Bagaimana Cara Berunding dengan Taliban

Qamar-ul Huda
HMINEWS.COM, Washington, DC
– Perang melawan Taliban telah berlangsung sembilan tahun, dan semangat pasukan NATO untuk terus berperang melawan pemberontakan yang tak berujung ini pun mulai melemah. Apakah sudah saatnyamerundingkan kesepakatan dengan Taliban? Jika demikian, apa arti penting dari perundingan dengan Taliban?

Dengan keberadaan lebih dari 150.000 tentara di Afghanistan, dan 30.000 tentara Amerika lainnya yang akan menyusul tahun ini, juga dengan terjadinya peningkatan 40 persen serangan Taliban atas sasaran warga sipil dan militer dalam empat tahun terakhir, kini tidaklah jelas apakah berbagai syarat untuk terwujudnya negosiasi telah cukup untuk membangun kepercayaan diri, mengurangi rasa saling curiga, dan membentuk sistem dialog yang berkesinambungan dan terstruktur bagi para mediator.

Baru-baru ini, Jenderal David H. Patraeus, Komandan Pasukan Bantuan Keamanan Internasional NATO dan pasukan AS, mengadakan pertemuan tertutup yang membahas strategi militer dan politik dengan perwakilan dari 12 negara mayoritas Muslim, termasuk Iran, serta Organisasi Konferensi Islam (OKI). Melibatkan negara-negara mayoritas Muslim adalah sebuah langkah penting untuk menstabilkan Afghanistan karena bisa memperkuat peran mereka sebagai pihak yang turut berkepentingan atas stabilitas dan berjalannya pemerintahan di Afghanistan.

Pada 2008 Arab Saudi meletakkan fondasi bagi adanya perundingan ketika pihak kerajaan menjamu para pemimpin penting Taliban dan pejabat Afghanistan dalam suatu pertemuan rahasia untuk membincangkan gencatan senjata dan mengakhiri pemberontakan. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah Afghanistan telah mengambil langkah-langkah berani dan pengakuan akan pentingnya rekonsiliasi dengan para prajurit infanteri Taliban dengan mengesahkan Undang-Undang Rekonsiliasi Nasional, Amnesti Umum dan Stabilitas Nasional pada Januari 2010, dan belakangan melalui Program Perdamaian dan Reintegrasi Afghanistan, yang bertujuan memperkuat institusi keamanan dan sipil dalam pemerintahan sembari mengintegrasikan kembali mantan pemberontak ke dalam masyarakat.

Selama ini para pembuat kebijakan dan perancang strategi militer yang terkait dengan perang di Afghanistan memandang para aktor keagamaan sebagai kendala upaya perdamaian ataupun sumber konflik. Sebenarnya, kenyataannya justru berbeda. Telah terbukti bahwa agama adalah faktor yang berpengaruh dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi. Mengingat permusuhan antara para pemimpin Taliban dan pejabat pemerintah Afghanistan, serta kedekatan Presiden Hamid Karzai dengan negara-negara Barat, negosiasi dengan Taliban yang sudah terpecah-pecah akan menjadi lebih sulit.

Jelas bahwa tiga faksi utama Taliban – Dewan Syura Quetta, yang merupakan dewan pemimpin tinggi Taliban, Hezb-e-Islami dan jaringan Haqqani – tidak bisa atau tidak mau melangkah ke meja perundingan dengan satu suara, sehingga perlu untuk mulai menjajaki kelompok-kelompok yang mengisyaratkan mau berunding. Meskipun menurut Burhanuddin Rabbani – mantan presiden Afghanistan dari 1992 hingga 1996 dan kini kepala Front Nasional Bersatu, suatu koalisi beberapa partai politik Afghanistan – selama beberapa bulan terakhir telah ada beberapa pembahasan untuk membuka jalur komunikasi dengan Dewan Syura Quetta dan Hezb-e-Islami oleh Mullah Zaeef, mantan Duta Besar dan jurubicara Taliban.

Mullah Omar, tokoh spiritual dan pemimpin karismatik Taliban di Afghanistan, telah berulang kali mensyaratkan hanya mau berunding dengan para pejabat yang tidak korup, dan meminta diadilinya para pejabat pemerintah yang telah jelas terkait dengan penyiksaan dan pembunuhan sewenang-wenang atas warga sipil dan orang-orang yang diduga pemberontak.

Dalam konteks ini, ada beberapa variabel berlapis dalam merundingkan kesepakatan agar para aktor keagamaan berubah dari pemberontak menjadi warga sipil yang turut memegang kekuasaan. Ini pada akhirnya menuntut pihak-pihak yang berkepentingan lainnya mempertimbangkan pandangan-dunia Taliban yang menggunakan sudut pandang agama. Meskipun sebagian orang boleh jadi menganggap sudut pandang keagamaan Taliban sebagai bertentangan dan kontraproduktif, pandangan mereka harus dipahami demi mengerti raison d’être dari gerakan Taliban yang sudah berumur 21 tahun itu.

Negosiasi dengan mediator Taliban sebaiknya mengangkat masalah-masalah terkait penerapan rencana aksi untuk rekonsiliasi, pelaksanaan program akuntabilitas, dan pengembangan proses reintegrasi mantan pemberontak ke dalam masyarakat tanpa mereka dihinakan. Yang paling penting, para mediator pihak ketiga perlu menjamin kesepakatan pembagian kekuasaan dan penjadwalan yang spesifik untuk penerapannya.

Untuk menumbuhkan kultur perdamaian selama perundingan dan setelahnya, diperlukan upaya yang selaras serta keterlibatan orang-orang dan organisasi-organisasi yang terlatih dalam soal pembangunan berkelanjutan, keadilan pada masa transisi, penyembuhan trauma, penciptaan perdamaian, transformasi konflik, dan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkesinambungan.

###

* Qamar-ul Huda adalah cendekiawan kajian Islam dan Perbandingan Agama, serta Pelaksana Program Senior dalam Program Agama dan Perdamaian di United States Institute of Peace. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews) bekerjasama dengan Global Experts.