Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono

HMINEWS.COM- Privatisasi sejumlah BUMN oleh pemerintah dinilai sejumlah pengamat ekonomi sebagai suatu bentuk pemiskinan negara dan pelanggaran konstitusi. Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini telah dikangkangi oleh Asing.

Salah satu indikatornya yakni banyak Badan Usaha Milik Negara yang dikuasai asing, dan sumber daya alam yang dikelola asing.

Terkait dengan kasus terbaru, kata Sri-Edi Swasono, ada penawaran saham perdana (IPO) Krakatau Steel (KS). “Rugi Rp 1 pun tidak boleh dijual. IPO KS harus dibatalkan karena bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Karena BUMN sebagai pendukung sistemik pengelola sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ungkapnya di Jakarta, Senin (8/11).

Ia mengatakan, Indonesia masih akan membangun, sehingga masih terus akan membutuhkan baja. Ia mengatakan, jik nantinya sudah masuk ke pasar bursa, maka masuknya asing untuk menguasai KS tidak akan bisa dikontrol oleh pemerintah.

Selain itu, untuk IPO saja, jatah untuk investor asing saja mendapatkan 35 persen, yakni yang akan diambil oleh Pohang Steel and Iron Corporation (POSCO) dan Nippon Steel.

Sri Edi juga mengatakan, bahwa penjualan BUMN ini tidak hanya terjadi kali ini saja, sebelumnya sudah banyak yang terjadi praktek serupa. Terkait dengan hal tersebut, Presiden SBY harus memberikan briefing kepada para menterinya. SBY harus memberi komando agar menterinya jangan melanggar pasal 33.

“Presiden SBY harus membriefing para menterinya agar taat konstitusi. Kenyataannya, malah Presiden SBY dikecoh menteri-menteri ekonominya yang neoliberal, yang menyurutkan kredibilitas Presiden. Ini merupakan perbuatan tercela, malanggar Konstitusi yang bisa digugat impeachment,” tandasnya.

Semua menteri Kabinet Indonesia Bersatu II harus kembali ke UUD 45. Kemungkinan saya bersama kawan-kawan akan melakukan dass action. Investasi asing itu posisi hanya sebagai pendukung. Tetapi kalau menjual BUMN, ya, keliru. Jangan salah, ya, saya tidak mempersoalkan berapa nilai penawaran perdana saham KS. Tetapi kenapa KS dijual, itu persoalannya,” kata Sri Edi.

Ia mengatakan dirinya tidak anti asing, akan tetapi, ketentuannya adalah investasi asing dan pinjaman luar negeri, selain, untuk kemakmuran rakyat, seharusnya dapat meningkatkan kemandirian nasional dan meningkatkan onafhanketijkheid. Artinya, mengangkangi atau mendominasi perekonomian nasional menyebabkan bangsa ini tergantung dengan asing.[]dni/MI