Bambang, atau Busyro ke KPK: Vis-a-Vis Skandal Century, Gayus dan Mafia Pajak

HMINEWS.COM- Uji kepatutan dan kelayakan  ( fit and proper test ) calon ketua KPK dilaksanakani oleh DPR. Bagaimana dengan calon ketua KPK  yang baru?. Bambang Widjojantoatau Busyro Muqodas kah yang  akan  memimpin KPK ? Akankah Kapolri baru, Kejakgung baru dan Ketua KPK baru nanti bisa sinergis untuk menuntaskan kasus-kasus  mega karupsi  yang  sedang  aktual ? Tidak overlapping  dan saling lempar tanggung jawab ?

KPK sebagai lembaga superbodi penegakkan hukum akan menghadapi tantangan yang kian berat di masa mendatang. Berbagai masalah telah menghadang di depan mata dan perlu penyelesaian riel secepatnya. Berbagai kasus  korupsi dari kelas teri hingga big fish perlu penanganan KPK tanpa pandang bulu alias tebang pilih. Namun keberadaan KPK sekarang ini tengah diuji dengan beragam persoalan besar, sementara KPK sendiri sedang mencari figure pimpinan yang bisa diandalkan. Dalam arti berani bertindak tegas, akurat dan kredibel. Setelah melalui proses  panjang akhirnya Pansel KPK menemukan dua orang calon pimpinan KPK, yakni Bambang Widjoyanto dan Busyro Muqoddas yang dipandang akan mampu membawa kejayaan KPK ke depan sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang bisa melakukan terobosan-terobosan jitu untuk membongkar berbagai skandal korupsi di Indonesia. Dan menangkap para pelakunya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan meja hijau.

Dalam menjalankan tugas dan misinya KPK mesti bersikap netral, independen dan tidak tebang pilih. Setiap persoalan mesti diproses sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Tak terpengaruhi oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas suatu perkara korupsi. Setiap kasus yang terindikasi korupsi harus segera ditindaklanjuti secepatnya untuk diproses lebih lanjut. Ada 2 kasus besar yang menghadang pemimpin baru KPK yakni mafia mega pajak dan kasus bail out bank Century (Century gate).

Menurut calon pimpinan KPK, Bambang Widjoyanto, bahwa kasus-kasus korupsi besar banyak terjadi di sektor perpajakan dan budget pendidikan. Menurutnya mafia perpajakan telah menyebabkan kerugian Negara trilyunan rupiah, yang dimainkan lewat perkolusian  antara  aparat perpajakan dan kaum  pengusaha demi kepentingan dan keuntungan mereka semata. Kasus mafia pajak mega trilyun yang masih segar dalam ingatan kita adalah apa yang telah dilakukan oleh pegawai Ditjen pajak  golongan  III A, Gayus Halomoan  Tambunan dan mantan pejabat Ditjen pajak, Bahasyim Assifie. Aparat penyidik telah berhasil menemukan safe deposit Gayus yang berjumlah sekitar Rp 30 milyar, belum lagi kekayaan Gayus yang tidak terdeteksi bisa mencapai ratusan milyar. Dan lebih mengejutkan lagi safe deposit Bahasyim yang mencapai Rp 1 trilyun. Bisa kita bayangkan baru 2 oknum pajak saja Negara telah dirugikan trilyunan rupiah padahal modus operandi yang seperti Gayus dan Bahasyim lakukan telah terjadi puluhan tahun. Berapa banyak lagi Gayus-Bahasyim di Indonesia yang tidak tersentuh hukum alias bebas melenggang foya-foya di istananya ? Tentu tak terbilang lagi jumlah uang Negara yang raib sebagai akibat mafia pajak tersebut. Begitu pula dengan  pemakaian dan pendistribusian anggaran pendidikan di Indonesia, setali tiga uang dengan  sektor perpajakan. Artinya banyak terjadi kebocoran alias korupsi di sana sini yang mengakibatkan kerugian Negara trilyunan rupiah setiap tahunnya.  Sementara Busyro Muqoddas lebih menekankan pada aspek kepemimpinan untuk memberantas kejahatan korupsi. KPK membutuhkan pemimpin yang berkarakter, kepemimpinan dengan sistem kolegial, bermoralitas tinggi dan tidak mau kompromi dengan korupsi. Dengan kata lain Busyro ingin melakukan “ jihad kemanusiaan “ memperbaiki taraf  hidup rakyat dari kondisi keterpurukan sebagai akibat merajalelanya korupsi di Indonesia.

Pemimpin KPK yang baru nanti akan diuji nyalinya, seberapa jauh keberaniannya untuk menembus dan membongkar the great barriers  dalam sektor perpajakan dan pendidikan.  Dan kita semua rakyat Indonesia tentu sedang menunggu pembuktiannya agar Kas negara kita ke depan pemasukannya bisa meningkat  drastis karena banyak uang Negara yang berhasil diselamatkan oleh KPK.

Kasus besar lainnya yang perlu mendapat perhatian khusus oleh KPK adalah bail out bank Century senilai Rp 7,6 trilyun. Konon telah menyebabkan kerugian Negara trilyunan rupiah. Kasus ini sempat heboh dan menjadi sorotan utama media massa karena diduga melibatkan sejumlah elit politik. Namun demikian fakta hukumnya hingga saat ini belum jelas kebenarannya masih ambigu. Disatu pihak mengatakan bahwa kasus century ada tindak pidana korupsinya yang melibatkan sejumlah elit pejabat negara, sementara pihak lainnya menegaskan kasus Century murni penyalahgunaan wewenang oleh pihak manajemen bank Century.  KPK sendiri menyatakan bahwa kasus Century belum ada atau belum ditemukan indikasi korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara Negara.  Bahkan kubu ini menyatakan,  secara kebijakan bail out bank Century ini dibenarkan karena untuk menyelamatkan krisis ekonomi nasional sebagai imbas daripada krisis ekonomi global kala itu.

Ada dua hal terpenting yang harus dilakukan oleh pimpinan KPK baru nanti dalam kasus bail out bank Century ini. Pertama adalah bagaimana pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan upaya riel dan terpadu untuk mengembalikan aset-aset dan uang yang dibawa kabur ke luar negeri oleh para penjahat bank Century agar bisa ditarik kembali masuk kas negara (asset recovery). Dan secepatnya mengembalikan uang nasabah yang sudah sekian lama raib tak jelas rimbanya. Yang kedua adalah proses hukum bagi siapa pun yang akhirnya terbukti nyata melakukan tindak pidana korupsi dalam skandal Century ini.

Namun demikian siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua KPK baru, baik Bambang ataupun Busyro, biarlah ia dan timnya melakukan tugas dan kewajibannya untuk memeriksa setiap kasus sampai tuntas tanpa ada intervensi siapa pun.  Bahkan tak seorang pun atau lembaga apapun boleh mengintervensi dan menyandera KPK agar bertindak sesuai dengan keinginan individu atau kelompok tersebut. Beri keleluasaan dan kemerdekaan penuh pada KPK dalam memeriksa suatu kasus agar bisa  diperoleh kebenaran dan keadilan yang obyektif. Pada prinsipnya apapun kasusnya kalau dinilai cukup bukti maka wajib diproses pengadilan, tapi sebaliknya apabila di tengah jalan  KPK tidak mendapatkan bukti nyata keterlibatan korupsi maka jangan halangi KPK untuk menghentikan pemeriksaan. Untuk itu diperlukan independensi KPK sepenuhnya dan jangan sampai KPK dikebiri supaya mandul atau dikendalikan terselubung (invisible hand) oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan mereka (vested interest).  KPK jangan menjadi macan ompong yang hanya bisa mengaum keras tapi tak bisa menggigit. KPK harus berani memeriksa siapa pun yang terindikasi korupsi. Tak pandang bulu, Tak pandang status. Harus bernyali dan bertaji demi tegaknya hukum.

Semoga DPR khususnya Komisi III nanti tidak salah pilih dalam menentukan ketua KPK baru lewat  fit and proper test.  KPK ke depan harus lebih kredibel dan  tidak mengecewakan harapan  rakyat  yang begitu besar untuk  membersihkan  Indonesia dari epidemik virus korupsi karena  ” kejahatan koruptor adalah musuh bersama bangsa ini sebagaimana kejahatan teroris, extra ordinary crimes, mega destruktif !”.  Semoga yang jadi Panglima Pemberantas Korupsi di Indonesia ke depan berkarakter “  Si Cerdik Nazarudin Hoya dan Daud Sang Pemberani ” karena pasti akan berhadapan dengan “Mega Koruptor  Goliath”.  Entah  Bambang,  entah  Busyro, demi martabat Indonesia buktikan kompetensimu ![]sumber rimanews

Hery Nugroho Algama, wartawan RIMANEWS

Jakarta,  10  Oktober  2010