HMINEWS.COM

 Breaking News

Ini Celah untuk Lengserkan SBY secara Konstitusi

December 29
09:26 2010

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD

HMINEWS- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan sebenarnya ada saja celah yang bisa dicari untuk menjatuhkan presiden.

“Dalam menjatuhkan presiden ada dua hal. Satu, karena terlibat lima hal. Kedua, karena tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden. Jadi, presiden itu syarat pertama harus taat dan setia kepada negara. Nah, bisa saja dijatuhkan dengan cara itu kalau mau dicari-cari. Karena dianggap tidak setia,” tegas Mahfud dalam diskusi di Jakarta, Selasa (28/12/2010).

Mahfud menjelaskan 5 hal yang bisa menjadi alasan pemakzulan terhadap presiden. “Yang bisa menjatuhkan presiden itu 5 hal: terlibat penyuapan, korupsi, pengkhianatan terhadap negara, melakukan kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun ke atas dan melakukan perbuatan tercela,” terangnya.

Soal anggapan presiden tidak melaksanakan UUD 1945 pasal 31 tentang pendidikan dasar, menurut Mahfud hal itu menjadi urusan DPR.

“Kalau tidak melaksanakan pasal 31 soal pendidikan dasar 9 tahun itu jadi urusan politik di DPR. Tapi kalau dicari-cari bisa saja presiden dijatuhkan. Kan itu soal politik,” tandasnya.

Namun, menurut Mahfud, untuk menjatuhkan presiden bukan perkara mudah. Sebab, harus didukung oleh 2/3 suara di parlemen yang menyatakan presiden melanggar UU.

“Itu tidak mudah, karena untuk menyatakan itu harus didukung oleh 2/3 parlemen. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden itu juga harus didahului pernyataan DPR,” terangnya.

Menurut mantan politisi PKB ini, siapapun presiden pasti butuh koalisi di parlemen. “PDIP saja yang udah nggak mau, diajak terus. Biar nggak sampai 2/3 pertiga di parlemen,” ujarnya.

SBY Tidak Berani Tegakkan Konstitusi

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai pemerintahan saat ini tidak berani dan mengambang dalam menegakkan konstitusi yang benar.

“Ada yang tahu dan ingin tapi tidak berani juga sehingga lalu mengambang-ngambang seperti (pemerintahan) sekarang ini,” seloroh Mahfud dalam diskusi di Megawati Institute Jakarta, Selasa (28/12/2010).

Pembicaraan Mahfud tersebut diutarakan saat menerangkan pentingnya sikap keberanian seorang pemimpin yang konstitusional.

“Kepemimpinan berdasarkan konstitusi itu saya kira perlu keberanian. Tahu konstitusi, kemudian ingin melaksanakannya dan berani. Bukan hanya ingin dan mau tapi tidak berani,” imbuhnya.

Menurut mantan politisi PKB ini, pemimpin konstitusional mengalami kesulitan untuk melaksanakan konstitusi secara benar dan ideal lantaran kentalnya warna politik transaksional.

“Kita bicara rasional seperti ini, tapi di lapangan terjadi politik transaksional, tawar-menawar. Itulah sulitnya kepemimpinan konstitusional,” urainya.

Mahfud MD menilai sistem ketatanegaraan kita masih problematik karena undang-undang kepartaian yang berlaku tidak cocok dengan sistem presidensial.

“Problem kita, kita menganut sistem presidensil tapi undang-undang kepartaian menganut undang-undang kepartaian yang tidak cocok dengan presidensil,” terangnya.[]ant/ian/kcm

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.