Stabilkan Karachi untuk stabilkan Pakistan

Huma Yusuf
HMINEWS.COM, Washington, DC – Saat Pakistan bergulat dengan banjir terparah di Delta Sungai Indus, ibukota perekonomian Pakistan, Karachi, tengah berada di tepi jurang perang saudara. Karachi, sebuah metropolitan berpenduduk 18 juta orang, memang sudah lama dirasuki kekerasan politik. Namun, meningkatnya angka pembunuhan yang bermotif politik, etnis dan agama pada tahun ini – yang dikenal sebagai “pembunuhan terarah” (target killings) – nyaris melumpuhkan kota ini dan juga ekonomi Pakistan yang memang sudah lemah.

Dalam konteks peperangan di kawasan ini, masalah-masalah ekonomi dan pembangunan Pakistan sering kali dilihat melalui prisma ekstremisme dan terorisme. Namun, masalah-masalah paling penting Pakistan kerap kali berasal dari masalah-masalah dalam alokasi sumber daya dan politik lokal. Dalam hal ini, Karachi menjadi mikrokosmos dari masalah-masalah pembangunan dan politik Pakistan – yang menyita pikiran rakyat kebanyakan – dan karenanya patut mendapat perhatian dari komunitas internasional.

Menurut Komnas HAM Pakistan, terjadi lebih dari 260 “pembunuhan terarah” di Karachi dalam paruh pertama 2010. Pada pertengahan Oktober, pemilu-pemilu lokal berujung perselisihan antara partai politik yang bersaing, di mana lebih dari 40 orang terbunuh dan lebih dari 50 orang terluka. Pada 19 Oktober, 29 orang terbunuh dalam penembakan membabi buta di Karachi oleh pelaku tak dikenal hanya dalam waktu satu hari. Pembunuhan yang paling menarik perhatian adalah pembunuhan Dr. Imran Farooq, salah satu pendiri partai politik berbasis etnis di Karachi, Gerakan Nasional Bersatu (MQM), di London pada bulan September. Kematiannya menjadi sinyal bahwa perang “rebutan lahan” di Karachi telah berdimensi internasional.

Kemerosotan ekonomi akibat ketakstabilan politik ini bisa dirasakan secara nasional karena 70 persen pajak pendapatan dan 62 persen pajak penjualan yang dihimpun pemerintah Pakistan berasal dari provinsi Sindh, dimana 94 persen berasal dari ibukotanya, Karachi. Tak heran bila Menteri Dalam Negeri Rehman Malik menyatakan berulang kali bahwa ketidakstabilan di Karachi sama dengan ketidakstabilan Pakistan.

Ada bermacam hal yang menjadi sebab kekerasan di Karachi, yang bisa dikaitkan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi berbarengan bertambahnya jumlah penduduk. Sejak 1950-an, penduduk Karachi yang tumbuh cukup pesat telah kekurangan sumber daya dan infrastruktur perkotaan yang penting.

Akibatnya, mafia tanah ilegal menjamur untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Pakistan. Para mafia ini mempunyai kedekatan dengan partai-partai politik karena suara dari warga berpenghasilan rendah sangat mudah didapat dengan janji-janji penyediaan air, listrik atau jalur selokan di kawasan mereka. Kaitan antara perencanaan kota yang buruk dan kebutuhan kontrol politik di wilayah ini turut menjelaskan meningkatnya kekerasan baru-baru ini: sejak pemilu lokal berlangsung, partai-partai politik bersaing mendapat dukungan dari para mafia berpengaruh.

Mengingat bahwa Karachi adalah kota para pendatang, kekerasan politik juga berdimensi etnis. Partai MQM yang berkuasa merepresentasikan para warga berbahasa Urdu yang punya asal garis keturunan dari India utara. Sementara pesaingnya, Partai Nasional Rakyat, mengklaim dukungan dari orang-orang Pashtun di Karachi, yang terdiri atas para buruh yang bermigrasi ke kota pelabuhan ini demi mencari pekerjaan. Menariknya, kedua partai ini adalah bagian dari koalisi yang berkuasa di tingkat pusat dan provinsi.

Sejak 1996, Karachi, yang mempunyai lebih dari 3.000 madrasah, disibukkan juga dengan kekerasan sektarian. Serangan tentara ke tempat persembunyian para militan di daerah-daerah suku telah memaksa para anggota kelompok sektarian terlarang kembali ke Karachi dan melanjutkan kegiatan mereka di sana.

Apa yang pemerintah Pakistan perlu lakukan adalah menanggapi seruan masyarakat sipil dan media untuk melakukan penyelidikan hukum terhadap berbagai pembunuhan di Karachi. Gubernur Sindh, Syed Qaim Ali Shah telah menjanjikan investigasi hukum terhadap kekerasan yang terjadi sejak Juli, tapi tidak ada kabar lanjutannya.

Pemerintah negara-negara Barat yang sudah biasa mengadopsi pendekatan satu-dimensi terhadap Pakistan juga harus menaruh perhatian lebih besar pada stabilitas Karachi. Kelompok-kelompok HAM internasional bisa mengarahkan perhatian pada para korban politik kekerasan di Karachi seperti halnya mereka menyoroti korban sipil dari serangan-serangan pesawat nirawak. Komunitas internasional juga bisa berbagi informasi dengan pemerintah Pakistan tentang bagaimana membentuk komite kebenaran dan rekonsiliasi untuk membantu para faksi etnis yang bermusuhan di Karachi merundingkan perdamaian.

Menyusul banjir dahsyat beberapa waktu lalu, memastikan bahwa pusat perdagangan Pakistan tetap damai demi kesejahteraan ekonomi nasional menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Dan hanya dengan mengakui bahwa publik Pakistan perlu mengatasi masalah-masalah yang lebih mendesak dan mendasar daripada ekstremisme-lah komunitas internasional bisa membantu menangani kebutuhan-kebutuhan lokal secara berarti.

###

* Huma Yusuf adalah jurnalis dan peneliti dari Karachi. Ia kini menjadi Sarjana Pakistan di Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews) dan HMINEWS.COM.