HMINEWS.COM

 Breaking News

“Skandal Sex Wakil Rakyat” Perbuatan Hukum Tanpa Sanksi, Memalukan!

November 04
16:24 2010

Skandal Sex Wakil Rakyat

HMINEWS.COM- Aroma busuk berbau skandal seks menyeruak dari gedung parlemen. Kenyataan memalukan itu terekam dari laporan yang diterima Badan Kehormatan (BK) DPR-RI sepanjang tahun ini. Dari 44 pengaduan yang masuk, sebagian besar berupa pelanggaran kesusilaan. Satu di antaranya adalah laporan dari Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tentang dugaan perkosaan yang menyebut nama M. Nazaruddin, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat.

Perilaku para wakil rakyat di DPR kembali jadi sorotan. Di tengah maraknya pemberitaan soal buruknya kinerja mereka, temuan lain yang mengejutkan datang dari Badan Kehormatan (BK) DPR. Menurut Ketua BK DPR Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, sepanjang tahun ini pihaknya menerima 44 laporan. Dari jumlah itu, 21 laporan ditujukan langsung ke BK. Sedangkan sisanya (23 pengaduan), disampaikan melalui pimpinan fraksi kemudian ditembuskan ke BK.

Data yang sama juga disampaikan anggota BK Ali Maschan Moesa. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini bahkan merinci jenis-jenis pengaduan yang masuk. Mengutip detik.com, ia mengatakan laporan paling banyak diterima adalah soal perselingkuhan. Ali belum bisa memastikan apakah perselingkuhan yang dilaporkan tersebut benar-benar ada, atau tidak. Ia juga tidak bersedia menyebut nama-nama yang dilaporkan selingkuh karena bersifat rahasia sesuai kode etik. Yang pasti, menurut Ali, selain perselingkuhan, ada juga laporan soal penipuan, karena utang, bolos, dan penganiayaan.

BK DPR memang bertugas menerima pengaduan publik terkait tindak tanduk anggota DPR. Namun, menurut Gayus, BK tidak bisa menyikapi dugaan perselingkuhan hanya mendengar pergunjingan, isu-isu, dan gosip. Dari jumlah laporan masuk, yang datanya lengkap dan diadukan secara resmi hanya dua kasus. Yakni, pengaduan soal kawin siri, dan laporan tentang dugaan perkosaan.

Laporan PB HMI
Kasus perkosaan yang dimaksud Gayus tampaknya berkaitan dengan pengaduan yang disampaikan Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). “Kami telah melaporkan adanya dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota DPR bernama Muhammad Nazarudin terhadap perempuan yang berprofesi sebagai sales promotion girl ke BK DPR pada 18 Agustus 2010 lalu. Saat itu, kami diterima oleh Ketua BK DPR Gayus Lumbuun,” kata Ketua Umum PB HMI, M. Chosin Amirullah di Jakarta, Senin (1/11) siang.

Menurut Chosin, ada empat elemen organisasi masyarakat yang turut melaporkan kasus tersebut. Salah satunya Institut Proklamasi. Laporan merupakan ekspresi kegelisahan sebagian anggota masyarakat terhadap masalah yang mencoreng citra DPR. Dalam laporan itu, PB HMI melampirkan pemberitaan sejumlah media dalam kasus tersebut. Namun, hingga saat ini laporan mereka belum mendapat tanggapan. Karena itu, Jumat (8/11) mendatang, PB HMI akan mengirim surat ke BK DPR untuk mempertanyakan proses laporan yang telah diajukan. Sebagai gerakan moral, mereka meminta kepada BK DPR agar segera menuntaskan kasus tersebut – (lihat halaman 5).

Ditemui secara terpisah, Gayus Lumbuun berjanji untuk menindaklanjuti semua laporan yang diterima BK. Termasuk pengaduan soal dugaan perkosaan yang menyebut-nyebut nama Nazaruddin. Namun, menurut Gayus, penanganan BK atas kasus tersebut tidak ke arah pidana atau kejahatannya, tetapi mempermasalahkan etika, dan perilaku. Anggota dewan tidak patut melakukan itu, karena melanggar Tata Tertib DPR dan UU tentang MPR/DPR/DPD/DPRD.

Menanggapi pernyataan Ali Maschan Moesa yang mengatakan pengaduan terbanyak yang masuk ke BK adalah soal perselingkuhan, Gayus tidak membantah. “Kalau beliau yang bilang begitu tentunya beliau yang tahu, ya seperti itulah,” katanya.

Reaksi Soal Selingkuh

Banyaknya laporan tentang perselingkuhan memicu reaksi beragam dari pada anggota dewan. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, DPR memiliki tata tertib (Tatib) yang mengikat anggotanya dalam bersikap. Namun, tak ada satu pun pasal di Tatib yang mengatur soal larangan selingkuh. Terlebih anggota DPR juga manusia biasa, harap dimaklumi jika kemudian khilaf berselingkuh. ”Nggak ada (pasal) di Tata Tertib (yang mengatur anggota) dilarang selingkuh. Anggota DPR kan juga manusia biasa, bisa saja dia salah. Tapi seyogianya kalau ada seperti ini tidak perlu diekspose,” katanya.

Sikap permisif juga disampaikan Vena Melinda, anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat. Ia mengatakan, selingkuh bisa terjadi di mana pun, tak hanya di parlemen. “Ya kalau temptation itu tidak hanya di DPR saja. Di profesi lain juga ada, jadi artis juga ada,” katanya.

Vena menilai, masalah perselingkuhan adalah isu sensitif yang harus disikapi secara bijak, karena banyak pihak yang bisa memanfaatkan kabar tersebut untuk menjatuhkan kredibilitas orang lain. Karena itu, ia meminta BK DPR mencermati, sekaligus membuat investigasi yang baik untuk laporan yang masuk.

Isu perselingkuhan dan skandal seks sebenarnya bukan masalah baru di DPR. Sebelumnya DPR periode 2004-2009, masyarakat pernah diguncang oleh skandal seks anggota DPR Max Moein dari Fraksi PDIP. Dugaan pemerkosaan bahkan diungkapkan oleh korban, Desi Firdiyanti yang tak lain sekretaris pribadi Max. Desi mengaku diperkosa Max berkali-kali pada Maret 2005.

Kasus seks yang menimpa wakil rakyat lainnya adalah skandal Yahya Zaini dengan artis Maria Eva, medio 2006. Skandal keduanya bahkan sampai terekam dan beredar luas di dunia maya. Sedangkan masalah perselingkuhan mengemuka saat KPK menggerebek Al Amien Nasution, anggota DPR dari Fraksi PPP. Suami artis Kristina ini dipergoki sedang bersama seorang perempuan ketika ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Ritz Carlton Jakarta, dua tahun silam.

Tabloid C&R, Edisi 636, Rabu 03-09 November 2010

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.