Demokrat dan SBY Ngotot “Singkirkan” Sultan dari Jabatan Gubernur.

HMINEWS- Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menyatakan, garis besar RUU DIY itu mengatur tata kelola pemerintahan provinsi yang sebenarnya tak beda jauh dengan pengaturan provinsi lainnya.

“Perbedaan yang menonjol adalah menyangkut penentuan gubernur. Apakah ditetapkan dengan diambil dari kesultanan atau dipilih rakyat langsung?” kata Lukman di akun Twitternya, Minggu 28 November 2010.

Delapan fraksi di DPR, kata Lukman, menghendaki posisi gubernur ditetapkan. “Hanya Fraksi Partai Demokrat dan pemerintah yang maunya dipilih,” kata Lukman. “Berbilang tahun isu tersebut tak temui kata sepakat. Kini polemiknya malah ‘naik-kelas’ dan makin menghebat.”

Menurut Lukman, model “penetapan” bisa dilakukan karena Undang-undang membuka kesempatan itu. Menurut Lukman, Undang-undang Dasar menjamin bahwa negara mengaku dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersikap khusus dan istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Khatibul Umam Wiranu, politisi Demokrat yang duduk di Komisi II DPR, yang nanti membahas RUU Keistimewaan Yogyakarta, menyatakan, posisi Demokrat bukan pada opsi gubernur Yogya dipilih langsung.

Demokrat, kata Khatibul, menginginkan Gubernur Yogyakarta nanti sesuai dengan kaidah demokrasi, yakni bisa dikontrol rakyat.

“Kalau ditetapkan, lalu apa pekerjaan DPRD?” “Minimal, Gubernur dipilih DPRD untuk kurun waktu tertentu. Dengan begitu, DPRD bisa mengawasi gubernur,” kata Khatibul.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Jumat, pekan lalu, memimpin rapat kabinet terbatas membahas empat Rancangan Undang-undang termasuk RUU Keistimewaan Yogyakarta. Saat membuka rapat ini, Presiden menyatakan hendaknya sistem kerajaan tak berbenturan dengan demokrasi dan konstitusi.

Pernyataan Presiden ini mendapat respons dari Sri Sultan Hamengku Buwono X, penguasa Yogyakarta yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sultan menyatakan sistem pemerintahan di Yogya sudah dijalankan secara demokratis.[]viva/dni