foto: seruu.com

Jakarta, pbhmiNET- Empat elemen masyarakat dan mahasiswa, Sekretariat Bersama Kelompok Kerja Petisi 50, Jaringan Kerja Petisi 50, HMI (Himpunan Mahasiswa Isla) dan PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) mendatangi Badan Kehormatan DPR di Gedung Nusantara II, kemarin siang (Senin, 29/11).

Kedatangan  mereka dalah untuk melaporkan beberapa kasus tindakan melanggar etika dan disiplin oleh para anggota DP. Laporan tersebut dasampaikan secara langsung oleh para aktivis dan diterima oleh Ketua BK DPR, Gayus Lumbuun.

Stefanus Gusma

Beberapa hal yang menjadi fokus laporan adalah soal kunjungan anggota BK DPR ke Yunani yang mampir ke Turki. “Kami menyayangkan sikap tidak sensitif para anggota BK DPR yang jalan-jalan ke luar negeri sementara pada saat yang bersamaan sedang terjadi bencana tsunami di Mentawai dan letusan Merapi”, demikian kata ketua umum PMKRI Stefanus Gusma.

Dalam hal ini disebutkan nama-nama anggota DPR yang ikut dalam pelesiran. Yaitu, Nudirman Munir, Chaeruman Harahap, Salim Mengga, Darizal Basir, M Rozaq Rais, Usman Jafar, Ali Machsan Moesa, dan Anshori Siregar.

Sementara itu kasus dari beberapa anggota DPR yang terkena kasus korupsi dan keanggotaannya di DPR masih dipertahankan juga menjadi sorotan. Mereka adalah As’ad Syam dari Fraksi Demokrat, Dudhie Makmun Murod dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Muhammad Misbakhun dari Fraksi PKS. Dudhie Makmun Murod yang menjadi tersangka suap pemilihan Gubernur BI Miranda Gultom, kasus Musbahum yang menjadi tersangka dalam Century gate, dan As’ad Syam yang menjadi tersangka korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Unit 22, Sungaibahar, Muaro Jambi mustinya menjadi perhatian BK DPR.

Syafinuddin Almandari
Syafinuddin Almandari

“Kami minta mereka diberi sanksi tegas, kalau yang berat diberhentikan supaya ada efek jera,” tegas mantan Syafinuddin Almandari, koordinator Jaringan Kerakyatan Petisi 50 yang juga mantan Ketua Umum PB HMI (MPO).

Para aktivis juga mengadukan Ketua DPR Marzuki Alie yang diduga telah melanggar etika dan tertib organisasi pada saat mengumumkan lebih dahulu cana Kapolri ke media daripada kepada anggota DPR sendiri. Saat itu belum ada sidang pleno penentuan Kapolri oleh DPR, tetapi buru-buru ketua DPR mengumumkan Kapolri terpilih karena sudah ditunjuk oleh Presiden.

“Seorang pimpinan lembaga tinggi negara (pimpinan DPR -red) mengumumkan keputusan dari lembaga tinggi negera lainnya (dalam hal ini lembaga kepresidenan -red)  adalah pelanggaran tertib lembaga, kata Judiherry Justam anggota Petisi 50.

Ketua umum PB HMI M Chozin Amirullah dalam kesempatan tersebut juga sempat menanyakan laporan terdahulu mengenai kasus pelecehan seks oleh salah satu anggota DPR.

“Laporan tersebut sampai saat ini tidak ada tindaklanjutnya dan mangkrak. Hal ini terjadi karena BK sendiri tidak solid dan pecah. Saya tidak yakin laporan hari ini akan ditindaklanjuti oleh BK DPR.” Demikian disampaikan Chozin dalam forum tersebut. [] lara