Hendri Saparini, Managing Director Econit Advisory

HMINEWS- Sektor industri yang selama ini menjadi penyedia lapangan kerja terbesar mengalami kemerosotan sehingga berdampak luas terhadap upaya penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan. Percepatan deindustrialisasi yang ditandai dengan perlambatan pertumbuhan sektor manufaktur terus terjadi. Bila pada 2004 sektor industri masih tumbuh 7,2 persen, dari tahun ke tahun selanjutnya melambat menjadi 5,9 persen, 5,3 persen, dan 5,1 persen. Bahkan diperkirakan pada 2008 akan tumbuh kurang dari 5 persen.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan saat perlambatan pertumbuhan ternyata terjadi pada subsektor industri padat karya. Pada 2007 kelompok tekstil, kulit, dan alas kaki tumbuh -2,7 persen. Kelompok barang kayu dan hasil hutan tumbuh -1,8 persen. Subsektor makanan dan minuman yang tahun lalu masih tumbuh positif hingga Agustus tahun 2008 tumbuh negatif sebesar -2,4 persen.

Kecenderungan ini tidak terlalu mengagetkan. Untuk makanan dan minuman misalnya, sejak beberapa tahun terakhir pasar dalam negeri mulai dari hipermarket hingga warung-warung desa di pelosok Tanah Air dibanjiri produk makanan dan minuman impor dari Malaysia, China, serta lainnya yang masuk secara legal maupun ilegal.

Fenomena ini didukung data Biro Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan impor makanan dan minuman melesat dari hanya USD719 juta pada 2002 menjadi USD1,86 miliar pada 2006. Keterpurukan tidak hanya dialami industri besar, tapi juga pada usaha kecil dan menengah (UKM) karena sektor-sektor yang tumbuh negatif didominasi sektor ini.

Saat ini, banyak UKM tidak punya pilihan lain kecuali menutup usahanya. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebanyak tiga kali dalam empat tahun terakhir serta naiknya bahan baku impor mengakibatkan tingginya biaya produksi. Kondisi semakin berat tatkala UKM juga mendapat tekanan dari hilangnya pasar akibat merosotnya daya beli masyarakat dan membanjirnya produk impor.

Semua atas Nama Persaingan Bebas

Usaha kecil garmen nasional yang berjumlah jutaan unit sebagian besar menggantungkan kelangsungan usahanya pada pasar dalam negeri.Namun, saat ini 70 persen pasar UKM telah dirampas produk China dan negara industri baru. Kebijakan pemerintah yang sangat longgar (loose) terhadap masuknya produk impor legal maupun ilegal baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor kembali serta rendahnya tarif bea masuk menjadi salah satu penyebabnya.

Adalah sangat tidak masuk akal saat bea masuk impor garmen ditetapkan hanya sebesar 15 persen, tapi bea masuk impor tekstil 25 persen dan kain 10 persen. Sangat mengherankan, pemerintah tidak merespons tuntutan pengusaha untuk menaikkan bea masuk impor garmen menjadi 25 persen dengan alasan untuk meningkatkan efisiensi dalam persaingan bebas.Padahal banyak negara masih melakukan proteksi karena Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) masih memberikan batas tarif maksimal hingga 40 persen.

Bukti lain kebijakan pemerintah yang lebih memberatkan perdagangan bebas dibandingkan kepentingan nasional terjadi pada kasus impor susu dan makanan ringan anak. Meskipun ada indikasi produk tersebut membahayakan kesehatan, pemerintah seolah enggan melakukan pembatasan impor.

Padahal langkah aktif pemerintah sangat penting untuk melindungi konsumen dan industri nasional. Sebaliknya, atas nama liberalisasi dan persaingan bebas, pemerintah bersikap lepas tangan (hands-off) seolah tidak memiliki hak untuk mencegah apa pun yang terjadi di pasar. Keterpurukan industri mebel rotan nasional merupakan contoh lain.

Pada awal 2000 produk Indonesia menguasai pasar ekspor, tapi saat ini Indonesia telah menjadi salah satu pengimpor mebel rotan China. Apakah hal tersebut terjadi semata karena kelemahan para pengusaha nasional? Ternyata tidak karena mebel rotan China berkembang pesat hanya setelah Pemerintah Indonesia meliberalisasi perdagangan ekspor rotan mentah.

Produksi rotan mentah dalam negeri sangat besar. Dari Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) saja mencapai sekitar 950.000 ton per tahun. Berdasarkan data ini, pemerintah membebaskan ekspor. Sepintas, liberalisasi rotan mentah seolah menjadi kebijakan tepat yang akan menguntungkan petani. Namun, sejatinya kebijakan ini telah mematikan industri mebel nasional.

Pemerintah yang tidak neoliberal akan memilih berperan aktif memunculkan sentra-sentra baru mebel rotan di Kaltim dan Kalteng yang akan menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja. Atas nama liberalisasi pula sektor energi, baik minyak, gas maupun batu bara, tidak diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Pemerintah bahkan menempatkan energi bukan sebagai komoditas strategis sehingga dapat diperjualbelikan secara bebas. Tidak mengherankan bila daya saing industri Indonesia yang semestinya memiliki keunggulan komparatif karena dukungan kekayaan energi justru terpuruk karena kebutuhan energi bagi industri harus dipenuhi dengan harga pasar. Akibatnya, industri nasional menjadi lemah karena tidak hanya terombang- ambing oleh harga, tapi juga oleh tidak adanya jaminan pasokan.

Terlalu panjang daftar kebijakan liberal pemerintah yang telah menjadi bumerang dan mengakibatkan keterpurukan industri nasional. Bahkan liberalisasi saat ini tidak hanya terjadi pada level kebijakan, tapi telah masuk pada aturan perundangan seperti UU Migas, UU Air maupun UU Penanaman Modal. Sayangnya, pemerintah tidak melihat kecenderungan ini sebagai kesalahan dalam memilih rel (track) kebijakan ekonomi. Sebaliknya pemerintah meyakini Indonesia sudah pada jalur yang benar (on the right track).

Kesepakatan yang Memenjarakan

Tanpa strategi industri yang memiliki visi kemandirian dan kepentingan nasional, liberalisasi dan kesepakatan perdagangan bebas hanya akan memenjarakan ekonomi Indonesia. Fakta menunjukkan kesepakatan perdagangan bebas hanya akan merugikan negara yang posisi tawarnya rendah. Dengan berlindung di balik jargon efisiensi dan globalisasi, negara maju tidak akan berhenti menekan hingga menguasai pasar negara-negara berkembang.

Sebagai contoh di sektor pertanian, lewat agreement on agriculture (AoA) dan pengelolaan fiskal yang sehat, negara berkembang, termasuk Indonesia, didesak untuk mengurangi subsidi input pertanian. Setelah subsidi dikurangi, lewat WTO negara berkembang terus ditekan untuk meliberalisasi sektor pertaniannya. Akibatnya, pasar pupuk dan pestisida, misalnya, dikuasai hanya dua korporasi transnasional raksasa dan Indonesia mengalami ketergantungan impor input dan hasil pertanian.

Keyakinan yang salah para fundamentalis pasar akhirnya mendorong Pemerintah Indonesia semakin banyak membuat kesepakatan dagang tanpa strategi. Sebagaimana diketahui, setelah perkembangan perundingan di WTO mengalami kebuntuan, kesepakatan perdagangan bebas bilateral (bilateral free trade agreements) menjadi model kerja sama perdagangan baru. Alih-alih melakukan evaluasi dan koreksi, Pemerintah Indonesia justru semakin produktif membuat kerja sama bilateral.

Beberapa kerja sama dengan model economic partnership agreement (EPA) bahkan telah dilakukan antara lain dengan Jepang dan direncanakan untuk segera dilakukan dengan Amerika Serikat (AS). Padahal kesepakatan ini akan merugikan karena cakupannya sangat luas.

Selain liberalisasi pengurangan tarif juga dilakukan kesepakatan khusus investasi dan bisnis, kerja sama/transfer teknologi dan informasi, mutual recognition agreement (MRA), mobilisasi manusia, hak-hak kekayaan intelektual, kebijakan kompetisi dan pembelanjaan pemerintah. Dengan model kerja sama yang komprehensif, perjanjian perdagangan bilateral akan mempercepat liberalisasi dan memelencengkan kebijakan ekonomi nasional.

Kesepakatan multilateral yang selama ini sering terhambat oleh konflik kepentingan antarnegara akan di-by pass dengan EPA. Pilihan pemerintah yang semakin agresif membuat berbagai kerja sama perdagangan bebas tanpa diawali strategi ekonomi nasional akan merugikan ekonomi nasional dan mempercepat deindustrialisasi. Bila Indonesia ingin menghentikannya, tidak ada cara lain kecuali dengan mengakhiri kebijakan neoliberal yang dianut pemerintah saat ini. (*)

Hendri Saparini,
Managing Director Econit Advisory