Dr. Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian

Oleh Dr. Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian

Dalam konteks haul 1 tahun Gus Dur,  secara personal, ijinkan saya menyampaikan beberapa hal yang baik untuk dikenang, antara lain:  Pertama,  Saya merasa bangga dan bersyukur pernah bekerja dengan Gus Dur, Wali ke-10, yang menurut ahli-ahli Islam memiliki pengaruh dan kawasan yang lebih luas dibandingkan kesembilan wali-wali sebelumnya.

Kedua, Ketika Gus Dur berkuasa, Saya pernah meminta hadiah “Gus”. Gus Dur dengan bercanda mengatakan “sulit, tetapi bukan tidak mungkin”.  Syukur bahwa dua  bulan yang lalu, Ikatan Alumni Pesantren Tebu Ireng memberikan gelar ‘Gus’ kepada saya, yang jauh lebih sulit dari gelar Sarjana dan Master.
Ketiga,  Gus Dur, selain Kyai yang unggul, adalah tokoh multi-bahasa, multi-linear dan sense of humor yang luar biasa. Banyak orang pandai tetapi linear. Gus Dur dalah tokoh multi-linear yang fasih membaca puisi bahasa Arab, senang sekali musik qasidah, sering mengucapkan Salawat Nabi, tetapi juga penggemar berat musik klasik terutama Beethoven (contoh: pertemuan dengan CEO BP, Sir John Browne).

Berikut refleksi ‘’Ekonomi Konstitusi’’ Gus Romli, panggilan akrab Rizal Ramli di kalangan NU,  untuk mengenang setahun wafatnya Gus Dur, yang Rabu ini (29/12/10) juga diperingati di Mahkamah Konstitusi Jakarta, dimana Rizal Ramli menjadi panelis selain Dr Mahfud Md.

Definisi & Konteks Historis

Istilah “Ekonomi Konstitusi” diperkenalkan ekonom-ekonom pergerakan untuk menegaskan kembali ekonomi yang berlandaskan konstitusi yang kerangka besarnya telah dirumuskan dengan baik di Undang-Undang Dasar 1945.

Amandemen UUD’45 setelah reformasi justru menyelundupkan beberapa prinsip dari neoliberalisme ke dalam Undang-Undang Dasar. Pada saat pembahasan UUD’45, Prof Mubyarto dari UGM mengundurkan diri dari Komisi Ekonomi karena menyadari adanya upaya untuk membelokkan UUD’45, apalagi mayoritas ekonom yang menjadi anggota komisi adalah ekonom-ekonom neoliberal.

Setelah kejatuhan Presiden Soekarno, walaupun tidak pernah diungkapkan secara eksplisit, Ekonomi Neoliberal mulai diperkenalkan secara bertahap tetapi terencana oleh regim otoriter ORBA. Presiden Soeharto sendiri sangat hati-hati untuk tidak secara eksplisit meyimpang dari UUD’45, walaupun tim ekonominya sering membelokkannya dengan menggunakan argumen dan rumusan yang lebih teknis dan kontekstual.

Kejatuhan Presiden Soeharto dan gelombang demokratisasi setelah Mei 1998, justru dimanfaatkan dan ditunggangi untuk menyelundupkan prinsip-prinsip neoliberalisme dalam Amandemen UUD’45 maupun dalam berbagai Undang-undang neoliberal tersebut biasanya disponsori dan dibiayai oleh lembaga-lembaga asing seperti USAID, IMF dan Bank Dunia, atau merupakan pra-syarat (conditionalities) pemberian pinjaman program atau sektoral. Neoliberalisme pasca reformasi tidak lagi malu-malu, semakin terbuka, eksplisit dan vulgar.

Ekonomi Konstitusi adalah anti-thesis dari ekonomi neoliberal. Banyak dari perumusan UUD’45 dalam bidang ekonomi kuliah di Eropa pada tahun 1930-an, pada saat dunia sedang menghadapi krisis ekonomi luar biasa (depresi 1930-1940-an), Bung Hatta, Bung Syahrir, dll., belajar di Eropa pada saat krisis ekonomi terbesar itu. Tidak aneh mereka memahami dan mengalami sendiri dampak dari kapitalisme ugal-ugalan dan dominasi dari spekulasi financial yang berlebihan.

Dalam konteks historis itulah, ketika mereka merumuskan UUD’45 dalam bidang ekonomi, dengan sengaja mereka memberi alternatif dari kapitalisme ugal-ugalan. Kesejahteraan rakyat adalah yang utama, diatas kesejahteraan orang per-orang (individual). Untuk itu, Negara harus memainkan peranan yang strategik dalam mengutamakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam pengertian seperti itu, ekonomi konstitusi adalah anti-thesis dari ekonomi neoliberal, yang lebih mengutamakan kesejahteraan individu dari kesejahteraan rakyat dan masyarakat.***