HMINEWS.COM

 Breaking News

Pemerintah Jangan Kehilangan Perspektif 2011

December 29
09:19 2010

Bambang Soesatyo, Anggota DPR-FPG/Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

Oleh: Bambang Soesatyo, Anggota DPR-FPG/Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

Pemerintah tidak boleh lagi kehilangan perspektif karena beban persoalan makin menumpuk, sementara tantangan masalah yang menghadang makin rumit. Buya Syafi’i Ma’arif mengemukakan pandangan sedikit berbeda ketika menilai dan mengomentari sikap dan pendirian pemerintah terhadap status keistimewaan Yogyakarta. Setelah mengikuti sebuah diskusi di Aula Gedung Dakwah PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat, pekan lalu, dia mengatakan, “Yogya itu sesungguhnya sesuatu yang tidak perlu dimunculkan sekarang. Itu bisa bikin gara-gara dan goro-goro. Banyak persoalan bangsa yang nggak terurusi. Itu yang menurut saya SBY kehilangan perspektif.”

Sebelumnya, Saya juga mengemukakan harapan kepada pemerintah untuk segera mengakhiri polemik Yogya, agar pemerintah bisa fokus pada prioritas pekerjaan yang jauh lebih penting dan strategis. Dengan begitu, warga Yogya dan Kesultanan Yogyakarta pun bisa fokus merespons bencana lahar dingin pascaletusan Gunung Merapi sambil melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Bagi Saya, wacana mengoreksi status Yogyakarta saat ini sama sekali tidak produktif, dan bukan prioritas dibandingkan menangani dampak bencana Yogya, Mentawai serta Wasior. Pemerintah seharusnya lebih menunjukkan simpati kepada warga Yogya yang masih dirundung duka.

Namun, kalau sampai saat ini rakyat masih dihadapkan pada kenyataan bahwa pemerintah belum mau mengubah posisinya dalam isu Keistimewaan Yogyakarta — sebagaimana tercermin dari sikap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi — asumsi Buya Syafi’i Ma’arif bahwa pemerintah saat ini kehilangan perspektif patut dipercaya.

Bagaimana pun, polemik Keistimewaan Yogyakarta merupakan buah dari ulah pemerintah sendiri. Akibatnya, dalam sebulan terakhir, energi kita praktis terkuras hanya untuk meyakinkan pemerintah bahwa agenda mengoreksi Keistimewaan Yogyakarta adalah sebuah tindakan yang mengingkari sejarah, berlawanan dengan aspirasi warga Yogyakarta, dan sama sekali tidak relevan untuk dikedepankan saat ini. Jauh lebih produktif jika rentang waktu itu dimanfaatkan menggalang daya dan upaya untuk menormalisasi Yogya pasca letupan Merapi.

Banyak pekerjaan terbengkalai. Pelantikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat tertunda-tunda. Konsep kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi pun belum juga rampung. Janji-janji pemulihan di lokasi bencana Wasior, Mentawai dan Yogya belum dipenuhi. Persoalan otomatis bertambah karena pemerintah, khususnya presiden, harus menghadapi kenyataan terjadinya disharmoni dengan warga Yogya. Beruntung bahwa kerusakan lebih parah akibat polemik Keistimewaan Yogyakarta bisa dihindari.

Kita semua berharap penyakit kehilangan perspektif tidak terus menjangkiti pemerintah. Soalnya, selain karena persoalan yang belum tuntas tertangani masih cukup banyak dan beragam, tantangan yang bakal menghadang dalam paruh pertama 2011 diperkirakan tidak kalah rumit. Pekan ini, harga minyak dunia sudah mendekati kisaran 92 dolar AS per barel. Krisis ekonomi di zona Uni Eropa dipastikan berlanjut. Asia pun masih dihantui ketegangan di Semenanjung Korea.

Semua itu menjadi variabel yang bakal mempengaruhi situasi di dalam negeri, terutama di sektor ekonomi. Agar semuanya bisa direspons dengan tepat dan terukur, pemerintah harus fokus pada prioritas masalah. Kehilangan perspektif hanya akan mengakumulasi dan memperumit persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan.

Misalnya pada aspek keuangan negara. Kalau presiden tidak segera menuntaskan konsep implementasi pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dalam waktu dekat ini, berarti kebijakan pembatasan itu akan terus mengalami penundaan. Implikasinya sangat serius terhadap APBN. Kalau harga minyak dunia mencapai100 dolar AS per barel di awal 2011, gelembung subsidi BBM akan membesar dengan angka sangat fantastis. Pada tingkat harga minyak 80 dolar AS per barel saja, APBN harus mengalokasikan belanja subsidi BBM sebesar Rp 200 trilyun.

Saya juga perlu mengingatkan presiden dan aparatur penegak hukumnya bahwa sekarang rakyat sedang tertawa terbahak-bahak menyaksikan kelucuan tingkah laku penegak hukum menangani kasus Gayus Tampubolon, tersangka kasus penggelapan pajak. Presiden sudah menetapkan Polri sebagai pihak yang menangani kasus ini. Maka, presiden pun harus mendorong Polri segera menuntaskannya.

Jangan Gelisah

Kegelisahan memang sering membuat seseorang kehilangan perspektif. Saya menangkap kesan kalau presiden seperti selalu diselimuti kegelisahan akan stabilitas pemerintahannya. Maafkan kalau asumsi saya yang bersifat pribadi ini salah. Tetapi, publik terlanjur melihat para pembantu presiden mengadopsi politik penyanderaan terhadap kawan maupun lawan. Terhadap kawan misalnya, presiden dan orang-orang kepercayaannya sudah berkali-kali melakukan manuver yang bertujuan menguji kesetiaan dan soliditas koalisi. Kawan yang dinilai mengganggu soliditas koalisi langsung ‘diancam’ dengan mewacanakan pengungkapan kasus-kasus tertentu.

Namun, dalam posisi terpojok sekali pun, baik kawan maupun lawan tidak tinggal diam. Berkali-kali pula dilakukan ‘serangan balik’ untuk sekadar menunjukan perimbangan kekuatan. Presiden dan orang-orang kepercayaannya telah memuntahkan beragam kasus untuk menguji dan mengukur soliditas koalisi. Sebaliknya, beberapa anggota koalisi membalas dengan isu yang diyakini dapat memojokan pemerintah dan aparat hukumnya.

Nafsu memperlemah posisi kawan dan lawan itulah yang, menurut saya, menjadi sumber kegelisahan presiden. Apalagi, presiden pun belakangan ini terkesan amat sensitif dan emosional. Bagi sebagian orang, perilaku seperti itu merefleksikan sosok yang gelisah. Kegelisahan yang berkepanjangan memang bisa menyebabkan presiden dan pemerintahannya kehilangan perspektif.

Berkait dengan stabilitas pemerintahannya, tak ada alasan sedikit pun bagi presiden untuk gelisah. Semua elemen masyarakat berkeinginan pemerintahan ini mengakhiri masa bhaktinya sesuai jadual waktu. Mereka yang beroposisi sekalipun tak tertarik untuk menurunkan atau mengkudeta pemerintahan ini. Dukungan koalisi pun final. Soliditas Koalisi pun terjaga, walaupun pada beberapa isu sering terjadi beda pandangan.

Persoalan utamanya justru pada sikap presiden sendiri, percaya atau tidak pada soliditas koalisi? Menurut saya, presiden belum percaya 100 persen bahwa koalisi akan mendukung pemerintahannya hingga 2014. Kalau yakin 100 persen, presiden mestinya tidak membiarkan orang-orang kepercayannya menghembuskan atau meneror anggota koalisi dengan beragam isu, termasuk isu reshuffle kabinet yang penuh ancaman itu.

Kita semua berharap presiden dan pemerintahannya bisa kembali pada perspektif membangun negara-bangsa dengan fokus kesejahteraan rakyat. Harapan ini relevan berkait dengan momentum pergantian tahun. Kalau semua aspirasi rakyat kita saring, akan muncul dua poin harapan yang diharapkan bisa dijadikan prioritas oleh presiden, yakni penguatan kinerja ekonomi negara dan konsistensi penegakan hukum. Potret penegakan hukum sepanjang 2010 ini begitu karut marut dan sangat mengecewakan.

Khusus mengenai penguatan kinerja ekonomi negara, saya tetap pada sikap saya bahwa presiden harus mewajibkan para menteri ekonomi mengkreasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kualitas pertumbuhan ekonomi yang buruk seperti sekarang menyebabkan ekonomi negara gagal merespons masalah pengangguran dan kemiskinan. Ketimpagan ekonomi tak hanya terjadi antara  pusat dan daerah, antara Jawa dan luar Jawa serta antara Indonesia bagian Barat dan Timur, tetapi juga memperlebar ketimpangan antara segelintir warga kaya dan puluhan juta warga miskin.

Saya juga berharap presiden tidak terpaku pada indikator-indikator ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi sangat tinggi sekalipun tak akan bermakna jika dia tak mampu menyejahterakan rakyat. Pertumbuhan ekonomi harus dimaknai sebagai keperbihakan pada mayoritas rakyat, terutama rakyat yang belum sejahtera. Kita gunakan ukuran yang sederhana saja untuk mengukur kualitas pertumbuhan itu. Misalnya bisa menekan jumlah TKI yang bekerja di luar negeri atau bisa menurunkan alokasi beras untuk warga miskin.

Akhirnya, saya harus utarakan bahwa pesimisme terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola ekonomi negara terus meluas, sekalipun pertumbuhan  ekonomi tahun mendatang diproyeksikan  6,4 persen, inflasi 5,3  persen dan nilai tukar rupiah  terhadap dolar AS Rp Rp 9.300 per dolar AS. Banyak kalangan yakin sektor konsumsi tetap menjadi satu-satunya motor pertumbuhan  Investasi yang diharapkan menjadi tulang punggung pertumbuhan belum akan datang ke Indonesia karena minimnya infrastruktur.

Kalau pemerintah kembali fokus pada perspektif membangun ekonomi negara, optimisme rakyat akan tumbuh.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.