SBY Kurang Kerjaan. Daripada Utak-Atik DIY, Mending Urusi Korupsi

HMINEWS- Soal sistem monarki yang dilontarkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas Yogyakarta, telah membuat presiden Indonesia yang satu ini terus menuai kecaman publik. Sejumlah LSM di Yogyakarta menyarankan SBY agar lebih berkonsentrasi pada masalah korupsi yang telah menggrogoti ekonomi negara, daripada mengutak-atik keistimewaan Yogyakarta yang sudah berlaku mapan sejak dulu.

“Daripada ngutak-atik keistimewaan DIY, mending SBY ngurusi korupsi saja, itu lebih bagus dan bermanfaat,” ujar Koordinator Komite Independen Pengawal Referendum (KIPER), Inung Nurzani, Selasa (30/11/2010).

Menurut Inung, di bawah kepemimpinan Sri Sultan HB X dan Paku Alam VIII Yogyakarta bisa menerapkan pemerintahan yang demokratis. Pemkot Yogyakarta juga memiliki nilai tertinggi untuk indikator peningkatan transparansi dalam pengadaan berdasarkan temuan KPK.

“Artinya apa yang sudah dilakukan oleh Sultan selama ini sudah baik, kenapa harus diutak-atik lagi. Kenapa tidak memperbaiki yang belum baik saja,” tambahnya.

Rakyat Yogya pun siap untuk melakukan referendum bila RUU Keistimewaan DIY
dinilai tidak mengaspirasi keinginan rakyatnya. Masyarakat Yogya masih menginginkan Sri Sultan HB X dan Paku Alam menjadi pemimpin mereka.

“Kalau tidak sesuai kita akan referendum supaya kita kembali maklumat HB IX tahun 45, yaitu DIY tetap jadi daerah istimewa dan dipimpin gubernur dan wakil yaitu Sultan dan Paku Alam,” imbuhnya.[]dtk/dni