HMINEWS.COM

 Breaking News

Biaya Audit Forensik Century 2 juta-10 juta dollar AS. DPR Harus Awasi!!

December 11
12:37 2010

Tim Pengawas Skandal Bank Century, Bambang Soesatyo

HMINEWS- Tim Pengawas Skandal Bank Century, Bambang Soesatyo: ‎​mencela rencana LPS untuk memproses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan biaya sekitar 2 juta-10 juta dollar AS. Menurutnya, hal itu harus diwaspadai dan harus disetujui tim pengawas DPR. Mengingat adanya conflict of interest, karena LPS dan Kementerian Keuangan adalah pihak yang terkait atau diduga melakukan pelanggaran hingga dalam proses bailout Bank Century yang memakai uang negara di LPS sebesar Rp 6,7 triliun.

Di samping Itu perlu dipertegas bahwa berdasarkan “international best practice”, sebelum KAP ditunjuk untuk melakukan audit, maka harus dipersiapkan TOR yang disusun oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu BPK sebagai auditor negara.

Hal itu penting agar audit forensik tidak melebar dan fokus pada aliran dana bailout Century Rp 6,7 triliun yang diduga mengalir kepada pihak-pihak yang tidak berhak.

Kemudian, pembebanan biaya audit forensik tersebut juga harus sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Agar tidak lagi terjadi pelanggaran seperti pembayaran honorarium tim terpadu yang dibentuk Menkeu SMI ketika itu yang menggunakan dana dari mata anggaran BSBL TA 2009 sebesar Rp 6,6 miliar.

-Masyarakat madani khawatir dan cemas bahwa  rezim SBY  sudah seperti  rezim Soeharto, yakni lamban dan lelet membasmi korupsi karena Cikeas pun tersandera aura KKN (korupsi, kolusi,nepotisme). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya tinggal diam melihat mandegnya pemberantasan korupsi di Indonesia, SBY tak mau memperkuat KPK, malah melemahkannya. Mengapa?

‘’Pemberantasan korupsi di Indonesia akan tetap jalan di tempat dalam setahun ini, ‘’ kata Todung Mulya Lubis sebagai refleksi hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada hari ini, Kamis (9/12/2010).

Contoh kasat mata dari mandulnya penegakkan hukum di negeri ini adalah tidak kunjung dituntaskannya skandal Century yang menguras uang negara senilai RP 6,7 triliun.

Penuntasan Century hanya menyentuh lapisan luar saja, yaitu hanya pada pelaku dalam tatanan teknis prosedural. Padahal skandal Century ini tak semata penyimpangan prosedural, melainkan ada kepentingan politik tingkat tinggi yang telah melakukan manipulasi kebijakan. Demikian ditegaskan mantan Menteri Ekonomi era alm. KH.Abdurrahman Wahid, Dr Rizal Ramli.

“Kejahatan Century adalah kejahatan kerah putih berat melalui manipulasi kebijakan oleh pejabat tinggi negara. Kebijakan kriminal itu sengaja dirancang demi kepentingan politik. Audit forensik, walaupun dilakukan oleh auditor asing hanya akan menyeret pelaku lapangan, dan tidak akan menyentuh pejabat tinggi negara yang justru sangat dekat dan membela kepentingan asing. Ini hanyalah akal-akalan KPK yang semakin tidak bermutu, tidak memiliki keberanian dan sebagian pejabatnya justru memiliki kepentingan untuk  menyelamatkan pejabat pelaku kejahatan kerah putih,” ungkap Rizal

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menyatakan audit forensik Bank Century akan dilakukan mulai dari bank itu bernama Bank CIC, sampai menjadi Bank Century, dan kemudian menjadi Bank Mutiara.

“Jadi audit forensik dimulai dari 2001 hingga 2008,” kata Agus, dalam Rapat dengan Tim Pengawas Kasus Bank Century, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/12)

Menurutnya, audit forensik ini merupakan audit khusus yang dilakukan tim terpadu untuk menelusuri permasalahan Bank Century. Ditambahkannya, tim terpadu itu akan berada di bawah Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, dan beranggotakan Jaksa Agung, Kapolri, serta Kementerian keuangan sendiri.

Yang jelas, audit forensik hanya mengelabui rakyat  agar Boediono dan Sri Mulyani  dibebaskan dari skandal hukum yang memalukan ini.  Padahal  menurut para tokoh agama dan masyarkat, Boediono dan Sri , kedua sosok Neolib itu, merupakan pejabat paling bertanggung jawab dalam skandal busuk ini .

Kejahatan Centurygate adalah kejahatan kerah putih berat melalui manipulasi kebijakan oleh pejabat tinggi negara. Kebijakan kriminal itu sengaja dirancang demi kepentingan politik.

Bahkan audit forensik, lanjut Rizal, walaupun dilakukan oleh auditor asing, hanya akan menyeret pelaku lapangan belaka, dan tidak akan menyentuh pejabat tinggi negara yang justru sangat dekat dan membela kepentingan asing.

“Ini hanyalah akal-akalan KPK yang semakin tidak bermutu, kehilangan integritas, tidak memiliki keberanian dan sebagian pejabatnya justru memiliki kepentingan untuk  menyelamatkan diri dan menyelamatkan pejabat pelaku kejahatan kerah putih,” demikian Rizal. []rima/dni

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.