Keraton Yogyakarta

HMINEWS- Pemerintah tetap keukeuh mengusulkan agar Gubernur DI Yogyakarta dipilih melalui pemilihan di DPRD seperti halnya gubernur di daerah lain. Lalu bagaimana sikap fraksi-fraksi di DPR?

1. Partai Golkar: Kami akan bersungguh-sungguh mempertahankan keistimewaan Yogyakarta (Priyo Budi Santoso, Ketua DPP Golkar)

2. PDI Perjuangan: Keistimewaan Yogyakarta menyatu dengan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Untuk itu, kami mendukung penetapan. Namun, Sultan HB X juga harus memosisikan dirinya sebagai gubernur dan sultan untuk semua masyarakat Yogyakarta, tidak menjadi milik partai politik tertentu (Tjahjo Kumolo, Sekjen PDI Perjuangan)

3. PKS: PKS menyeseuaikan diri dengan keinginan masyarakat Yogyakarta. Kami pernah survei, dan umumnya warga Yogya pilih penetapan (Mahfudz Siddiq, Wakil Sekjen PKS)

4. PAN: Sebelum menentukan sikap, kami akan menimbang kelebihan dan kekurangan naskah RUU usulan pemerintah (Teguh Juwarno, Sekretaris Fraksi PAN DPR)

5. PPP: Perkembangan historis, sosial, dan politik membuat kami memutuskan mendukung penetapan. Persoalan jika sultan dinilai terlalu tua atau masih kanak-kanak bisa diatasi dengan membuat aturan perwalian (M Romahurmuzly, Sekretaris FPPP DPR)

6. PKB: Kami belum bisa menentukan sikap karena belum menerima draft RUU dari pemerintah (Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB DPR)

7. Partai Gerindra: Kami mendukung Sultan sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur Yogyakarta. Namun, Sultan harus meninggalkan posisinya di partai politik, karena dia milik semua golongan (Ahmad Muzani, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR)

8. Partai Hanura: Kami tetap menginginkan penetapan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta. Sikap ini untuk menghormati keistimewaan Yogyakarta, penghargaan kepada sejarah daerah itu, dan untuk memenuhi aspirasi masyarakat Yogya (Sarifuddin Sudding, Wakil Ketua Fraksi Hanura DPR.[]KAC/ian