Purnawirawan TNI Kembali Nyatakan Keprihatinan atas Pemerintahan SBY

HMINEWS- Kalangan purnawirawan jenderal kembali menyampaikan keprihatinan terhadap persoalan bangsa seperti ketidakadilan, kemiskinan dan pemborosan dana negara akibat tata kelola pemerintahan yang buruk, korupsi yang merajalela dan kolusi penguasa-pengusaha. Keprihatinan itu mereka ungkapkan dalam pertemuan dengan mantan Ketua Umum PBNU KH Hasym Muzadi, Kamis (25/11) di kantor International Conference of Islamic Scholars (ICIS), Matraman, Jakarta.

Dalam pertemuan itu hadir mantan KASAD Jenderal Ryamizard Ryacudu, Jenderal (purn) Marinir Soeharto, Suryadi, Haryoto PS dan lainnya. Hasyim Muzadi yang juga Sekjen ICIS menangkap keprihatinan itu merupakan bentuk kepedulian para mantan jenderal itu terhadap keselamatan bangsa Indonesia.

Mereka itu care pada ideologi dan keselamatan negara. Saat ini kerusakan sudah merata, bahkan banyak yang menikmati kerusakan itu, tegas Hasyim.

Berkaitan dengan itu, kata Hasyim, para purnawirawan pun menyampaikan gagasan untuk membuat sesuatu demi menyelamatkan bangsa. Beliau-beliau itu menyampaikan gagasan dan keprihatinan terhadap keadaan yang ada, dan berharap direstui. Gagasan itu seperti apa, kita lihat saja nanti, ujarnya.

Sementara mantan Danjen marinir  Jenderal (purn) Soeharto mengatakan, ke depan perlu adanya sosok kepemimpinan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan bangsa Indonesia. Kompleksnya permasalahan bangsa yang ada karena faktor kepemimpinan yang kurang pas, kata dia.
Pandangan kami para purnawirawan sama halnya dengan pandangan rakyat. Saat ini kepemimpinan yang ada tidak pas. Karena itu kita harapkan ada kepemimpinan yang pas (tepat) bagi bangsa Indonesia, kata purnawirawan TNI bertubuh kekar ini.
Di tempat terpisah, dari dialog tokoh agama dalam menyikapi permasalahan bangsa di PP Muhammadiyah, sejumlah tokoh agama menyampaikan keprihatinan mereka terhadap praktek perbudakan modern yang melembaga. Hal itu terkait dengan banyaknya penganiayaan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, seperti kasus TKI di Arab Saudi.

Disamping itu, para tokoh agama juga menilai adanya pelanggaran Undang Undang yang dilakukan penyelenggara negara. Dalam praktek penyelenggaraan negara ada pelanggaran undang undang yang dilakukan pemerintah, kata Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mukti.

Adapun pelanggaran UU yang dimaksud adalah, tentang kewajiban negara (pemerintah) dalam memberikan perlindungan dan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya. Di dalam UU, negara berkwajiban melindungi dan memberikan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya. Tapi dalam prakteknya itu tidak dilakukan, dan terbukti masih banyak rakyat Indonesia yang menjadi TKI dan mendapatkan penganiayaan, jelas dia.

Seiring hal itu, Mukti mengimbau pemerintah mencari solusi secara komprehensif terhadap permasalahan TKI. Pemerintah harus menyempurnakan UU tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja di daerah. Disamping itu, pengiriman TKI harus yang sudah terampil. Pemerintah harus memberikan advokasi dan membuat atase ketenagakerjaan