Ardi Winangun

HMINEWS- Negara-negara Barat dan aktivis demokrasi merasa gembira ketika tokoh demokrasi sekaligus pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Myanmar, Aung San Suu Kyi, dibebaskan oleh Junta Militer. Dengan dibebaskannya Suu Kyi, ada harapan baru akan demokratisasi di negeri dulu yang bernama Burma.

Mengapa Junta Militer membebaskan Suu Kyi? Ini hanya sebuah akal bulus dari Junta Militer. Akal bulus yang dilakukan junta adalah. Pertama, melaksanakan Pemilu. Pemilu yang diselenggarakan pada November 2010 ini adalah pemilu setelah 20 tahun tidak ada pemilu, pemilu terakhir di tahun 1990. Kedua, membebaskan Suu Kyi sepekan setelah Pemilu. Akal bulus itu dilakukan oleh junta agar kekuasaan yang diraihnya mendapat legitimasi dari dunia internasional bahwa di Myanmar tidak ada lagi pelanggaran HAM. Tindakan dari Junta Militer itu dilakukan agar Myanmar tidak diisolasi oleh Barat.

Pembebasan terhadap Suu Kyi tentu tidak akan berpengaruh banyak terhadap demokratisasi di Myanmar, sebab Pemilu Myanmar 2010 sebagai proses demokratisasi sudah usai dengan klaim dimenangkan oleh partai politik pendukung junta, sehingga Suu Kyi tidak bisa berpartisipasi dalam proses itu. Dengan demikian nasib Suu Kyi ke depan semakin tidak jelas. Alasannya, kapan pemilu lagi akan digelar, itu tidak ada kepastian, sebab Myanmar di bawah Junta Militer terbukti tidak secara periodik melakukan pemilu. Tidak jelasnya jadwal pemilu itu tentu akan semakin memakan umur Suu Kyi. Saat ini umur Suu Kyi sudah 65 tahun.

Bila Suu Kyi kembali mencoba melawan Junta Militer dengan mengerahkan dukungan dari kalangan pro demokrasi di Myanmar, itu akan membuat junta melakukan tindakan akal bulus kembali. Sebetulnya Suu Kyi sudah bebas pada 7 Mei 2009, namun gara-gara seorang yang bernama John Yettaw yang menuju rumah tahanan Suu Kyi dengan berenang melalui danau, tahanan rumah Suu Kyi diperpanjang. Ulah John John Yettaw itu dijadikan alasan Junta Militer bahwa Suu Kyi telah berkomunikasi dengan orang luar sehingga ia dianggap melanggar aturan tahanan rumah. Suu Kyi dituduh menyembunyikan orang asing. Akibatnya tahanan rumah diperpanjang. Ini sebenarnya sebuah akal bulus agar Suu Kyi dan NLD tidak bisa ikut Pemilu 2010.

Mengapa Junta Militer bertahan puluhan tahun membungkam gerakan demokratisasi yang dilakukan oleh Suu Kyi? Alasannya. Pertama, kesepakatan Asean yang berusaha untuk tidak mencapuri urusan dalam negeri anggota Asean. Ini terlihat ketika pada Pada KTT Asean XIII, November 2007 di Singapura, kalangan pro demokrasi sangat kecewa dengan pertemuan itu, sebab dalam pertemuan yang diharapkan mampu menekan junta militer Myanmar ternyata justru para pemimpin negara-negara kawasan Asean tidak menggangap penting masalah demokratisasi di Myanmar.

Berbagai alasan dikemukakan pemimpin negara anggota ASEAN mengapa mereka menolak membawa masalah Myanmar dalam pertemuan itu. Pada saat itu, PM Myanmar Thein Sein mengatakan isu domestik Myanmar adalah urusan dalam negeri Myanmar sehingga negara lain tidak berhak mencampuri urusan itu. Hal senada juga dikatakan PM Singapura Lee Hsien Loong. Ia menyebut para pemimpin Asean berusaha keras mencegah isu Myanmar masuk dalam bahasan sebab bisa merusak upaya untuk memperkuat intergrasi dan membangun komunitas Asean. Lee Hsien mengatakan, kita tekankan agar ASEAN fokus pada piagam bersejarah dan rencana integrasi ekonomi. Akibat kesepakatan para pemimpin-pemimpin Asean itu maka utusan PBB Ibrahim Gambari ditolak kehadirannya ketika hendak memberi laporan tentang masa depan Myanmar dalam pertemuan puncak itu.

Tentu saja hasil pertemuan puncak Asean XII itu bagi dunia internasional dan kalangan prodemokrasi sangat mengecewakan. Aktivis Myanmar yang tinggal di Thailand, Khin Ohmar, mengatakan apa yang dilakukan Asean menunjukkan persatuan bangsa-bangsa kawasan Asia Tenggara itu berpihak kepada junta militer. Padahal menurutnya, Myanmar merupakan aibnya Asean. Bagi ahli Myanmar dari Macquarie University Australia, Sean Turnell, keputusan itu merupakan sesuatu yang mengecewakan dan keputusan yang kacau. Ucapan yang sama dikatakan ahli ASEAN dari S. Rajaratnam School of International Studies Singapura, Hiro Katsumata, hasil itu membuktikan Myanmar menang atas Asean.

Tidak hanya itu saat pertemuan Menteri Luar Negeri Asean di Phuket, Thailand, Juli 2009, para menteri luar negeri tidak berani tegas terhadap Myanmar. Para menteri luar negeri hanya mengharap agar Junta Militer membebaskan Suu Kyi dan tahanan politik lainnya. Langkah itu dikatakan sebagai langkah rekonsiliasi dan dialog yang melibatkan seluruh pihak menuju Pemilu 2010.

Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, yang juga hadir, mengusulkan agar Myanmar dikeluarkan dari Asean, namun usulan itu ditolak oleh Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva. Dikatakan oleh Abhisit, tidak ada cukup alasan untuk mengeluarkan Myanmar dari ASEAN. ”Apabila Myanmar dikeluarkan, itu akan semakin mengisolasi mereka. Apakah itu akan menyelesaikan masalah?” ujarnya.

Demikian pula saat KTT Asean XVII di Vietnam Oktober 2010, tidak ada pembahasan khusus dan tekanan terhadap Myanmar. Dalam KTT itu hanya membahas pembangunan Komunitas Asean (Asean Connectivity).

Dengan paparan di atas menunjukan bahwa tidak ada tekanan yang kuat dari Asean terhadap Junta Militer. Maka apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PD Anas Urbaningrum yang menyatakan, bebasnya pejuang demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, tak lepas dari peran Indonesia dan pembebasaan Suu Kyi pasti terkait dengan desakan internasional dan juga peran lobi Indonesia serta ASEAN kepada pemerintah junta militer Myanmar, adalah omong kosong.

Kedua, dukungan dari China terhadap Junta Militer. Banyak negara Barat menyatakan keraguan atas Pemilu Myanmar, namun bagi China apa yang terjadi di Myanmar itu sebagai sebuah kemajuan. China selama ini adalah negara yang mendukung Junta Militer. Dukungan ini diberikan kepada junta sebab China berkepentingan untuk melindungi investasinya di Myanmar. China beranggapan bila demokratisasi terjadi maka dominasi investasi China di Myanmar akan terancam oleh investasi dari negara-negara Barat. Dukungan dari China inilah yang membuat Barat  dan Asean takut memberi sangsi yang tegas kepada Myanmar.

Ketiga, Barat selain ‘takut’ kepada China ketika memberi sangsi kepada Myanmar, Barat sendiri hanya omong besar. Negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan PBB hanya menghimbau dan mengharap kepada Junta Militer agar lebih bertindak demokratis terhadap Suu Kyi, namun tidak pernah bersikap tegas dengan mengeluarkan resolusi, embargo, atau isolasi yang membuat Junta Militer mengubah haluannya.

Ardi Winangun

Pengurus Presidum Nasional Masika ICMI dan Pengamat Politik Luar Negeri