Jakarta,HMINEWS- Rencana pemberian gelar pahlawan kepada penguasa Orde Baru, Soeharto, semakinmendapat tangapan serius dari para serius dari para aktivis. Hari ini (25/10/10) pukul 13.30 WIB sejumlah aktivis yang tergabung Tim Advokasi Aktivis ’98 untuk Menolak Gelar Pahlawan Suharto mengajukan judicial review (JR) terhadap UU no. 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan ke Mahkamah Konstitusi.

Surat pendaftaran JR ditandatangani oleh sejumlah aktivis, diantaranya Ray Rangkuti dari LIMA (Lingkar Madani Indonesia), M Chozin Amirullah (Ketua umum PB HMI), Ahmad Wakil Kamal (aktivis ’98), Edwin Partogi (Advokasi Korban Kejahatan Sindikat), Abdullah Dahlan (ICW), dan lain-lain. Adapun sebagai kuasa hukum diserahkan kepada Gatot Goei sebagai koordinatornya.

Sejumlah aktivis ajukan judicial review (foto. Tribunnews)

Menurut kuasa hukum Gatot Goei, pasal-pasal yang diminta untuk ditinjau ulang adalah pasal 1 ayat 4; pasal 16 ayat 1; pasal 25 dan pasal 26. “Kami mempertanyakan mengenai syarat-syarat seseorang bisa mendapatkan gelar kepahlawanan. Dalam UU no. 20/2009 tidak diatur secara detail sehingga bisa menimbulkan misinterpretasi”, kata Gatot yang juga mantan ketua umum HMI-MPO Cabang Jakarta tersebut.

Gatot menambahkan bahwa ada kejanggalan dalam anggota tim penganugerahan gelar tersebut. Empat anggotanya terdiri dari tentara, padahal kita tahu dalam undang-undang tentara hanya bertugas pada wilayah pertahanan dan keamanan. “Mengapa mereka musti diberi tugas menentukan orang-orang yang akan mendapat gelar”, tukas Gatot.