SBY Tak Paham Sistem Kesultanan Yogyakarta

HMINEWS- Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait monarki di Yogyakarta menunjukkan bahwa pemerintah tidak memahami persoalan sistem kesultanan. Padahal, monarki selama itu tumbuh di Yogyakarta tanpa menghilangan nilai-nilai demokrasi.

“Presiden harus tahu kultur tatanan masyarakat di Yogyakarta berbeda dengan provinsi lain. Secara politis maupun sosiologis, pengaruh sultan dan keraton diakui oleh masyarakatnya. Jadi saya kira presiden terlalu menyederhanakan masalah, seolah-olah keraton menghambat demokrasi,” kata pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) AAGN Ari Dwipayana di Yogyakarta, Sabtu (27/11).

Ia memberikan contoh di Inggris, Malaysia, dan Thailand. Sistem monarki terbatas tetap dipertahankan. Di sisi lain, sistem pemerintahan mereka sehari-hari menganut konsep demokrasi.

Hal tersebut, ujarnya, dapat terjadi karena masyarakatnya menghendaki. Selain itu, sepanjang tidak memberangus iklim kebebasan, monarki terbatas layak diterapkan. “Masyarakat malah memerlukan simbol pelindung dan pemersatu. daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mampu berkembang seperti sekarang ini karena ada figur sultan yang dihormati,” ungkapnya.(MI/ian)