Calon Ketua KPK Bambang Widjojanto: Korupsi Itu Kejahatan Kalkulatis yang Amat Merugikan Negara

HMINEWS- Sesuai jadwal yang telah ditetapkan Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa hari ini, Rabu (24/11/2010) akan digelar fit and proper testterhadap calon ketua KPK Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas. Karena itu, dipastikan keduanya akan menggunakan momen ini dengan sebaiknya guna meraih kursi terhormat sebagai ketua KPK yang hingga kini masih kosong akibat ditinggalkan Antasari Azhari.

Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Kemudian, DPR akan memilih satu calon untuk menggantikan posisi Antasari Azhar yang kini telah diberhentikan sebagai Ketua KPK.

Bambang Widjojanto berjanji jika terpilih menjadi pimpinan KPK, dia akan melakukan konsolidasi pengembangan kapasitas kelembagaan, penajaman, dan sinergitas program.

“Salah satunya itu. Sekarang kan contoh ya, tidak terintegrasinya antara pencegahan dengan penindakan,” kata Bambang saat berbincang dengan VIVAnews setelah terpilih pansel beberapa waktu lalu.

Berikut petikan wawancara wartawan VIVAnews dengan pria kelahiran Jakarta, pada tanggal 18 Oktober 1959, itu:

Saat ini aktivitasnya apa, Mas?

Saya punya banyak PR (pekerjaan rumah). Sebagian PR saya banyak membaca dan menulis. Misalnya, saya lagi diminta membantu Mahkamah Agung. Pertama, saya menjadi readers buat blue print nya MA. Tapi kemudian tim pembaruan MA mengatakan, saya harus bertanggung jawab untuk finishing touch.

Kedua, saya masih terikat dengan kantor. Harus sidang. Padahal kan 10 hari terakhir (puasa) ini kan harus itikaf. Serius. Waktunya itikaf di masjid, saya masih sidang, sekarang masih sidang di MK. 10 Hari terakhir siapa yang bisa menjamin 10 hari terakhir kita masih hidup. Ketiga, di tengah jadwal yang sudah on schedule, tapi juga saya harus memberikan ruang buat teman-teman media. Tapi sebenarnya dari satu sisi saya khawatir dengan over pemberitaan. Itu sebenarnya tidak bagus.

Saya ini kan masih nothing, belum jadi something. Nothing yang ingin menjadi something. Tapi kan kesannya media wah. Saya belum apa-apa. Nah, itu saya khawatir banget. Saya khawatirnya penilaian orang. Saya mau menghindari ini. Saya malu hati. Siapa sih lu, seolah-olah sudah melakukan sesuatu. Kalau kita tidak hati-hati jadi takabur. Bahaya ini yang begini-begini. Mesti benar-benar menjaga supaya ga takabur. Makanya saya menghindari, supaya nggak terlalu (diberitakan).

Aktivitas di rumah?

Kalau hari biasa saya kerja bisa pulang jam 9 malam, berangkat pagi. Jadi kalau di rumah harus berkelahi dengan tiga soal. Satu, harus menyelesaikan hataman Quran. Hatam ya hatam, tapi kan kalau ngebut bacanya nggak benar juga kan. Dua, itikaf. Tapi ya itikaf kalong. Ketiga ya itu, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Terus ngelayanin teman-teman media. Ada yang mau di rumah, ada yang mau wawancara sama istri, ada yang mau ikut perjalanan naik kereta, naik ojek.

Hobby Mas Bambang apa sih?

Saya jadi khawatir nggak punya hobby. Saya tuh tadinya senang main badminton waktu SMP dan SMA. Semenjak kerja nggak mungkin main badminton. Di kantor lawyer saya joging. Karena lawyer butuh kebugaran. Lalu joging sekarang tidak juga. Di kantor sekarang ada kolam renang, coba renang. Tapi nggak juga. Terakhir empat bulan lalu, tenis. Nah sekarang nggak lagi. Nah, olahraga rutin sampai sekarang ya ngejar-ngejar kereta, terus naik ojek.

Visi dan misi menjadi pimpinan KPK?

Dalam track record saya kan sejak dari YLBHI, jadi ketua dewan pengurus. Di ujung karir saya di YLBHI, kami di YLBHI membuat berbagai lembaga yang bisa menopang YLBHI. Alasannya sederhana saja. YLBHI itu kan supermarket. Dia memberikan service dari semua kebutuhan, dari para justicia law. Dari satu sisi lingkupnya luas, tapi pendalamannya dangkal. Dari isu perceraian, Ahmadiyah, orang nggak mampu, buta hukum masuk semua. Nggak ada yang ditolak. Pada saat itu kami melakukan analisis sosial. Dulu kita belum berpikir Orde Baru akan tumbang. Dan kemungkinan besar problem dan pertarungannya akan beda. LBH kalau mau berperan dalam peran sosial dan legitimasinya, LBH harus beda. Nah untuk transformasi itu, kita membentuk lima lembaga.

Lembaga pertama, head to head lawan kekerasan dibentuklah Kontras. Ada representasi dari berbagai ormas. Kedua, dibentuklah ICW. Orang-orang di situ kita bentuk orang yang dipercaya publik bisa menjaga nilai-nilai moralnya. Ketiga, kami menganalisis kemungkinan besar akan terjadi konflik horizontal yang besar, karena pada saat itu pemilu 1998. Nah, saat itu kami bentuklah Lerai. Lerai itu lembaga rekonsiliasi. Bayangannya kalau ada konflik di Indonesia, kita kirim tim dari Lerai. Itu kita pernah coba di Ambon, daerah-daerah konflik.

Keempat, kita sadar betul nanti akan ada pertarungan gagasan, pemikiran, ideologi makanya kita bentuk KRHN Komisi Reformasi Hukum Nasional. UU politik pertama kali dibentuk oleh KRHN. Kelima, KBH68. Jadi gagasan YLBHI, voice of human right. Kami mau informasi bisa diakses. Jadi informasi itu harus bisa diakses kemana-mana. Dengan begitu, salah satu yang saya mau kaitkan adalah ICW. Jadi keterkaitan dan keberpihakan saya dengan anti korupsi itu jauh sebelum reformasi ada.

Korupsi itu filsafat dasarnya adalah bagaimana membela kepentingan publik. Bukan kepentingan terdakwa lho. Karena sistem kita di KUHAP lebih mementingkan kepentingannya terdakwa. Korban korupsi, korban pembunuhan haknya mau ditaruh dimana? Yang kebanyakan diatur itu kepentingannya terdakwa, hak-hak tersangka dan terdakwa. Hak korban dimana? Pasal korupsi yang merupakan extra ordinary crime, dampaknya luar biasa dahsyatnya itu justru harusnya publik. Tapi justru publik yang tidak bisa dilindungi. Itu sebabnya, kalau bicara korupsi, anti korupsi kita sedang mendefence kepentingan publik. Kalau bahasa konstitusi, kita sedang melindungi daulat rakyat.

Hukum itu harus berpijak pada daulat rakyat. Filsafat hukumnya harus dikembangin ke sana. Karena kadang-kadang hukum kehilangan rohnya, kehilangan spiritualnya. Dia bekerja secara instrumental. Tapi tidak bekerja secara berpihak. Mestinya kan bekerja pada value, kebenaran dan keadilan. Berpihak kepada masyarakat. Tapi justru lebih banyak hak-hak tersangka, terdakwa.

Kalau dikaitkan dengan pemberian remisi, asimilasi, dan grasi?
Filsafat dasarnya bermasalah. Misalnya begini, ada dua arah atau level. Level pertama level struktur dan kebijakan. Remisi dikenal dan diberlakukan di negara manapun. Aneh kalau menolak remisi. Remisi mempunyai sistem dan otoritas yang mempunyai kewenangan membawahi itu. Problem pertamanya dikebijakan. Kalau saya beri remisi kepada anda, apa ukurannya. Kok anda dapat remisi, yang lain tidak. Indikator apa yang dipakai.

Pertama, misalnya orang ini telah membantu LP. Apa yang dibantu? Ukuran-ukuran yang absolut, penilaian-penilaian yang objektif tidak bisa ditegakkan. Pertanyaan dasarnya itu. Kedua, siapa yang seharusnya memberikan penilaian. Kalau urusan kebijakan urusan yang diatas ya. Di dalam sistem kita remisi itu sekarang diletakkan badan pengawas dan lapas. Ga ada hakim pengawas. Kalau mempersoalkan remisi, harus diperbaiki yang bagian awal. Kenapa seperti itu, karena kita selalu membahas suatu masalah berdasarkan kasuistik. Padahal kalau mau menyelesaikan masalah, penyebabnya harus ditangani, itu bisa selesai.

UU soal remisi harus direvisi?

Kalau kewenangannya udah ok, itu berlaku dimana-mana. Tapi ketika memberikan itu, indikatornya bagaimana. Publik harus tahu juga. Misalnya, Artalyta dapat sekian, dia dapat sekian, ini harus dijelaskan. Ini kan bisa dijelaskan kalau ada sistem yang dibangun secara seimbang. Kemudian problem kedua.

Dalam kasus Syaukani, ada titik singgung dalam menghargai kesehatannya. Misalnya Pak Harto, nggak bisa dihadapkan karena sakit yang sudah menetap. Ini soal penghormatan kita terhada HAM. Nah titik singgungnya, dampak yang ditimbulkan dari orang ini. Nah titik singgung itu yang harus dicari rumusannya. Saya belum dapat rumusannya.

Tujuan penindakan apa sih? Kalau orang sakit mulu tujuan penindakan tercapai nggak? Yang lupa dicapai adalah kerugian yang diakibatkan itu. Kalau dimasukkan ke sistem, di-pollinglah ke masyarakat. Bikin panel, diskusi soal itu. Ini bukan the only autohority, but this is the public issue. Ada banyak stake holders yang terlibat. Memang perlu waktu. Tapi kalau itu bisa menenangkan, itu bisa. Sakit ini bisa disembuhkan nggak sih? Kalau bisa disembuhkan di bantar saja dulu, setelah sembuh langsung masuk lagi.

KPK seperti apa, apakah sudah membantu Tipikor?
Diskursus KPK itu kebanyakan diletakkan pada problem hukum. Dan itu kesalahan pertamanya. Korupsi itu bukan semata persoalan hukum. Kalau ngomong penyalahgunaan kewenangan bukan persoalan hukum saja. Ada otoritas yang bekerja, punya power dan power itu tidak dikerjakan sesuai amanah. Dan dengan otoritas itu digunakan dengan mengeluarkan kebijakan, bahwa kebijakannya itu legal.

Sementara hukum bekerja pada ruang-ruang kebijakan itu harus dilaksanakan. Nah kalau kebijakan ini korup sejak awal, nah berarti sedang bekerja dalam sistem yang korup. Jadi itu yang saya mau katakan bahwa, korupsi bukan hanya problem hukum.

Makanya kemudian, antitesanya harus ada gerakan sosial pemberantasan korupsi. Kalau korupsi mau diturunin, bukan sekadar statement. Tapi dia harus menggabungkan three in one. Korupsi itu kan kejahatan yang kalkulatis. Jadi kalau korupsi, dengan menggunakan uang hasil korupsi, dia bisa lebih save, berarti dia bisa memberi nilai plus. Lakukan saja korupsi, kalau korupsi jangan yang kecil-kecil, tapi yang gede-gede, dan bersama-sama. Itu kalkulatif loh. Koruptor sangat pintar.

Ujung dari seluruh proses penegakan hukum kan dipenjara. Penjara tahu sendiri. Sistem di penjara bukan memasyarakatkan masyarakat. Apa yakin sistem di penjara bisa membuat orang lebih baik lagi? Sebagian orang mengatakan, melakukan kejahatan yang paling aman lakukanlah melalui penjara. Narkoba misalnya. Jadi kalau bicara penindakan saja, ujungnya orang ini dihukum, hukumannya ini apa gunanya.

Kalau penjaranya begitu. Tapi sistemnya itu tidak sesuai dengan tujuannya. Itu terintegrasi antara pencegahan, penindakan dan monitoring. Ini saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Publik di didik media untuk tertarik hanya dengan penindakan. Ada dramatisirnya. Cuma kerja yang diam-diam, membangun sistem, merumuskan kebijakan, memang kerja yang tidak dramatik. Kalau mau dikaitkan ini juga bagian dari media.

Saya tidak anti dengan penindakan, saya ingin terintegrasikan. Kan tidak dengan penindakan terus. Membangun sistem, kultur. Bukan hanya two in one, tapi three in one. Satunya monitoring. Kewenangan KPK salah satunya monitoring. Monitoring dilakukan terhadap sistem aministratif di lembaga pemerintahan dan negara. KPK kemudian bisa mengusulkan perubahan sistem itu kepada presiden dan DPR. Tapi itu belum dioptimalkan.

Prioritasnya apa saat memimpin KPK?

Konsolidasi pengembangan kapasitas kelembagaan, penajaman dan sinergitas program. Salah satunya itu. Sekarang kan contoh ya, tidak terintegrasinya antara pencegahan dengan penindakan.

Misalnya, KPK belum masuk issue pajak, income generatic. Sebenarnya duit masuknya ada dua. Dari income 70 persen dari pajak, 30 persen dari bea cukai dan dari izin-izin sumber daya alam. Sekarang cek, ada ga korupsi diperpajakan sebelum 2009 akhir. Isu perpajakan kan 2009 dan 2010. Yang banyak kan isu korupsi dari APBN, APBD. APBN itu dari mana? Dan anda percaya pajak itu bersih? Cek apa yang direformasi perpajakan. Ruangan-ruangan yang nyaman untuk orang bayar pajak. Tapi begitu diterima, uangnya segitu semua ga?

Lihat jargon pajak, bayarlah pajak, awasi penggunaannya, tapi nggak diawasi penerimaannya. Hebatkan orang pajak. Itu contohnya. Akhirnya diakhir 2009, terperangah seorang Gayus dari golongan 3A. Kalau golongan 3A bisa mengenerate Rp130 miliar, padahal di pegawai pajak ada 5.000 yang fungsional. Coba 5.000 orang itu satu orang Rp10 miliar, sudah Rp5 triliun. Kalau mau ditingkatin lagi, satu orang kayak Gayus Rp100 miliar, bisa Rp500 triliun. Tapi mau nggak sumber daya hukum kita ke situ.

Bagaimana dengan koordinasi dan supervisi KPK saat ini dengan institusi lain?
Koordinasi dan supervisi bukan cuma penindakan. Selama ini kan supervisi dan koordinasi take over pikirannya. Perlu bikin training bersama soal financial enginering. Bagaimana modus, polanya, penangannya. Setelah training bersama, kita gelar yuk. Cari kasus apa, kita kerjain bersama-sama. Dari awal kita sudah kerjasama, bagaimana mau ada rivalitas. Dari situ kita sedang membangun, bukan hanya kompetensi, tapi juga value. Itu yang orang lupa. Profesionalisme itu kan dari value.

Rekening gendut. Itu sederhana masalahnya kalau mau dicari problemnya. Kewenangan KPK di pasal soal LHKPN. Itu sebenarnya kewenangan yang tanggung. Karena hanya menerima dan memeriksa LHKPN. Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 huruf a, b, c uu no 28 tahun 1999 mengenai penyelenggara negara yang bersih dari kkn. Itu lembaga kpkpn bukan hanya memeriksa lho. Tapi bisa juga memverifikasi, bisa melakukan penyelidikan terhadap lhkpn. Tapi pasal itu kan sudah dicabut. Karena kpkpn nya sudah dimatiin. Tapi pasal ini menjadi penting. Coba pasal ini dihidupkan lagi, dan diberikan ke KPK. Supaya tidak semua penyelenggara negara, karena bisa sakit perut semua, lembaga penegak hukumnya saja. Naikin tuh gaji hakim agung, naikin gaji jaksa agung. Tapi diikat LHKPN, dan bisa diinvestigasi. Seluruh harta kekayaan lain yang tidak dilaporkan LHKPN, kalau ditemukan, harus dirampas kepada negara.

Banyak kalangan, anda dikatakan emosional?

Kalau itu, begitu saya membela kepentingan klien saya, saya harus tegas. Dan orang melihat watak saya dari saat membela klien saya. Tapi dia liat nggak saya bisa merumuskan strategis pemberantasan korupsi, saya bisa mengelola konflik di beberapa tempat, saya dipercaya Mahkamah Agung menjadi panitia seleksi hakim ad hoc tipikor, di KY dipercaya menjadi tim expert untuk calon hakim agung, saya diminta komite nasional kebijakan goverment di sektor publik untuk merumuskan goverment mainstreaming. Saya tidak keberatan dengan penilaian itu.

Tapi nilailah saya secara utuh. Kalau saya ngomong begini bukan berarti saya emosional. Misalnya pada saat saya minta Kapolri mundur, oh itu jelas karena kejahatan Anggodo luar biasa. Siapa yang tidak setuju Kapolri mundur. Sekarang masyarakat minta dia mundur kan? Saya minta mundur Kapolri sejak kasus Anggodo.

Lalu, kalau orang menilai saya 10 tahun lalu ketika merobek draft, itu 10 tahun lalu. Masa Anda mau nilai saya 10 tahun lalu sih. Ini salah yang menilai atau bagaimana. Orang mempunyai hak untuk menilai, fine, saya nggak tolak itu. Tapi saya cuma minta, nilailah saya secara utuh dengan pengetahuan yang komperhensif, itu baru judgementnya netral dan adil. Dia (DPR) punya kewenangan, dia juga boleh menolak saya juga.[]rima