Buta Aksara Ancam Indonesia

HMINEWS- Salah satu penyakit kronis pendidikan adalah buta huruf. Penyakit ini bukan saja mengancam eksistensi suatu negara, tetapi juga melemahkan kemandirian bangsa. Kita dapat   menyaksikan bagaimana suatu bangsa, umumnya negara berkembang mengalami ketertinggalan. Salah satunya karena lemahnya kesadaran membaca akibat tingginya angka buta huruf. Dampaknya masyarakat terbentur kebuntuan membaca informasi dan stagnasi pengetahuan.

Kondisi ini bukan tanpa alasan, melainkan efek bagian dari proses kebuntuan pendidikan. Indonesia misalnya, sebagai negara berkembang mengembangkan pendidikan yang liar. Mengapa? Sebab pendidikan Indonesia menganut falsafah liberalisme. Tujuan pendidikan mengalami disorientasi dan menyimpang jauh dari konstitusi. Kita tahu UUD 1945 mengamanatkan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi faktanya pendidikan mengalami komersialisasi dan diserang produk liberalisasi.

Proyek liberalisasi pendidikan menyebabkan buku bacaan mahal, pendidikan mahal dan  lemahnya kesadaran membaca. Tak heran pengentasan buta huruf berjalan lambat terutama di kawasan pedesaan. Masyarakat mengalami kekacauan pemikiran dan ketertinggalan informasi. Elite pemerintahan sibuk memikirkan bagaimana memperkaya diri dan melupakan pemberantasan kebodohan akibat buta aksara.

Mengatasi persoalan buta huruf, pemerintah berusaha mencarikan solusi. Salah satunya belakangan ini digencarkan pembangunan Taman Bacaan Masyarakat. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 200 juta. Ironisnya target pembuatan TBM difokuskan di mal – mal ibukota. Padahal daerah pedesaan lebih membutuhkan penanganan secepatnya atas permasalahan buta huruf ini.

Menjadi sebuah pertanyaan penting, mengapa mendirikan TBM berbasiskan mall. Jika beralasan demi menjangkau masyarakat perkotaan, sungguh alasan itu menjadi naïf. Selama ini akses masyarakat perkotaan akan bacaan terbuka luas, berbeda di pedesaan. Perpustakaan saja sulit dijangkau, apalagi TBM. Apakah ada kepentingan kelanggengan kapitalisme dengan mendirikan TBM di mall?. Biarlah kalangan birokrasi pemerintahan Kementerian Pendidikan Nasional yang menjawabnya.[]Inggar Saputra