Cek & Ricek

HMINEWS.COM- Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Wina Armada, menilai bahwa pemborongan tabloid Cek & Ricek (C&R) oleh pihak tertentu dari sejumlah agen penjualannya karena diduga kuat berkaitan dengan laporan utama tentang “Skandal Seks Wakil Rakyat” merupakan bentuk sensor terselubung.

“Hal tersebut merupakan bagian dari sensor terselubung sekaligus upaya menghilangkan fungsi pengawasan dari pers,” ujar anggota Dewan Pers periode 2006-2010 dan 2010-2013 itu kepada ANTARA News di Semarang melalui pesan singkatnya dari Banda Aceh, Rabu.

Wina memberikan penilaiannya itu berkaitan dengan pengaduan banyaknya agen penjualan media cetak di berbagai kota yang menyebutkan bahwa stok mereka untuk tabloid C&R diborong pihak tertentu.

Pemborong tersebut tidak memberikan kesempatan kepada agen media cetak tersebut menjual tabloid C&R hingga ke pengecer dan pelanggan.

“Saya sudah membaca, dan tidak ada hal-hal yang melanggar kode etik jurnalistik,” ujar Wina, menanggapi berita tabloid C&R yang menyampaikan laporan utama berjudul “Skandal Seks Wakil Rakyat”.

Atmakusumah Astraatmadja, Ketua Dewan Pers periode 2000-2003, sesaat menjelang “Lokakarya Penegakan Produk Dewan Pers – Piagam Palembang” di Semarang berkomentar, “Wah, ini memperlihatkan bahwa masih banyak pihak di negeri ini yang belum rela ada kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers.”

Padahal, Atmakusumah menilai, kalau ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa, maka ada baiknya menggunakan mekanisme hak jawab. Apalagi, tabloid C&R selama ini termasuk media cetak yang aktif melayani hak jawab.

“Ini juga memperlihatkan masih ada pihak-pihak yang merasa bisa membungkam kemerdekaan pers menggunakan uang. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Atmakusumah jelang menjadi nara sumber dalam lokakarya yang diselenggarakan Dewan Pers bersama Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) itu.[]ant/dni