Hendardi

HMINEWS- Keberadaan Satgas Mafia Hukum tak henti menuai kontroversi. Keterlibatan Satgas, menurut Gayus Tambunan, dalam isu suap Grup Bakrie telah menjadi catatan hitam sepak terjang Satgas. Fakta itu pulalah yang membuat direktur Setara Institute mendesak agar Satgas dibubarkan saja.

“Daripada membuat kontroversi-kontroversi seperti pengakuan Gayus, dibubarkan sajalah Satgas itu. Satgas ini apa? Bikin kacau saja dalam politik,” tandas Hendardi usai diskusi di Jakarta, Senin (29/11/2010).

Ia mengingatkan agar lingkaran Istana tidak membela Satgas secara membabi-buta dengan alasan personel Satgas punya integritas. Sebab, sambung Hendardi, seorang yang berintegritas bisa terjebak dalam permainan politik penguasa. “Orang berintegritas pun bukan tidak mungkin terjebak dalam manuver-manuver politik kepentingan kekuasaan. Dan mungkin mereka punya interest kekuasaan,” tandasnya.

Hendardi menjelaskan Satgas berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski sama-sama lembaga yang bersifat ad hoc (sementara). “Satgas kan tidak bisa ikut dalam proses penyelidikan dan penyidikan, apalagi penuntutan. Beda halnya dengan KPK yang memang lembaga ad-hock. Tapi punya kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh UU untuk melakukan penyidikan dan penututan,” terangnya.

Ia menilai keberadaan Satgas justru merusak tatanan dan mekanisme hukum yang sudah ada. Mestinya, kata Hendardi, Presiden melakukan penguatan terhadap lembaga hukum yang sudah ada ketimbang membentuk Satgas. “Yang penting dilakukan adalah penguatan terhadap lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan,” tandasnya. Setiap waktu, katanya, Presiden bisa memanggil dan memperbaiki Kejaksan dan Kepolisian.

“Kepolisian dan kejaksaan itu kan aparat di bawah presiden. Bisa dipanggil setiap kali Kapolri atau Jaksa Agung. Kalau perlu tiap bulan diganti Jaksa Agungnya juga bisa kalau presiden mau,” ujarnya.(ach/inl)