Hah, Kasus Sumiati Dibarter?

HMINEWS- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan memperketat tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mengalami kekerasan, Sumiati. Hal ini untuk menghindari lobi-lobi yang berujung pada penghentian proses hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap Sumiati.

“Agar tidak dilobi pihak yang tak mau Khalid Salim al Hamimi, warga Madinah, diproses pidana untuk mendapatkan hukuman yang setimpal,” kata Ketua BNP2TKI Jumhur Hidayat seperti dikutip dari laman BNP2TKI, Sabtu 20 November 2010. Menurut dia, lobi-lobi itu dimaksudkan agar korban maupun keluarga korban menerima pembayaran kompensasi dalam jumlah besar dan menghentikan proses peradilan.

“Ini memang dimungkinkan dalam proses hukum, yang memberikan alternatif qishas sampai dipancung atau dhyar (denda), dan memberikan kesempatan pihak yang bertikai melakukan kompromi di luar proses pengadilan,” katanya.

Jumhur juga menyebutkan, proses pengadilan juga sering berlarut-larut sehingga banyak upaya damai dilakukan pihak yang bertikai dengan kompensasi yang bisa menggiurkan pihak keluarga korban.

“Kami tidak bisa melarang jika keluarga menerima ajakan damai majikan Sumiati. Tapi kami berupaya agar Sumiati dan keluarganya menolak dilobi pihak majikan,” katanya.

Aktivis Migran Care Anis Hidayah mengakui sangat kecil peluang dalam proses peradilan di Arab Saudi. “Kami punya pengalaman berkali-kali selalu gagal memidanakan pelaku penganiayaan pada TKI,” katanya.

Sementara Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Humprey Jemat mengakui hukum penganiayaan di Arab Saudi memang lebih ringan dibanding pencurian atau pembunuhan.

Dengan ancam hukuman yang ringan pun, jelas Humprey, pihak yang bersengketa masih diberi peluang lolos dari lobang hukum, dengan memberikan kompensasi yang menggiurkan bagi korban dan keluarganya.

Karena itu, Humprey mengapresiasi upaya yang dilakukan BNP2TKI menjaga Sumiati dan keluarganya, agar tidak bisa dilobi untuk mengagalkan proses hukum kepada majikan Sumiati.[]viva/ian