Din Syamsuddin : 10 Lembaga Agama Termasuk Muhammadiyah Menyetujui Penetapan Sultan!

HMINEWS- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dien Syamsudin menyatakan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak antidemokrasi atau bertentangan dengan demokrasi pada era reformasi.

“Secara historis, sosiologis dan budaya penetapan Gubernur Sri Sultan Hamengku dan wakil gubernurnya merupakan langkah terbaik.Saya tidak melihat ini anti demokrasi atau bertentangan dengan demokrasi ,” kata Dien Syamsudin pada acara konfrensi pers di sela-sela wisuda UHAMKA di gedung JCC, Jakarta, Selasa (21/12).

Ia mengakui 10 lembaga agama termasuk Muhammadiyah menyetujui penetapan tersebut.

Ia mengingatkan agar Presiden SBY dan jajarannya tidak melupakan sejarah.”Siapapun presiden,menteri, dan pejabat Indonesia jangan lupakan sejarah. Ingatlah pesan Bung Karno ‘jas merah’ atau jangan lupakan sejarah,” tegasnya.

Dien mengungkapkan alasan Muhammadiyah setuju dengan penetapan itu, melihat latar belakang historis bahwa kesultanan DIY amat besar jasanya bagi Republik Indonesia.

Pada masa penjajahan lalu, DIY menjadi bagian integral NKRI serta pernah menjadi ibu kota pemerintahan pusat.

“Jadi Muhammadiyah mendukung keistimewaan kesultanan DIY.jangan otak atik dan tidak ada urgensinya.Kita jangan menafikan setting kultural dan jangan out of context ,” tandas Dien.

Ia menambahkan dalam berdemokrasi ada kearifan demokrasi dengan memerhatikan setting kulural dan historis.Kita harus kreatif dengan kearifan demokrasi bahwa Kesultanan DIY sesungguhnya juga bukan monarki tetapi simbol kesejarahan dan pengakuan kultural.[]MI/dni