Panglima Laot Lhok Lamteungoh Deklarasikan Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang Di Wilayah Perairan Laut Peukan Bada

HMINEWS- Lembaga Adat Panglima Laot Lhok Lamteungoh melalui penyelenggaraan acara kenduri laot lhok mendeklarasikan perlindungan ekosistem terumbu karang di wilayah perairan Peukan Bada.
Pembacaan nota kesepakatan dan deklasi sekaligus pelaksanaan acara kenduri laot lhok berlangsung
di pantai Lamteungoh, Peukan Bada, Aceh Besar hari ini (11/12/2010).

Acara ini dihadiri oleh masyarakat nelayan di wilayah pesisir setempat, unsur Muspika Peukan Bada
(Kecamatan, Polsek, Koramil), panglima laot se-Aceh Besar dan Banda Aceh, pemuka masyarakat
seperti imuem-imuem mukim dan sejumlah geunchik dari gampong-gampong yang berada di
wilayah pesisir Peukan Bada. Acara ini juga turut dihadiri dari undangan umum lainnya seperti
kalangan LSM, akademisi dan rekan-rekan jurnalis baik elektronik maupun cetak.

Panglima Laot Lhok, Baharuddin Z, dalam kata sambutannya menyatakan bahwa acara kenduri laot
ini merupakan wujud rasa syukur nelayan setempat atas kurnia Allah SWT yang telah memberikan
rizki untuk penghidupan masyarakat pesisir di wilayah Peukan Bada. Disamping itu Baharuddin atau
sering disapa dengan Keuchik Din ini menyatakan bahwa melalui pelaksanaan kenduri laot ini
diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama dalam penangkapan ikan yang
bertanggungjawab dan tidak merusak. “Dengan dukungan dan komitmen semua pihak, ini bisa kita
wujudkan!” tegasnya.

“Kita juga mengucapkan terimakasih atas dukungan Yayasan Lamjabat selama ini dalam membangun
kesadaran dan kebersamaan masyarakat untuk menjaga terumbu karang di wilayah ini” tambah
Keuchik Din dalam sambutannya.

Sesaat selesai dibacakannya Deklarasi oleh Keucik Din sebagai Panglima Laot Lhok, bersama
perwakilan Muspika setempat, yakni Kecamatan Pekan Bada, Polsek Pekan Bada dan Koramil Pekan
Bada, Panglima Laot Lhok Lamteungoh menandatangani nota kesepakatan dan deklarasi untuk
melindungi kawasan pesisir dan laut, khususnya ekosistem terumbu karang. “Kita berharap
pemerintah mendukung”, Keuchik Din mengakhiri sambutannya.

Yahdi Isten’s, Direktur Yayasan Lamjabat (YL), disela-sela acara makan bersama mengungkapkan
bahwa terumbu karang di wilayah Pekan Bada sangat penting artinya untuk mempertahankan dan
meningkatkan matapencaharian yang berkelanjutan bagi nelayan di wilayah pesisir Pekan Bada.
“Kita selaku LSM lingkungan yang bergerak dan berbasis di wilayah Ujong Pancu dan Pekan Bada
selalu berupaya untuk membangun kebersamaan dalam menjaga terumbu karang di wilayah ini”,
Yahdi menyakinkan.

Disamping itu, Nur Fadhli, Msc., selaku salah satu pakar ekologi laut dari Unsyiah sekaligus sebagai
Ketua Jurusan Ilmu Kelautan Koordinatorat Kelautan Unsyiah dalam sambutannya sebelum
pemutaran film dokumenter “Kareung Rumoh Engkot” menyatakan komitmen pribadi dan
lembaganya untuk mendukung terwujudnya kelestarian terumbu karang di wilayah Pekan Bada.
“Kami dari sisi ilmiah dan akademis akan mendukung dan berkontribusi terwujudnya kawasan
konservasi laut di wilayah Pekan Bada” tegasnya dengan semangat.

Sementara itu, Arifsyah M. Nasution, Koordinator Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (Jaringan KuALA),
menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan laut berbasis masyarakat harus dibangun
kembali untuk memastikan pengawasan, perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam pesisir
dan laut Aceh semakin baik, bertanggungjawab dan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal
masyarakat Aceh. “Hak kelola SDA pesisir dan laut harus dipercayakan kepada masyarakat lokal, dan
untuk itu fungsi dan peran panglima laot lhok penting untuk diperkuat”, ujar Arifsyah yang turut
menghadiri acara kenduri laot dan deklarasi tersebut.

Salah satu bunyi penting dalam nota  kesepakatan dan deklarasi yang ditandatangani Panglima Laot
dan Muspika setempat, dinyatakan bahwa seluruh atau sebagian dari perairan laut wilayah Peukan
Bada akan diusulkan sebagai kawasan konservasi perairan (KKP) yang dilindungi, dikelola berbasis
masyarakat dengan sistem zonasi, yang dibagi menjadi: zona inti, zona perikanan berkelanjutan,
zona pemanfaatan dan zona lainnya sesuai kebutuhan).

Pengusulan ini untukmewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan serta potensi dan jasa lingkungan yang dimilikinya sesuai semangat kearifan lokal masyarakat Aceh, secara berkeadilan dan berkelanjutan, dengan mempedomani dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang terkait.[]JK/ian