Muslim dalam Masyarakat Inggris

Tehmina Kazi
HMINEWS.COM, London– Dalam beberapa tahun belakangan, topik yang paling banyak dimuat di media cetak, digambarkan dalam tayangan multimedia, dan mendapat aliran dana yang besar adalah topik mengenai integrasi Muslim ke dalam masyarakat Inggris. Semua tulisan mencoba menegaskan bahwa mengenakan niqab hanya membatasi keakraban saat orang berpapasan di jalan. Penelitian pun telah dilakukan untuk mengungkap potensi radikalisasi berbagai organisasi mahasiswa Islam di kampus-kampus. Dan, situs-situs berita daring dipenuhi dengan informasi tentang benturan antarkelompok seperti antara kelompok Liga Pertahanan Inggris dan Muslim Lawan Perang Salib.

Sekalipun penting untuk menjelaskan pada banyak orang bahwa pandangan-pandangan ekstrem itu menyudutkan, dan – parahnya – juga kasar dan tak beralasan, perlu juga untuk lebih banyak mengungkap pandangan-pandangan yang berada di tengah.

Acara-acara televisi seperti My Name is Muhammad di BBC1 – yang melawan stereotipe-stereotipe terhadap Muslim Inggris, dan mulai ditayangkan Maret lalu – patut dipuji karena telah mempublikasikan pendapat-pendapat Muslim Inggris yang merasa nyaman dengan beragam segi identitas mereka. Orang-orang yang diwawancarai dalam acara ini menunjukkan komitmen moral dan spiritual yang kuat pada agama mereka. Tapi pada saat yang sama, mereka bangga menjadi warganegara Inggris dan terlibat aktif dalam proses demokrasinya.

Namun, menurut berbagai jajak pendapat, Muslim Inggris generasi kedua dan ketiga justru semakin merasa terasingkan.

Berdasarkan sebuah jajak pendapat yang diadakan oleh lembaga penelitian Gfk NOP untuk tayangan eksklusif Channel 4, Dispatches: What Muslims Want pada 2006, pembawa acara Jon Snow menunjukkan bahwa generasi pertama Muslim imigran di Inggris memang senang untuk berbaur, dan termotivasi oleh keinginan mereka mendapat pekerjaan dan menikmati hidup yang sejahtera.

Namun, posisi generasi kedua dan ketiga Muslim Inggris lebih rumit. Meski mereka sangat menentang terorisme, jawaban mereka atas pertanyaan survei tersebut banyak yang mengindikasikan perasaan terasing mereka. Misalnya, sepertiga dari 1.000 Muslim yang disurvei mengungkapkan rasa senang kalau bisa hidup di bawah hukum Islam. Lebih belakangan, Gallup Coexist Index 2009 menyatakan bahwa, meski 64 persen publik Inggris memandang partisipasi politik dan aktif dalam organisasi masyarakat sebagai kunci berhasilnya integrasi, masing-masing pandangan ini disetujui hanya oleh 54 persen dan 24 persen Muslim Inggris.

Banyak sekali tulisan yang menghubungkan perasaan terasing ini pada kebijakan luar negeri Inggris dan banyak catatan dari kritik dunia internasional yang memandang pemerintah Inggris tidak adil terhadap kaum Muslim. Meskipun memang penting untuk memperhatikan penderitaan warga sipil tak bersalah dalam setiap konflik – terlepas dari apa agama mereka – penjelasan tersebut terlalu menyederhanakan. Penjelasan itu tidak bisa menjawab mengapa sebagian Muslim Inggris memilih menyalurkan rasa frustrasi lewat cara-cara yang demokratis dan konstruktif, seperti menandatangani petisi, mengadakan unjuk rasa, menyumbangkan uang ke lembaga amal yang tepat dan menjalankan upaya kemanusiaan di daerah-daerah konflik – sedangkan yang lain menyalurkan rasa frustrasi mereka dalam cara yang irasional dan merusak.

Pendekatan yang tak selaras ini bisa diilustrasikan dengan aksi protes kelompok terlarang Islam4UK saat parade kepulangan Brigade Kerajaan Inggris melewati Luton pada Maret 2009. Para anggota Islam4UK meneriakkan makian ke para prajurit dan membentangkan poster-poster yang bertuliskan kata-kata yang kasar seperti: “Tentara Inggris bedebah” dan “Para Pembantai Basrah”. Aksi ini memunculkan ketegangan di antara pemrotes dari Islam4UK dan para penonton parade.

Salah satu penyebab merasa terkucilnya Muslim Inggris adalah karena banyak tokoh agama tidak menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan Muslim generasi kedua dan ketiga. Di banyak tempat di Inggris, para tetua masih saja mengendalikan masjid dan mendakwahkan penafsiran Islam yang fokus pada masalah ibadah – tapi tidak cukup membekali para jamaah keterampilan untuk menjadi warganegara yang baik.

Penyebab yang lain adalah disampaikannya wacana yang berkutat pada usaha menjelekkan “orang lain” dan bukannya berfokus pada kemanusiaan dan nilai-nilai bersama manusia. Padahal ada banyak program dan organisasi yang bertujuan membekali Muslim agar siap menghadapi kehidupan sipil dan politik, dan membuat mereka lebih mudah masuk ke gelanggang ini. Program-program itu mencakup program kepemimpinan pemuda, pelatihan keterampilan berdebat, dan bahan-bahan pendidikan.

Namun, agar Muslim Inggris benar-benar berhasil berbaur sebagai warganegara, tiga hal harus dilakukan. Pertama, mereka harus disadarkan akan setiap sisi dari identitas mereka, bukannya dipaksa masuk jebakan “Muslim simbolik”. Kedua, Muslim tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang homogen, dan menyampaikan keragaman pendapat dan amalan dalam Islam perlu didorong dalam masalah-masalah seperti mengenakan jilbab, berjabat tangan dengan lawan jenis, dan ikut memilih dalam pemilu. Ketiga, Muslim harus menghindari untuk memakai kacamata perpolitikan di negara asal mereka untuk melihat pemerintah dan masyarakat sipil Inggris.

Jika perubahan-perubahan ini terjadi, visi sebuah masyarakat yang pluralistik dan harmonis akan tak lama lagi menjadi kenyataan.

###

* Tehmina Kazi adalah Direktur British Muslims for Secular Democracy, sebuah organisasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang manfaat demokrasi pada visi bersama tentang kewarganegaraan. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground dan HMINEWS.COM .