Direktur Eksekutif Economics, Industry and Trade (Econit), Hendri Saparini

HMINEWS.COM- Pemerintah memutuskan untuk  menjual saham PT Krakatau Steel Rp2,6 triliun. Lembaga penjamin (underwriter) yang terdiri dari Bahana Securities, Mandiri Sekuritas, dan Danareksa Sekuritas memutuskan 65 persen dana itu dijual kepada investor dalam negeri dan 20 persen dari jatah investor dalam negeri itu dijual ke ritel. Sedangkan 35 persen saham itu akan dijual kepada investor asing.

Menurut Direktur Eksekutif Economics, Industry and Trade (Econit), Hendri Saparini, penjualan saham krakatau merupakan bentuk skandal ekonomi baru setelah skandal Bank century.

Hendri  khawatir proses penjualan saham Krakatau dengan harga yang murah, yakni Rp850 per saham itu menjadi skandal ekonomi baru yang lebih besar dari kasus Bank Century. “Saya takut lebih dahsyat dari kasus Bank Century,” kata Hendri Saparini dalam diskusi Polemik dengan tema ‘Erupsi Saham Krakatau Steel’ di Jakarta, Sabtu 6 November 2010.

Menurut dia, polemik seputar penjualan saham Krakatau saat ini belum seberapa jika data yang dia miliki dipublikasikan. “Ini baru seperti [Gunung] Anak Krakatau, baru keluar asap. Masih banyak magma yang akan keluar,”.

Hendri mengklaim memiliki beberapa data terkait pengembangan PT Krakatau Steel . Menurut dia, Krakatau merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehat yang tak perlu dijual sahamnya. “Kita tahu, Krakatau adalah BUMN potensial, jadi siapapun yang memegang tidak masalah,” kata dia.

Menurut dia, proses initial public offering (IPO) Krakatau itu dikhawatirkan bahwa BUMN itu akhirnya justru menjadi pemegang minoritas saham. “Sekarang masyarakat menganggap seolah-olah IPO akan digunakan untuk ekspansi. Tapi masyarakat tidak tahu berapa sumber dana yang digunakan untuk membayar kesepakatan Krakatau dengan investor,” kata dia.

“Kita harus membuka lagi bagaimana prosesnya Krakatau memiliki investor lagi, apakah investornya kredibel, siapa yang mendorongkan. Kita takut nantinya Krakatau malah menjadi minority share.”

Untuk itu, Hendri dan sejumlah elemen mengajukan gugatan class action terhadap keputusan penjualan saham Krakatau itu ke pengadilan. “Kalau dibiarkan ini akan jadi preseden buruk. Harusnya pemerintah melakukan maping dulu, mana BUMN yang strategis dan mana yang tidak,” kata dia.

Namun, pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Kahlil Rowter mengatakan proses penjualan saham Krakatau telah mencapai tahap lanjut. Dia mengatakan, antara Krakatau dan investor sudah melakukan penandatanganan kontrak.

Sehingga, jika kesepakatan itu dibatalkan akan memunculkan sentimen negatif dari pasar. “Pasar sekarang sedang tinggi-tingginya, tinggal menunggu alasan untuk menjual,” kata dia.[]viva/dni