Rp 4 miliar.

Selain itu, sumbangan dari perusahaan dan badan usaha untuk parpol dipatok di angka maksimal yang lumayan tinggi, yakni Rp 7,5 miliar. Sedangkan untuk perorangan angkanya mencapai Rp 1 miliar pertahun anggaran.[]rep/ian

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.