Priyo Budi Santoso

HMINEWS- Ketua DPP Golkar yang juga wakil ketua DPR,  Proyo Budi Santoso mengatakan dengan tegas akan menolak Draf Rancangan Undang-undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta jika mengubah keistimewaan daerah tersebut.

Menurut Priyo, penetapan gubernur di DIY tidak ada hubungannya sama sekali dengan sistem kerajaan atau monarki, karena pemerintah DIY mematuhi semua aturan perundangan yang ada. Sesungguhnya DPR sudah lama menunggu usulan rancangan undang-undang tentang Keistimewaan Yogyakarta dari pemerintah, tapi sampai hari ini belum menerimanya, tambah Priyo.

Oleh karenai, Sikap Partai Golkar mendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam, karena hal itu merupakan bagian dari sejarah Yogyakarta.

“Salah satu keistimewaan Yogyakarta adalah sejarahnya, yakni peran Sultan dari Keraton Yogyakarta sangat besar terhadap Pemerintah Republik Indonesia,” katanya.

Priyo juga meminta kepada pemerintah untuk mengusulkan penetapan terhadap Gubernur DIY sejalan dengan sejarah daerah tersebut dan itu merupakan salah satu keistimewaan Yogyakarta. Apalagi, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX masih sehat, kata Priyo.[]ant/ni