Mendiknas Muhammad Nuh

HMINEWS.COM- Pagi itu aku berangkat tunaikan amanah. Menyampaikan undangan seminar ke sekolah. Sebelumnya diminta memilih, sekolah negeri atau swasta. Pilihan aku jelas ke swasta, mengapa?. Secara umum kondisi sekolah negeri baik. Hampir dapat dikatakan, murid dan guru sejahtera. Itu wajar, kesejahteraan guru terjamin pemerintah. Bertolak belakang sekolah swasta, murid minim dan guru kurang dapat perhatian.

Perjalanan dimulai ke sebuah SMA swasta di bilangan Duren Sawit. Sekolah yang termasuk kawasan padat. Hampir setiap hari lalu lintas kendaraan ramai. Uniknya, sekolah ini terhitung sempit. Hanya ada beberapa ruang kelas. Satpam sekedarnya dan papan data sekolah sudah lusuh. Terbayang ucapan dosen monitoring saat kuliah di kampus. “Idealnya monitoring dilakukan pada sekolah formal negeri atau swasta. Tapi faktanya banyak sekolah dimonitoring seadanya. Kalau sekolah itu swasta, jauh dan “sekolah seperti gubuk reyot” biasanya tidak akan dimonitoring”. Melihat fakta di lapangan, agaknya dosenku itu benar.

Untuk guru saya tak sempat melihatnya. Ketika ditanyakan satpam, semua guru sedang “berlibur” di luar kota. Label liburan bertajuk LDKS dari pihak sekolah. Tak sempat bertemu guru, akhirnya perjalanan dilanjutkan. Menuju sebuah sekolah Kristiani. Baru masuk depan sekolah, penjaga sekolah kurang bersahabat. Dia tidak mengijinkan masuk. Meski sudah dijelaskan saya mengantar undangan seminar kampus. Akhirnya undangan dititipkan kepada beliau. Saya sempatkan menitipkan pesan agar undangan disampaikan kepada yang berwenang.

Menuju sekolah berikutnya, ditemukan kondisi sekolah sangat miris. Sekolah tersebut hanya memperkerjakan seorang guru. Muridnya hanya empat orang !!!. Ketika itu saya sempat berpikir, ini sekolah menyedihkan amat. Heran nian mengapa sekolah ini tetap dipertahankan pemerintah. Apa tidak pernah dimonitoring dan dianjurkan untuk ditutup. Bisa anda bayangkan sekolah murid empat orang!!!. Jiwa mana tak resah melihat sekolah setragis itu. Terlebih daerah itu termasuk kawasan kumuh yang butuh perhatian.

Mantan Mendiknas Indonesia, Malik Fadjar pernah mengeluhkan kondisi infrastruktur pendidikan sangat buruk. Lihat saja dari 801.216 ruang kelas SD di negeri kita, yang layak pakai 41%, rusak berat 21% dan rusak sedang 38%. Sedangkan infrastruktur SLTP dan SMA dari 184.707 ruang kelas, ternyata dalam kondisi rusak berat tercatat 16%.

Minimnya sarana pendidikan adalah kecelekaan besar sejarah. Guru dan murid  tidak fokus belajar, tetapi sibuk memikirkan “gimana jika genteng sekolah bocor.Jika hujan, kehujanan. Musim panas, kepanasan”. Mirisnya perhatian pemerintah kurang, sekolah negeri masih banyak berlabel “ tidak layak”. Sekolah swasta sama saja, yayasan sibuk mengelola dana tapi ogah bicara fasilitas pendidikan. Pemasukan jalan terus, sekolah mau roboh masa bodoh.

Semua berpulang bagaimana perumus kebijakan mau tahu diri. bersedia turun ke bawah, tidak cukup mendengar laporan. Lupakan prinsip Asal Bapak Senang (ABS). Untuk pihak yayasan, jika bersikap cuek terhadap fasilitas jangan pernah bermimpi sekolahnya prestatif. Dan membiarkan itu terjadi bagaikan menanam bom waktu. Siap meledak. Masyarakat akan melunturkan legitimasi dan kepercayaan terhadap sekolah.

Pemerintah sepantasnya melakukan tiga kebijakan. Pertama, perketat sekolah swasta dan negeri tidak layak. Jangan mudah membiarkan pendirian yayasan/sekolah swasta tanpa memperhatikan kemampuannya. Regulasi memainkan peran penting, selama ini belum ada regulasi ketat terhadap pendirian yayasan. Kedua, penerapan monitoring dijalankan secara benar. Tidak asal terima uang kepsek, sekolah kasih akreditasi baik. Ketiga, tutup sekolah tidak layak. Sedih merasakan pemandangan sebuah sekolah murid empat orang.

Inggar Saputra

Mahasiswa PLS FIP UNJ 2006

Genmuslim_100@yahoo.co.id